Search
Close this search box.
iklan ART MEDIA DISKOMINFO 2024

Gubernur LIRA Riau: Anggota DPRD Provinsi Serta Kabupaten/Kota Harus Lebih Banyak Tupoksinya Pengawasan, Bukan Untuk Mengatur Proyek

Facebook
Twitter
WhatsApp

Pekanbaru, Faktadelik.Com – Gubernur LSM “Lumbung Informasi Rakyat” (LIRA) yang Juga Ketua Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PW.MOI) Provinsi Riau, Harmen Fadly yang akrab dipanggil Boma meminta anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota Di Riau untuk tidak main proyek atau mengatur proyek, tapi harus lebih banyak ketupoksinya melakukan pengawasan pembangunan, Yang berada di Provinsi Riau serta Kabupaten/Kota di Riau.

Gubernur LIRA Riau dan juga Ketua (PW.MOI) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia Provinsi Riau mengatakan kepada media Minggu, 24/4/2022.

Boma juga menjelaskan prilaku anggota DPRD bermain proyek sudah jelas menyalahi aturan dan masuk tindakan gratifikasi, dengan kata lain melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam UU No 17 Tahun 2014, hal serupa juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (terkenal dengan UU MD3), pasal 400 ayat 2, ditegaskan bahwa anggota dewan dilarang main proyek. Pasal 400 ayat 2 itu terkait larangan anggota DPRD melakukan pekerjaan yang yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas anggota DPRD.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bermain atau membagi-bagi jatah proyek bagi anggota dewan adalah tindakan merampok hak rakyat. Karna APBD itu berasal dari uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat.

APBD digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Anggota dewan memiliki kewajiban dan tugas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan perut mereka sendiri.

Untuk itu, dihimbau kepada para anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ada di Riau dan Dinas terkait untuk tidak melakukan persekongkolan diluar dari penyedia dalam hal ini pihak kontraktor ataupun pihak ke tiga.

Bila terus terjadi dikhawatirkan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau, Khususnya di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, tidak berjalan dengan baik dan pada akhirnya merugikan masyarakat Provinsi Riau, Kabupaten/Kota yang ada di Riau sendiri.

Namun disamping itu agar para pelaku penyelenggara negara dan Dinas Dinas yang terkait harus mencegah praktek jual beli proyek agar dapat kembali ke jalur sistem hukum yang benar, harap Boma. ( red )

Berita Terkait

FAKTA DELIK TERKINI
IMG-20240625-WA0138
Demi Keselamatan Pelaku Penganiayaan Dari Amukan Massa, Polsek Kalumpang Membawa Pelaku Melalui Jalur Sungai Tarailu Menuju Polresta Mamuju
IMG-20240625-WA0109
Danrem 142/Tatag Hadiri Pelaksanaan Grand Launching Aplikasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event
IMG-20240625-WA0108
Asah Kemampuan Prajurit, Korem 142/Tatag laksanakan Latihan Menembak
1719281244-picsay
BSSN: Gangguan Pusat Data Nasional Disebabkan Serangan Siber "Ransomware"
1719281649-picsay
Apa Itu Brain Cipher Ransomware yang Serang Pusat Data Nasional?
261246
Polri Akan Usut Dugaan Pidana dalam Serangan Ransomware Terhadap Pusat Data Nasional
IMG-20240625-WA0107
Dugaan Mark-Up Proyek Pemeliharaan Berkala Longstorage BBWSPJ
IMG-20240625-WA0217
Kapolri Pimpin Pelepasan 315.718 Paket Sembako Sambut Hari Bhayangkara ke-78
WhatsApp Image 2024-06-25 at 14.33
Puncak Peringatan Hari Bhayangkara Ke-78, Polresta Mamuju Ikuti Kegiatan Baksos Dan Bansos Secara Serentak Seluruh Indonesia
WhatsApp Image 2024-06-25 at 14.31
Wujud Sinergitas, Kasrem 142/Tatag Hadiri Penutupan Turnamen Kapolda Cup dalam Rangka HUT Bhayangkara ke-78