Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan arus mudik diprediksi pada tanggal 26 s.d. 28 Maret 2025. Sebaliknya, puncak arus balik diperkirakan pada tanggal 6 s.d.7 April 2025.

AHY menyampaikan bahwa pemerintah telah mempersiapkan berbagai kebijakan agar perjalanan masyarakat berlangsung dengan aman, lancar, dan menyenangkan.

“Kementerian PU juga mempersiapkan diri jika ada jalan-jalan yang rusak dan dipersiapkan alat-alat berat dan material untuk bisa segera penanggulangi. Kementerian Perhubungan tentunya memastikan agar transportasi multimoda baik darat, laut, udara pun kereta api ini juga lancar dan terutama di titik-titik yang seringkali menjadi pusat padatnya atau kemacetan kendaraan,” ungkap AHY dalam keterangannya kepada awak media setelah Sidang Kabinet Paripurna.

Presiden Prabowo pun memerintahkan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk terus membangun komunikasi yang baik antar-pemerintah, antar-kementerian, dan lembaga. Hal tersebut agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang baik terkait program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

“Ini yang tadi juga salah satu yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi yang baik dan mudah-mudahan dengan itu kerjanya tetap fokus tapi juga komunikasinya lebih baik lagi,” ungkap AHY.

AHY juga menjelaskan bahwa pemerintah terus bekerja menjalankan kebijakan dan program yang memang menjadi prioritas. Sehingga, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

“Secara keseluruhan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin baik tingkat pusat maupun daerah untuk mempersiapkan arus mudik yang berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.

SUMBER : (BPMI Setpres)

Artikel Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Instruksikan Jajaran Kawal Persiapan Arus Mudik pertama kali tampil pada Fakta Delik.

“Kalau sudah jelas clean and clear, setelah itu baru bisa kami terbitkan statusnya, utamanya hak pengelolaan lahan bagi masyarakat hukum adat,” tegas Menteri ATR/BPN dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7/24).

Menurut Menteri AHY, eksistensi masyarakat hukum adat merupakan isu yang sangat penting karena bukan hanya berbicara isu keadilan dan kesejahteraan, hal itu juga berkaitan erat dengan politik, hukum, dan sosial.

“Jadi esensinya adalah bagaimana masyarakat hukum adat ini bisa mendapatkan haknya, dilindungi, dan juga justru tanah tersebut bisa memiliki nilai ekonomi, produktif bagi peningkatan kesejahteraan mereka,” ujar Menteri ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen mengakselerasi pendaftaran 3,2 juta hektare bidang tanah ulayat bagi sekitar 3.000 masyarakat hukum adat yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia yang telah diinventarisasi.

Menteri AHY menyebutkan 16 provinsi lokasi tanah ulayat yang telah diinventarisasi dan identifikasi tersebut meliputi Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, Bali, NTT, Papua Barat, Papua, Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Hal itu sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

“Ini (pendaftaran tanah ulayat, red) masalah yang tidak sederhana karena kita tahu, tanah-tanah yang ada di berbagai daerah ini juga sudah memiliki peruntukan masing-masing, tetapi kita juga berharap pemerintah selalu hadir untuk menjamin agar Masyarakat Hukum Adat juga dilindungi, dijamin hak-haknya,” jelas Menteri AHY.

Ia kembali menyampaikan diperlukan langkah bersama sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah ulayat, mulai koordinasi dan sinkronisasi implementasi regulasi lintas kementerian.

Kemudian, sosialisasi bersama berbagai regulasi lintas kementerian termasuk dengan masyarakat hukum adat, memutakhirkan data dan sinkronisasi data mengenai status pengakuan hak masyarakat hukum adat, serta koordinasi dan sinkronisasi penentuan lokasi pilot projek bersama. (Red)

Artikel Menteri AHY Pastikan Semua Tanah Adat di Indonesia Terdata pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Artikel Kementerian ATR/BPR Fokus Gelar Operasi Tindak Pidana Pertanahan di Jatim pertama kali tampil pada Fakta Delik.