Andi Rosman didampingi Sekretaris Daerah Armayani dan Direktur PDAM Wajo, Andi Gusti Makkarodda.

Kunjungan itu dalam rangka pemeriksaan pendahuluan audit kinerja PDAM.

“Hari ini kami menerima tim BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pemeriksaan tematik se Indonesia Timur terhadap audit kinerja PDAM,” kata Andi Rosman.

Ia menyebut pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan selama 30 hari kedepan.

Menurut Andi Rosman, pemeriksaan merupakan bagian penting dalam mendorong tata kelola perusahaan daerah yang semakin baik dan profesional.

“Pemerintah Kabupaten Wajo tentu mendukung pelaksanaan pemeriksaan ini. Kami berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kinerja PDAM, khususnya dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat,” ujar Andi Rosman.

Pelayanan dasar kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Karena itu, pengelolaan PDAM diharapkan terus ditingkatkan, baik dari sisi manajemen, kualitas pelayanan, maupun keberlanjutan perusahaan.

Andi Rosman juga meminta jajaran PDAM untuk kooperatif dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa BPK.

“Berikan data secara terbuka dan lengkap kepada tim pemeriksa. Apa yang menjadi temuan dan rekomendasi nantinya kita jadikan sebagai bahan perbaikan bersama,” katanya.

(HARDIWAN)

Artikel Bupati Wajo Andi Rosman Terima Kunjungan Tim BPK Sulsel, Pemeriksaan Audit Kinerja PDAM Berlangsung 30 Hari pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Presiden Prabowo hadir sebagai Inspektur Upacara, sedangkan bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Kombes Pol Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, yang saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan Polda Kalimantan Timur.

Memasuki prosesi utama, tugas penurunan Bendera Merah Putih dipercayakan kepada tiga anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tim Indonesia Adil Makmur. Ketiganya menjalankan tugas dengan formasi dan gerakan yang telah dipersiapkan secara matang.

Atanasius Meyllano Frans Yogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur bertindak sebagai Komandan Kelompok 8. Sementara itu, Mirza Rafi Navazani, pelajar SMAN 1 Sintang asal Kalimantan Barat, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Adapun Maharazthu Rizqhy Ramadhana Chubuyana dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kini menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang, mendapat amanah sebagai pengerek bendera.

Ketiga anggota Paskibraka tersebut perlahan menurunkan Sang Merah Putih dari tiang utama. Setelah berhasil diturunkan, bendera kemudian diserahkan kepada Neeltje Deliana Insjowi Werimon, pembawa bendera asal Provinsi Papua. Dengan penuh kehormatan, Sang Merah Putih selanjutnya dibawa menuju mimbar kehormatan.

Bendera kemudian diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara. Kepala Negara menerima Sang Merah Putih untuk kemudian meletakkannya kembali di mimbar kehormatan.

Prosesi penurunan bendera tersebut menandai berakhirnya rangkaian Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih. Momen itu sekaligus menjadi penutup rangkaian seremoni kenegaraan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.

Sebelum meninggalkan mimbar kehormatan, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta upacara yang telah mengikuti rangkaian peringatan sejak pagi hingga sore dengan tertib dan penuh semangat. “Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan khidmat,” ucap Presiden.

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut tidak hanya menjadi penanda berakhirnya seremoni kenegaraan, tetapi juga menghadirkan penghormatan mendalam terhadap Sang Merah Putih sebagai simbol perjuangan, persatuan, dan kedaulatan bangsa. Apresiasi Presiden Prabowo kepada seluruh peserta menjadi penutup yang menegaskan semangat kebersamaan dalam memperingati 81 tahun perjalanan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

(BPMI Setpres)

Artikel Presiden Prabowo Pimpin Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Tegaskan Semangat Kebersamaan di HUT ke-81 Kemerdekaan RI pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Upacara diawali dengan laporan Komandan Upacara Kolonel Inf Priyo Handoyo kepada Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara. Setelahnya, 17 dentuman meriam menggema di kawasan Istana Merdeka, disertai bunyi sirene panjang. Dentuman tersebut menjadi penanda dimulainya Peringatan Detik-Detik Proklamasi, membawa suasana halaman Istana Merdeka ke dalam nuansa khidmat dan penuh penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa.

Presiden Prabowo membacakan langsung naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Usai membacakan Proklamasi, Presiden Prabowo kemudian memimpin seluruh peserta upacara untuk mengheningkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi kemerdekaan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengajak seluruh peserta mendoakan masyarakat yang terdampak bencana alam di berbagai wilayah Tanah Air. “Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta, untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatra, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan Cipta, mulai,” ucap Presiden Prabowo.

Setelah mengheningkan cipta, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipandu Menteri Agama Nasaruddin Umar. Rangkaian upacara kemudian memasuki prosesi pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tim “Indonesia Berdaulat”.

Celina Olivia Apriani Theo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dipercaya membawa Bendera Merah Putih. Ia didampingi M. Aryo Wira Zandhyka Y dari Provinsi Bengkulu sebagai pembentang, I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti dari Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pengerek, serta Achmad Fachri Mubarok dari Provinsi Jambi sebagai Komandan Kelompok 8.

Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sang Merah Putih perlahan bergerak naik menuju puncak tiang. Bendera kemudian berkibar gagah di langit halaman Istana Merdeka, disambut dengan sikap sempurna dan rasa bangga oleh seluruh peserta serta tamu undangan yang hadir.

Setelah bendera berkibar sempurna, Komandan Upacara kembali menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara. Laporan terakhir tersebut sekaligus menandai berakhirnya prosesi Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.

Rangkaian kegiatan kemudian diisi dengan persembahan lagu “Hari Merdeka” karya Husein Mutahar. Lagu tersebut dibawakan oleh Sekolah Rakyat dan Gita Bahana Nusantara (GBN), menghadirkan semangat kebangsaan sekaligus kegembiraan dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka berlangsung khidmat dan sarat makna, meneguhkan kembali semangat perjuangan dan persatuan bangsa dalam momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Berkibarnya Sang Merah Putih, lantunan lagu kebangsaan, serta persembahan “Hari Merdeka” menjadi penutup yang menyatukan suasana haru, kebanggaan, dan semangat kebangsaan.

(BPMI Setpres)

Artikel Khidmat dan Penuh Makna, Presiden Prabowo Pimpin Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Ajakan tersebut disampaikan Prabowo saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).  “Marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam,” ujar Prabowo.

Ajakan doa yang disampaikan Prabowo dari Istana Merdeka pada peringatan HUT ke-81 RI menjadi pengingat bahwa perayaan kemerdekaan juga berlangsung di tengah proses penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Di tengah peringatan hari kemerdekaan, solidaritas terhadap warga terdampak bencana menjadi bagian dari semangat kebersamaan untuk memastikan mereka dapat kembali menjalani kehidupan dan bangkit dari dampak bencana.

Pesan tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah menangani dampak bencana di sejumlah wilayah. Di NTT, sebanyak 4.925 paket sembako bantuan Presiden telah tiba untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Bantuan dikirim menggunakan pesawat Hercules dan tiba di dua wilayah, yakni Maumere, Kabupaten Sikka, serta Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, pada Minggu (16/8/2026).

Pengiriman melalui jalur udara dilakukan untuk mempercepat distribusi logistik ke sejumlah daerah yang membutuhkan penanganan.

Sebanyak 4.925 Paket Bantuan Disebar ke Tujuh Kabupaten NTT

Dari total bantuan tersebut, sebanyak 1.725 paket tiba di Maumere. Sebanyak 1.000 paket langsung dialokasikan bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Sikka, sedangkan 725 paket diperuntukkan bagi Kabupaten Ende.

Sementara itu, sebanyak 3.200 paket tiba di Labuan Bajo untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan Nagekeo.

Bantuan tersebut diangkut menggunakan pesawat Hercules A-1343 dan A-1318 pada 15 Agustus 2026.

Pemanfaatan jalur udara dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah yang memerlukan dukungan logistik secara cepat dan terkoordinasi.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah sekitar Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT, Sabtu (15/8/2026).

Penyaluran bantuan menjadi bagian dari respons pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah kabupaten di NTT.

Selain NTT, perhatian pemerintah juga diarahkan pada pemulihan wilayah Sumatra yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir Desember 2025. (*)

Artikel HUT ke-81 RI, Presiden Ajak Doakan Korban Bencana NTT dan Sumatra pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Pengukuhan tersebut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, serta jajaran pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Prosesi pengukuhan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Selanjutnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi membacakan ikrar yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka.

Dalam prosesi tersebut, Julita Rista Lestari, anggota Paskibraka dari Kalimantan Timur, dipercaya menjadi perwakilan. Julita memegang bendera Merah Putih di dada kanan saat mengikuti pembacaan ikrar.

Ikrar tersebut meneguhkan identitas anggota Paskibraka sebagai putra-putri Indonesia yang bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan bernegara satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Usai pembacaan ikrar, Julita melepas dan kemudian mencium bendera Merah Putih. Prosesi dilanjutkan dengan pernyataan pengukuhan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

“Dengan memohon rida Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat tahun 2026 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2026,” ujar Gibran dalam prosesi tersebut.

Wapres Gibran kemudian mendoakan agar seluruh anggota Paskibraka memperoleh rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara.

Sebagai tanda pengukuhan, Wapres secara simbolis menyematkan Lencana Merah Putih Garuda dan memasangkan kendit kepada pemimpin upacara.

Pengukuhan 76 anggota Paskibraka kemudian diakhiri dengan ucapan selamat dari para pejabat dan seluruh pihak yang hadir.

Para anggota Paskibraka selanjutnya akan menjalankan tugas negara dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026.

Artikel 76 Anggota Paskibraka Dikukuhkan, Siap Bertugas pada Upacara HUT ke-81 RI pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Presiden menjelaskan, ketika Danantara dibentuk, Pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Menurut Presiden, jumlah tersebut dinilai terlalu banyak, termasuk dari sisi lapisan direksi dan komisaris serta perusahaan yang tidak produktif.

“Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujar Presiden.

Karena itu, Pemerintah melakukan perampingan dan hanya mempertahankan BUMN yang produktif serta mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegas Presiden.

Presiden menyebut restrukturisasi tersebut sebagai kemungkinan restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Melalui perampingan jumlah BUMN, Pemerintah telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun.

“Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” kata Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa pembenahan BUMN telah memberikan dampak terhadap kinerja sejumlah perusahaan negara. Dalam enam bulan pertama 2026, laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.

Sementara itu, laba BUMN pada 2025 mencapai Rp326 triliun, meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024 yang telah dikoreksi menjadi Rp186 triliun. Dividen BUMN yang disetorkan pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun atau meningkat 67 persen dari tahun sebelumnya.

Jika dihitung secara neto setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen BUMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025 atau naik 160 persen. Untuk 2026, dividen BUMN diproyeksikan mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.

Presiden menegaskan, peningkatan kinerja BUMN tersebut tidak berhenti pada pencapaian keuntungan, tetapi diarahkan untuk mempercepat industrialisasi dan hilirisasi nasional. Melalui Danantara, Pemerintah telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026.

Proyek-proyek tersebut antara lain pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, serta sejumlah proyek waste to energy. Proyek-proyek tersebut diharapkan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah juga mulai mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, dalam waktu dua bulan 13 hari, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis.

“Lebih dari 6.500 transaksi ekspor tiga komoditas telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan USD5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan bahwa pengawasan DSI selanjutnya akan diperluas hingga mencakup 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dalam waktu dekat, pengelolaan tersebut juga akan diperluas ke seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia.

Presiden menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kekayaan dan sumber daya Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegas Presiden. (AIT)

Artikel Presiden Prabowo: Pemerintah Telah Tutup 290 BUMN, Target Maksimal 300 BUMN Akhir 2026 pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Presiden menjelaskan bahwa selama ini masih terdapat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang membeli barang dengan spesifikasi yang sama secara sendiri-sendiri. Kondisi tersebut membuat proses pengadaan berulang, jumlah pembelian terpecah, dan daya tawar pemerintah menjadi lebih lemah.

“Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membeli sendiri-sendiri,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026.

Presiden menyampaikan, apabila konsolidasi tersebut diterapkan secara luas dan disiplin, bersama dengan pemanfaatan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik, efisiensi dapat mencapai sekitar 30 persen dari total belanja pengadaan sebesar Rp1.200 triliun.

“Artinya efisiensinya bisa mencapai sekitar Rp360 triliun. Ini bukan angka yang kecil,” tegas Presiden.

Untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah akan mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang memiliki kebutuhan serupa. Pemerintah juga akan meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.

Presiden menjelaskan, kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun, sementara spesifikasi barang akan distandardisasi dan volumenya disatukan. Proses pengadaan juga akan dilakukan secara digital sehingga semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel.

“Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri,” kata Presiden.

Presiden menegaskan bahwa efisiensi pengadaan bukan semata-mata bertujuan mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap rupiah dalam APBN memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang kelas tambahan yang dapat diperbaiki, puskesmas tambahan yang dapat direnovasi, rumah sakit tambahan yang dapat dibangun, dan kehidupan rakyat yang dapat ditingkatkan,” ujar Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya disiplin fiskal tidak hanya pada saat anggaran disahkan, tetapi juga hingga tahap pelaksanaan setiap rupiah yang dibelanjakan. Karena itu, proses pengadaan pemerintah akan diarahkan semakin terencana, terintegrasi, dan berbasis data.

“Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban,” pungkas Presiden. (AIT)

(Sumber :BPMI Setpres)

Artikel Presiden Prabowo: Konsolidasi Pengadaan Pemerintah Berpotensi Hemat hingga Rp360 Triliun pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Dalam bidang pendidikan, Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah menjalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada 2025, sebanyak 16.167 sekolah telah diperbaiki, sementara pada 2026 jumlah tersebut meningkat menjadi 71.744 sekolah.

Pemerintah juga terus memperkuat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui pembagian layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Setelah pada 2025 setiap sekolah mendapatkan satu layar, pada 2026 akan diberikan tambahan tiga layar sehingga setiap sekolah nantinya memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi layar pintar interaktif.

“Dengan layar-layar ini kita hadirkan guru-guru terbaik, untuk mengajar sains, matematika, teknologi dan juga para native speakers, untuk belajar bahasa asing. Anak-anak Indonesia harus menguasai bahasa asing dari kecil,” ujar Presiden.

Selain itu, Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, sebanyak 93 Sekolah Rakyat permanen telah dibuka. Jika ditambah dengan Sekolah Rakyat rintisan, total telah terdapat 182 Sekolah Rakyat.

Presiden menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

“Ketidakmampuan tidak boleh menjadi warisan. Kesempatanlah yang harus kita wariskan,” tegas Presiden.

Di bidang kesehatan, Presiden menyampaikan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis yang diluncurkan pada Februari 2025 telah menjangkau 108 juta orang. Layanan tersebut saat ini tersedia di 10.255 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi.

Pemerintah juga telah membangun dan meningkatkan 66 Rumah Sakit Umum Daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru telah operasional.

Untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, Pemerintah juga menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu.

Presiden mengatakan, penguatan layanan kesehatan juga dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan tenaga medis. Dalam 21 bulan terakhir, Pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis. Program studi spesialis juga untuk pertama kalinya hadir di 11 provinsi.

Sementara dalam perlindungan sosial, Pemerintah terus mendorong digitalisasi pendaftaran bantuan sosial agar lebih mudah, tepat sasaran, transparan, dan tidak membebani masyarakat.

Hingga saat ini, digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah berjalan di 153 kabupaten dan kota di 38 provinsi. Lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pada saat implementasi nasional.

Presiden menyampaikan bahwa digitalisasi tersebut juga memangkas waktu dan biaya yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat. Jika sebelumnya keluarga tidak mampu dapat mengeluarkan sekitar Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang, kini pendaftaran dapat dilakukan secara gratis.

“Rakyat tidak mampu tidak boleh membayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” kata Presiden.

Selain pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, Pemerintah juga terus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Hingga 30 Juni 2026, sebanyak 83.907 rumah telah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bantuan renovasi rumah.

Sementara itu, pembiayaan pembelian rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 91.531 rumah dan Kredit Program Perumahan telah menjangkau 95.878 debitur.

Presiden menegaskan bahwa seluruh program tersebut merupakan bagian dari kehadiran negara dalam memastikan masyarakat memperoleh kesempatan untuk hidup layak dan meningkatkan kesejahteraannya.

“Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia,” pungkas Presiden. (AIT)

Artikel Presiden Prabowo Sampaikan Capaian Penguatan Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN,” ujar Presiden Prabowo.

Delapan PKPN tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Presiden menjelaskan bahwa delapan prioritas tersebut akan didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

“Arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong ‘Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat’,” kata Presiden.

Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Sementara itu, Pendapatan Negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.

Pembiayaan RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rencana pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB.

Presiden menyampaikan, pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi akan dijaga pada level 2,5 persen, sementara suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan sebesar 6,9 persen dan nilai tukar berada pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Di sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD75 per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.

Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, Pemerintah juga menargetkan sejumlah indikator kesejahteraan mengalami perbaikan pada 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0–6,5 persen dari target APBN 2026 sebesar 6,5–7,5 persen.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,30–4,87 persen, lebih rendah dibandingkan dengan target 2026 sebesar 4,44–4,96 persen. Rasio Gini juga ditargetkan membaik menjadi 0,362–0,367 dari target tahun 2026 sebesar 0,377–0,380. Sementara itu, Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575.

Presiden menegaskan bahwa berbagai sasaran tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pemerintah akan mendorong optimalisasi pendapatan negara, meminimalkan kebocoran penerimaan, serta melanjutkan efisiensi belanja.

“Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan,” ujar Presiden.

Sebelumnya, Presiden menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

“Setiap rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali menjadi harapan bagi rakyat,” tegas Presiden. (AIT)

Artikel Presiden Prabowo: RAPBN 2027 Fokus pada Delapan Program Kerja Prioritas Nasional pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di Majelis yang terhormat ini untuk menyampaikan setidaknya sepuluh langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Perkuat layanan dasar dan kualitas SDM

Langkah pertama, pemerintah akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Mulai 2027, sebanyak 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan akan direnovasi dengan anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar untuk setiap Puskesmas. Pemerintah juga akan merenovasi atau membangun 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).

Program renovasi Puskesmas dan Labkesmas tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada 2030. Presiden menegaskan bahwa Puskesmas merupakan benteng pertama dalam menjaga kesehatan bangsa sekaligus pintu pertama negara ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup,” kata Presiden.

Langkah kedua, Pemerintah akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.

RSUD tersebut akan diperkuat terutama untuk menangani penyakit penyebab kematian tertinggi, yaitu kanker, jantung, stroke, dan ginjal, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Sebelumnya, Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari jumlah tersebut, 20 RSUD telah beroperasi.

“Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar,” tegas Presiden.

Langkah ketiga, Pemerintah akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat pada 2029. Presiden menyebut kebijakan tersebut sebagai program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia.

Selain perbaikan fisik sekolah, seluruh ruang kelas juga akan dilengkapi dengan layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Di akhir Desember 2026, seluruh sekolah akan menerima tambahan tiga IFP setelah sebelumnya menerima satu IFP.

“Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak Indonesia belajar di sekolah yang aman dan bermartabat,” ujar Presiden.

Perkuat kedaulatan ekonomi dan energi

Langkah keempat, Pemerintah akan segera mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Januari 2027. Ketentuan penyelenggaraan bursa tersebut ditargetkan dibahas bersama DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026.

Melalui bursa tersebut, Pemerintah akan membangun Indonesia Reference Price untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kebijakan ini diarahkan untuk membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya oleh dunia.

“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia,” tegas Presiden.

Langkah kelima, Pemerintah akan mempercepat optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain melakukan restrukturisasi terhadap BUMN yang tidak produktif, Pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset BUMN yang belum optimal dengan pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepemilikan strategis negara.

Langkah keenam, pemerintah akan mempercepat pembangunan 100 gigawatt energi surya. Pada tahun ini, Pemerintah menargetkan pembangunan 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya sekaligus menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.

Dengan PLTS, Pemerintah juga mendorong kemandirian energi hingga tingkat desa. Presiden menyampaikan, dengan PLTS 100 Giga Watt, negara diperkirakan dapat menghemat setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik.

“Matahari Indonesia tidak boleh terbuang. Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa harus kita manfaatkan untuk kemakmuran rakyat,” kata Presiden.

Langkah ketujuh, Pemerintah telah menentukan lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Jakarta dan Bali. PFII akan menjadi pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia.

“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia,” ujar Presiden.

Bangun industri dan talenta masa depan

Langkah kedelapan, Presiden memperkenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen untuk menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi bangsa, tetapi belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek.

Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan diarahkan untuk membiayai sejumlah proyek strategis, termasuk mobil nasional, motor nasional, serta Giant Sea Wall di pantai utara Jawa.

Presiden menyampaikan, pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa ditujukan sebagai sabuk perlindungan bagi jutaan warga, sekaligus infrastruktur air, jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa.

Langkah kesembilan, pemerintah akan mempercepat elektrifikasi mobilitas rakyat. Pemerintah akan memberikan insentif untuk satu juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri.

Kebijakan tersebut memiliki tiga tujuan, yaitu menurunkan biaya kendaraan bagi rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, dan layanan purnajualnya.

“Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus: penghematan bagi keluarga, pengurangan impor energi, dan pekerjaan bagi anak bangsa,” ujar Presiden.

Langkah kesepuluh, pemerintah akan mengajukan perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi warga negara Indonesia yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberikan sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional.

Kebijakan tersebut akan dirancang secara selektif dan terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara.

Presiden menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut memiliki satu tujuan, yaitu mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia.

“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian, dan nyata dalam kehidupan rakyat,” tegas Presiden. (*)

Artikel Presiden Prabowo Sampaikan Sepuluh Langkah Besar Transformasi Indonesia pertama kali tampil pada Fakta Delik.