Patroli perairan ini dipimpin oleh personel Kapal Patroli Bhabinkamtibmas, AIPDA Asef H.S. dan AIPDA A.S. Damanik. Langkah pengawasan ini difokuskan pada antisipasi berbagai potensi tindak kejahatan di laut, mulai dari tindak pidana Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), peredaran narkoba, hingga masuknya barang-barang ilegal dan terlarang.

Selain pemeriksaan kapal, Satpolairud Polres Tanjung Balai juga aktif melakukan dialog dan Pembinaan Masyarakat (Binmas) perairan. Petugas menyapa para nelayan untuk menyampaikan sejumlah imbauan keselamatan dan pesan kamtibmas.

Kasat Polairud Polres Tanjung Balai, AKP M. Tanjung, S.H., menyampaikan bahwa para nelayan diimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melaut, seperti rutin mengecek kondisi mesin dan lambung kapal, serta berdoa sebelum berangkat. Nelayan juga diminta menjaga kelestarian laut dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.

“Kami mengingatkan masyarakat nelayan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba dan menjaga keluarga dari bahaya peredarannya. Selain itu, kami mengajak nelayan tidak mudah terpengaruh berita bohong (hoax) serta segera melapor ke pihak kepolisian jika menemukan indikasi tindak pidana di perairan,” tegas AKP M. Tanjung.

Tak hanya patroli perairan, Satpolairud juga menyiagakan personel untuk memantau kelancaran dan stabilitas distribusi BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) wilayah Tanjung Balai.

Artikel Jaga Perairan Tanjungbalai tetap Kondusif, Satpolairud Gelar Patroli Rutin pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Kegiatan yang mengusung tema “Polantas Presisi, Mengabdi untuk Negeri” ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Tanjungbalai, AKP Demonstar, S.H., M.H., bersama jajaran personel Satlantas.

Penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako ini menyasar dua lokasi utama di Kota Tanjungbalai, yaitu Panti Asuhan Umi Rahayu Panjaitan di Jalan Mesjid, Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur dan di Kediaman Ibu One, warga kurang mampu di Jalan Asahan, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Selain menyerahkan bantuan fisik, personel Satlantas Polres Tanjungbalai juga memanfaatkannya sebagai sarana edukasi dan sosialisasi tertib lalu lintas kepada masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, para personel memberikan imbauan langsung mengenai pentingnya mematuhi aturan di jalan raya demi keselamatan bersama. Warga diingatkan untuk Selalu menggunakan helm standar saat berkendara, Tidak melanggar arus lalu lintas maupun berkendara secara ugal-ugalan dan Melengkapi dokumen berkendara seperti SIM dan STNK.

“Kami ingin keberadaan Polantas tidak hanya dirasakan melalui penegakan hukum di jalan, tetapi juga hadir membawa manfaat sosial secara langsung bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar AKP Demonstar.

Aksi kepedulian ini disambut hangat oleh penerima bantuan. Pengurus Panti Asuhan Umi Rahayu Panjaitan bersama Ibu One menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih mendalam atas Polri, khususnya Satlantas Polres Tanjungbalai.

Artikel Sambut Hari Lantas ke-71, Satlantas Polres Tanjungbalai Salurkan Bantuan Sembako ke Panti Asuhan dan Warga pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Kepala Dinas PUTR Kota Tanjungbalai Tety Juliani Siregar dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi di Kota Tanjungbalai.

Menurut Tety, sertifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan program nasional. Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, seluruh tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Sertifikat ini merupakan pengakuan atas kemampuan kerja tenaga konstruksi yang disebut Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), sebelumnya dikenal dengan Sertifikat Keterampilan (SKT),” jelas Tety.

Dinas PUTR Kota Tanjungbalai memfasilitasi kegiatan ini sepenuhnya melalui APBD Kota Tanjungbalai. Tahun 2026, sebanyak 98 tenaga kerja mengikuti pembekalan dan uji kompetensi.

Ke-98 peserta berasal dari masyarakat melalui penyedia jasa konstruksi dan unsur OPD. Rinciannya meliputi Pengawas Pekerjaan Drainase Perkotaan 23 orang, Supervisor K3 Konstruksi 25 orang, Pelaksana Pekerjaan Lanskap 25 orang, dan Operator Alat Berat Wheel Excavator 25 orang.

Tety Juliani menambahkan, dalam kurun 2022 sampai 2025 Dinas PUTR telah melaksanakan pembekalan untuk 14 jabatan kerja dengan total 360 orang. Dari jumlah tersebut, 357 orang dinyatakan lulus uji sertifikasi.

Ia menekankan pentingnya tenaga kerja bersertifikat seiring pembangunan Kota Tanjungbalai menuju “Tanjungbalai EMAS”. Banyak pekerjaan rehabilitasi, revitalisasi, renovasi, dan pemeliharaan sarana prasarana, khususnya penanggulangan banjir akibat rob dan curah hujan.

“Kuantitas dan kualitas tenaga kerja konstruksi bersertifikat sangat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, mulai dari proses pemilihan penyedia hingga pelaksanaan di lapangan, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja,” sebut Kadis PUTR.

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina dalam sambutannya mengatakan pembekalan ini penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja konstruksi. Ia berharap lahir tenaga kerja yang unggul secara teknis dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Untuk menghasilkan infrastruktur berkualitas serta proses konstruksi efektif dan efisien, diperlukan tertib penyelenggaraan, perkuatan kelembagaan, dan peningkatan kemampuan pelaku usaha, termasuk legalitas tenaga kerja konstruksi,” ujar Fadly.

Pemko Tanjungbalai melalui Dinas PUTR telah mengalokasikan anggaran di APBD 2026 untuk fasilitasi uji kompetensi. Komponen kegiatan meliputi pembekalan untuk menambah wawasan proses pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan uji sertifikasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

Fadly berharap dengan sertifikasi untuk jabatan pengawas drainase, supervisor K3, pelaksana lanskap, dan operator alat berat, jumlah tenaga kerja bersertifikat di Kota Tanjungbalai semakin bertambah dan kualitas pekerjaan konstruksi semakin baik.

Acara ditutup dengan penyematan tanda peserta oleh Wakil Wali Kota. Turut hadir pimpinan OPD, Ketua LSP Astekindo Konstruksi Mandiri, Ketua LSP Petakindo Konstruksi Mandiri Andriko Lubis, asesor dari P3SM, narasumber, serta seluruh peserta pembekalan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi Dinas PUTR Kota Tanjungbalai.

Pewarta: solihin

Artikel 98 Tenaga Kerja Ikut Uji Kompetensi Konstruksi 2026 di Dinas PUTR Tanjungbalai pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Langkah ini dilaksanakan sebagai bentuk penerapan program Commanders Wish Kapolda Sumatera Utara dalam upaya menurunkan angka kejahatan jalanan melalui pemberdayaan Pos Satuan Keamanan Lingkungan (Sat Kamling).

Kegiatan pengecekan kali ini menyasar Pos Sat Kamling Merah Putih 2 yang berlokasi di Jalan Lingkar Utara, Lingkungan V, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung. Dua personel Bhabinkamtibmas, yakni Aiptu Thomas Z.P dan Bripka Walmansyah P.S, turun langsung menyapa para warga yang sedang bertugas piket jaga malam.

Kapolsek Teluk Nibung, AKP S.R.T. Siburian, S.H., menyampaikan bahwa keberadaan pos kamling dan peran aktif warga sangat penting untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di permukiman.

“Kami mengajak warga yang bertugas untuk rutin memantau lingkungan sekitar secara bergantian, menjaga kesehatan, serta segera melaporkan hal-hal yang mencurigakan kepada petugas Bhabinkamtibmas atau melalui layanan Call Center 110,” ujar AKP S.R.T. Siburian.

Masyarakat setempat menyambut baik kehadiran petugas kepolisian yang rutin menyambangi pos ronda. Warga berharap pendampingan dan pengecekan berkala dari personel Polsek Teluk Nibung dapat terus berlanjut agar kegiatan ronda malam senantiasa aktif.

(Zainal)

Artikel Tekan Kejahatan Jalanan, Polsek Teluk Nibung Aktifkan Ronda Malam Lewat Pos Sat Kamling pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Kegiatan yang dimulai pukul 11.00 WIB ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengamanan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di area objek vital agar tetap aman dan kondusif.

Giat tersebut dipimpin oleh KBO Sat Binmas Ipda Leo F. Sianturi, S.H., didampingi Ps. Kanit Bin Polmas Aiptu Adi Wirjal dan Ps. Kanit Bin Tibsos Aipda M. I Munthe. Dalam kesempatan itu, personel Sat Binmas bertemu langsung dengan dua petugas Satpam yang menyiagakan lokasi, yaitu Abdullah Tanjung dan Rizki T. Pradita.

Selain melakukan pemantauan area perbankan, personel Sat Binmas turut menyampaikan sejumlah imbauan kamtibmas kepada para petugas Satpam, antara lain Selalu mengamati gerak-gerik mencurigakan di area operasional bank dan mesin ATM, terutama pada jam-jam sibuk maupun saat sepi.

Petugas juga mengingatkan agar selalu Memeriksa area parkir, ruang tunggu, dan galeri ATM secara berkala guna mencegah potensi kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan Memastikan seluruh jaringan kamera CCTV berfungsi normal dan memantau layarnya secara berkala.

Mengingatkan petugas agar segera melapor ke pihak kepolisian jika menemukan hal mendesak atau indikasi tindak kejahatan melalui Call Center 110 (Bebas Pulsa).

Ps. Kasat Binmas Polres Tanjung Balai Iptu Sonang Siregar menyampaikan bahwa penguatan pengamanan swakarsa di sektor perbankan merupakan langkah untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

(Solihin)

Artikel Perkuat Pengamanan Objek Vital, Sat Binmas Polres Tanjungbalai Sambangi Satpam Bank BSI pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Kegiatan digelar di Gedung IPHI, Jalan Gaharu, Kota Tanjungbalai dan dibuka resmi oleh Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina. Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan.

Turut hadir Kepala Dinas Perkim Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Lubis, Kepala Cabang Bank Sumut Tanjungbalai Teuku Irmensyah, Tim Pendampingan dari Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, serta perwakilan Kecamatan dan Kelurahan.

Kepala Dinas Perkim Muhammad Fadly Lubis menyampaikan bahwa program rehabilitasi RTLH merupakan langkah nyata Pemko Tanjungbalai dalam meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat.

“Melalui program rehabilitasi RTLH ini, kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak dan memenuhi standar kesehatan serta keselamatan. Bantuan ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkap Fadly Lubis.

Ia menjelaskan penerima manfaat telah melalui proses pendataan dan verifikasi sesuai ketentuan. Tahun ini, Pemko Tanjungbalai menyerahkan SK kepada 20 penerima manfaat bantuan rehabilitasi RTLH.

Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp30.000.000, sehingga total bantuan untuk 20 rumah mencapai Rp600.000.000. Penyaluran dilakukan melalui rekening Bank Sumut atas nama masing-masing penerima.

Fadly Lubis berharap seluruh penerima dapat memanfaatkan bantuan secara optimal. Ia juga mengajak pihak kecamatan dan kelurahan untuk bersama melakukan pengawasan dan pendampingan di lapangan.

“Kami mengajak kecamatan dan kelurahan untuk bersama-sama melakukan pendampingan agar pelaksanaan bedah rumah berjalan lancar dan tepat sasaran,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina dalam sambutannya menyampaikan program bedah rumah merupakan bentuk perhatian Pemko terhadap peningkatan kualitas tempat tinggal agar lebih layak, sehat dan aman.

“Pemerintah hadir untuk memberikan manfaat nyata. Bantuan rehabilitasi rumah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal keluarga penerima,” ujar Wawako Fadly Abdina.

Ia berpesan agar bantuan dimanfaatkan sesuai peruntukan dan dijaga sebagai amanah. Pemerintah, masyarakat, kecamatan, kelurahan, pendamping dan seluruh pihak diminta bersinergi agar program berjalan baik.

Sementara Tim Pendampingan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai menyampaikan pendampingan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami melakukan pendampingan agar program tertib, sesuai aturan dan tepat sasaran. Bantuan pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar perwakilan Kejaksaan.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan SK Wali Kota kepada penerima manfaat dan pembukaan rekening Bank Sumut. Dinas Perkim memastikan monitoring pelaksanaan rehabilitasi akan terus dilakukan hingga rumah selesai direhab.

Pewarta : Solihin

Artikel Kadis Perkim Tanjungbalai Fadly Lubis Gelar Rembuk Warga dan Penyerahan SK RTLH untuk 20 Penerima Manfaat pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPK Sumut Paula Henry Simatupang, Bupati Labuhan batu Utara, Bupati Asahan, Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Asisten, Inspektur, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tanjungbalai.

Workshop dan diskusi ini menjadi momentum strategis bagi Pemko Tanjungbalai untuk memperkuat pemahaman sekaligus merumuskan langkah-langkah dalam mengoptimalkan penyelesaian kasus tuntutan perbendaharaan.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui workshop tersebut, Pemko Tanjungbalai diharapkan dapat mempercepat dan mengoptimalkan penyelesaian berbagai persoalan tuntutan perbendaharaan secara efektif, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya tersebut sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab.

Wali Kota Mahyaruddin juga terus mendorong penguatan evaluasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah. Langkah ini dilakukan agar setiap program dan kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai aturan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.

Dengan penguatan pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan secara optimal, Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Solihin)

Artikel Wali Kota Tanjungbalai Perkuat Tata Kelola Keuangan Lewat Workshop BPK RI Perwakilan Sumut pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Acara peresmian yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran Kepolisian, Pemerintah Kecamatan, Koramil, tokoh masyarakat, serta puluhan pelajar dari tingkat SD hingga SMA.

Mewakili Kapolres Tanjungbalai, Kompol Tony Simanjuntak, S.H., menyampaikan bahwa kehadiran jembatan ini bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan simbol sinergi dan kepedulian Polri terhadap kebutuhan mendasar masyarakat. Pembangunan jembatan ini juga menjadi bagian dari langkah nyata Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

“Kehadiran Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas kesulitan warga. Jembatan ini dibangun untuk mempermudah akses anak-anak pergi sekolah, warga beribadah ke masjid, serta memperlancar aktivitas ekonomi,” ujar Kompol Tony Simanjuntak.

Sementara itu, Camat Datuk Bandar Timur, Ali Damanik, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Polres Tanjungbalai. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Jembatan Merah Putih Presisi telah hadir di dua lokasi di wilayahnya, yakni Kelurahan Selat Lancang dan Selat Tanjung Medan.

Guna menjaga ketahanan fisik bangunan, pihak kecamatan mengimbau warga untuk merawat jembatan tersebut secara bergotong royong dan membatasi pemanfaatannya. Jembatan ini diprioritaskan untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda, serta tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda dua maupun roda tiga.

Peresmian ditandai dengan prosesi pemotongan pita oleh pihak Polres Tanjungbalai bersama Camat Datuk Bandar Timur, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis, penyampaian ucapan terima kasih dari perwakilan warga, dan foto bersama.

(Ridwan)

Artikel Wujud Nyata Dukung Asta Cita Presiden, Polres Tanjungbalai Resmikan Jembatan Merah Putih di Selat Lancang pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Kasus bermula di Berastagi, menyusul Aek Kanopan, dan hari ini terjadi di Kisaran dan titik-titik yang makin mendekat ke Tanjungbalai.

Ketua GP Al Washliyah Kota Tanjungbalai Hendi Kurniawan kepada awak media, Senin ( 14/9/2026 ) menegaskan, tidak boleh ada satu pun celah yang membahayakan anak-anak di kota ini.

“Kita tidak bisa menunggu korban baru muncul baru bertindak. Bahaya sudah di depan mata,” tegasnya.

Ia bahkan tidak hanya mengingatkan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga mendesak Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak sekadar menjadi penonton administratif. Pemerintah Kota Tanjungbalai punya tanggung jawab moral dan hukum untuk turun tangan langsung dengan melakukan beberapa hal diantaranya :

1. Pemeriksaan Langsung dan Berkala
Dinas Kesehatan bersama BPOM harus segera turun ke dapur-dapur SPPG. Melakukan uji petik sampel makanan, memeriksa kebersihan dapur, serta kesehatan dan kelayakan petugas pengolah makanan secara berkala dan tanpa pemberitahuan sebelumnya agar tidak ada pengkondisian SPPG.

2. Sanksi Tegas dan Transparan
Harus ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terbuka untuk umum. Setiap SPPG atau vendor yang lalai menjaga kebersihan dan kualitas makanan langsung dikenakan sanksi hingga pencabutan izin. Tidak ada toleransi.

3. Pengawasan Bersama Orang Tua
Komite sekolah dan orang tua murid wajib dilibatkan dalam pemantauan harian. Makanan yang disantap anak-anak bukan urusan satu pihak saja tapi harus dipantau secara berlapis.

Menurutnya program MBG adalah amanah untuk masa depan bangsa. Jika pengawasan lemah, program yang seharusnya memberi manfaat justru bisa menjadi ancaman nyata bagi ribuan anak.

“Keselamatan anak-anak tidak bisa ditawar. Lebih baik berhati-hati sebelum kejadian, daripada menyesal setelah ada korban,” tutup Ketua GP Al Washliyah Kota Tanjungbalai.

Pewarta : solihin

Artikel KASUS KERACUNAN MAKIN DEKAT, GP Al Washliyah Tanjungbalai: SPPG WAJIB KETAT AWASI MBG pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Aula DPRD Kota Tanjungbalai, Senin (14/9/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surya Darma AR bersama Wakil Ketua DPRD Safri S.H.

Turut hadir Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Tanjungbalai.

Wakil Ketua DPRD Safri S.H. menyampaikan kesepakatan ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan dan penyesuaian perencanaan serta penganggaran pembangunan Kota Tanjungbalai untuk 2026 dan 2027.

“Berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA wajib mendapat kesepakatan bersama antara Wali Kota dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna,” ujar Safri S.H.

Ia menjelaskan KUA-PPAS Perubahan 2026 dan KUA Rancangan 2027 disusun dengan mempertimbangkan dinamika sosial ekonomi di Kota Tanjungbalai. Dokumen tersebut memuat alokasi sumber daya pada sektor pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Wali Kota Mahyaruddin Salim usai penandatanganan menjelaskan dasar perubahan APBD 2026 sesuai Pasal 161 ayat 2 PP 12/2019. Antara lain perkembangan tidak sesuai asumsi KUA, pergeseran anggaran, penggunaan SILPA tahun sebelumnya, keadaan darurat dan luar biasa.

Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah semula Rp573.580.488.733,00 menjadi Rp678.786.891.097,00 atau bertambah Rp105.206.402.364,00. Kenaikan berasal dari peningkatan PAD, tambahan TKD pusat, dan bantuan keuangan Provinsi.

Pendapatan Asli Daerah naik dari Rp90.105.373.733,00 menjadi Rp95.511.950.757,00. Pendapatan transfer naik dari Rp471.175.115.000,00 menjadi Rp568.974.940.340,00. Lain-lain pendapatan yang sah juga naik dari Rp12,3 miliar menjadi Rp14,3 miliar.

Untuk belanja, belanja operasi naik Rp31,5 miliar menjadi Rp592.102.042.889,53. Belanja modal mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp81,4 miliar menjadi Rp115.300.101.141,47. Belanja tidak terduga tetap Rp1,2 miliar.

Di sisi pembiayaan, SILPA bertambah Rp8,8 miliar menjadi Rp30.886.610.798,00 berdasarkan hasil audit BPK RI atas LKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025. Pengeluaran pembiayaan juga bertambah Rp1,07 miliar.

Sementara itu Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menyampaikan nota keuangan RAPBD 2027. Total pendapatan direncanakan Rp712.666.902.449,06 terdiri dari PAD Rp112,2 miliar, pendapatan transfer Rp587,8 miliar, dan lain-lain pendapatan sah Rp12,6 miliar.

Belanja daerah 2027 direncanakan sebesar Rp712.666.902.449,06 dengan rincian belanja operasi Rp638,9 miliar, belanja modal Rp71,4 miliar, dan belanja tidak terduga Rp2,2 miliar. Pada 2027 diasumsikan tidak ada SILPA dan terdapat perubahan nomenklatur di Setdako akibat penggabungan urusan.

Dengan ditandatanganinya KUA-PPAS ini, pembahasan rancangan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027 selanjutnya akan dilanjutkan antara eksekutif dan legislatif hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pewarta: Solihin

Artikel Safri Sahputra Pimpin Penandatanganan KUA-PPAS, Pemko Tanjungbalai Siap Lanjutkan Tahap Pembahasan APBD pertama kali tampil pada Fakta Delik.