Nusron Wahid mengatakan status lahan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria dan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria.

“Konflik agraria dan Reforma Agraria itu ada tiga kategori. Pertama, konflik yang berkaitan dengan kawasan hutan. Kedua, konflik yang berbenturan dengan aset BUMN maupun aset pemerintah atau BMN. Ketiga, konflik yang berkaitan dengan aset atau lahan milik swasta,” ujar Nusron dalam keterangan resminya yang dikutip dari  InfoPublik pada Rabu (12/8/2026).

Menurut Nusron, masing-masing kategori memiliki karakteristik dan mekanisme penyelesaian yang berbeda. Konflik yang melibatkan lahan atau aset swasta, kata dia, relatif lebih mudah ditangani karena pemerintah dapat mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari penyelesaian sesuai aturan.  “Kalau yang benturan dengan swasta relatif gampang kita selesaikan. Kita panggil swastanya. Kalau tidak (ada pelanggaran/tidak sesuai aturan, red), izinnya kita cabut,” jelasnya.

Nusron Wahid menjelaskan konflik yang berkaitan dengan aset BUMN maupun aset milik negara, termasuk aset TNI dan Polri, memiliki kompleksitas yang lebih tinggi.

Hal tersebut berkaitan dengan aspek hukum dan pengelolaan keuangan negara. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru. “Menjadi masalah kalau itu adalah klaim dengan aset BUMN maupun aset milik negara, TNI, Polri. Karena itu ada komplikasi hukum. Ada hukum keuangan negara dan sebagainya. Kalau kita lepas, maka itu akan menjadi isu korupsi,” katanya.

Sementara itu, untuk konflik agraria yang berada di kawasan hutan, penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme pelepasan kawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  “Kalau dengan hutan, ya nanti harus dilepaskan hutannya,” tutur Nusron.

Rakor mengenai konflik agraria dan Reforma Agraria tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

Pertemuan juga diikuti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) serta sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait.

Dalam rakor tersebut, Nusron didampingi Dirjen Penataan Agraria Embun Sari, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Iljas Tedjo Prijono, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari mekanisme penyelesaian konflik agraria dengan mempertimbangkan status dan karakteristik masing-masing lahan, sekaligus mendukung pelaksanaan Reforma Agraria.

Artikel Menteri Nusron Jelaskan Tiga Kategori Konflik Agraria dan Mekanisme Penyelesaiannya pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Terkuak saat Bupati Wajo Andi Rosman menghadiri rapat koordinasi optimalisasi kerja sama di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (29/4/2026).

Pertemuan itu guna mewujudkan informasi layanan pertanahan dan ruang, salah satunya melalui Program Optimalisasi Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Tanah dan Ruang untuk mendorong perekonomian daerah.

Bahkan program itu ditujukan guna meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah, serta meningkatkan kepuasan masyarakat melalui akses dan kualitas layanan yang lebih baik.

Adapun 9 paket yang disiapkan melalui program kerja sama Pemerintah daerah antara lain, Integrasi NB dan NOP, Integrasi Layanan Pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik, Percepatan Pendaftaran Tanah, Percepatan RDTR Terintegrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS), Sensus Pertanahan Berbasis Geospasial,
Integrasi KP2B/LP2B dalam RTRW, Optimalisasi Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam Penyelesaian Isu
Pertanahan dan Tata Ruang Daerah, Pengembangan dan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Daerah.

Menanggapi hal itu Bupati Wajo Andi Rosman menegaskan pihaknya bersedia menerima segala bentuk program kerja sama tersebut.

“Terlebih dulu kami apresiasi dan berterima kasih kepada KPK RI dan Kementerian ATR/BPN atas upaya dalam mendorong kemajuan daerah, kami selalu siap,” tegas Andi Rosman.

Menurutnya, program tersebut bakal memberi dampak positif terhadap layanan publik, utamanya dalam mendorong ekonomi daerah.

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo selalu siap menerima program dari Pemerintah Pusat. Alhamdulillah ini luar biasa semoga menjadi berkah bagi kita, khususnya masyarakat Wajo,” katanya.

Kehadiran Andi Rosman sebagai komitmen Pemkab Wajo dalam menyukseskan program Optimalisasi kerja sama antara tiga lembaga terkait.

Dengan implementasi itu pula, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan (Pilot Project) kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, KPK dan Pemerintah daerah (Pemda)

Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menyebut bahwa sejak awal menjabat, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron
Wahid telah menetapkan transformasi layanan pertanahan sebagai salah satu program prioritas kementerian.

“Transformasi ini bukan hanya meningkatkan kualitas layanan pertanahan, tapi juga untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat,” ujar Andi Tenri, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Kementerian ATR/BPN telah menjalin kerja sama dengan KPK sebagai upaya mengawal transformasi layanan pertanahan. Kolaborasi ini bahkan telah diluncurkan pada 22 Oktober 2025 lalu.

“Mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi langkah utama untuk mengawal masalah transformasi layanan pertanahan dan tata ruang agar berlangsung secara transparan dan akuntabel,” bebernya.

HARDIWAN

Artikel Pemkab Wajo Dapat 9 Paket Program dari KPK dan ATR/BPN, Dorong Ekonomi Daerah pertama kali tampil pada Fakta Delik.

“Barang yang sudah berbentuk elektronik dengan sistem backup berlapis, jika di-hack atau dibobol, tidak mungkin semua data bisa hilang. Berbeda dengan sertipikat berbentuk kertas, yang bisa hilang akibat pencurian, kebakaran, atau bencana lainnya,” ungkapnya usai Bincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang Bersama Menteri ATR/Kepala BPN yang berlangsung di Aula Prona, Jumat (21/2/2025).

Menteri Nusron juga menegaskan bahwa Sertifikat Elektronik dapat dengan mudah dicek melalui perangkat seperti laptop atau HP, dan memiliki sistem firewall yang sangat kuat. Selain itu, ia menjelaskan bahwa data Sertifikat Elektronik disimpan di data center yang berlapis di lima lokasi berbeda, dengan beberapa lapisan pengamanan yang sangat ketat, seperti first line, second line, hingga lapisan kelima.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa tuduhan terkait ketidakamanan Sertifikat Elektronik merupakan upaya delegitimasi terhadap pemerintah. “Ini adalah usaha dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menggoyahkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan pemerintah yang sekarang sudah sangat kuat,” lanjutnya.

“Karena pemerintahan kuat sekarang ini, dukungan parlemen kuat, dukungan rakyat kuat, kepuasan publik banyak. Dia takut ini, kalau negara kuat, dia tetap mencoba untuk melakukan delegitimasi. Ini perlu kita waspadai dan ini tidak boleh,” pungkas Nusron Wahid.

Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam Bincang Isu siang ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Artikel Menteri ATR/BPN Tegaskan Keamanan Sertifikat Elektronik tak Bisa Dibobol pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (30/1/2025), Nusron menyebut bahwa penyelesaian masalah hak ulayat berjalan dengan baik, bahkan melebihi target.

“Alhamdulillah, kami menyelesaikan 14 HPL dari target 6 HPL. Di Aceh ada 2 sertifikat, di Jambi 13 sertifikat, di Kalimantan delapan sertifikat, di Banten satu bidang, kemudian di Sumatra Barat (Sumbar) baru  sembilan sertifikat, dan lainnya,” ujar Nusron.

Meski banyak capaian positif, Nusron mengakui bahwa pendaftaran tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat masih menjadi tantangan terbesar.

“Yang paling berat adalah masalah pendaftaran tanah ulayat di Sumbar. Karena itu, kami mohon bantuan teman-teman Komisi II DPR yang berasal dari Sumbar agar kita bisa berkoordinasi, karena masalah ninik-mamak ini memang menjadi isu yang sangat krusial,” ungkapnya.

Masalah tanah ulayat di Sumatera Barat memiliki dimensi adat yang kuat, di mana pengelolaannya melibatkan ninik-mamak (pemuka adat) dan masyarakat adat setempat. Hal ini sering kali membuat proses pendaftaran tanah menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lain.

Nusron menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini dengan pendekatan dialog dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPR, serta tokoh adat dan masyarakat setempat.

Dengan hasil yang dicapai dalam 100 hari kerja ini, Kementerian ATR/BPN optimistis dapat terus mewujudkan kepastian hukum atas tanah di Indonesia, termasuk tanah ulayat yang menjadi bagian dari hak masyarakat adat. (Red)

Artikel 100 Hari Kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: 14 HPL dan Tanah Ulayat Tuntas pertama kali tampil pada Fakta Delik.

“Sertifikat Elektronik juga telah diterbitkan sebanyak 3.192.600 lembar pada tahun 2024 ini,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam kegiatan bertajuk Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Aula Prona, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Saat ini, seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia telah melayani pembuatan Sertifikat Elektronik. Setiap pendaftaran tanah, baik itu pendaftaran pertama kali atau transaksi pertanahan lainnya, hasil produk yang dikeluarkan akan berupa Sertifikat Elektronik. Inovasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengelola aset tanah mereka.

Sertifikat Elektronik bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kepastian hukum dengan mengurangi risiko kerusakan, kehilangan, atau pemalsuan dokumen sertifikat. Sistem digital ini juga memberikan kemudahan akses data kepemilikan tanah secara online, sehingga mendukung efisiensi dalam administrasi dan transaksi pertanahan.

Dengan adanya Sertifikat Elektronik, pemilik tanah dapat mengelola aset mereka dengan lebih aman, praktis, dan modern. Selain itu, sistem ini juga mempermudah berbagai transaksi pertanahan, baik untuk individu maupun lembaga.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengimbau kepada masyarakat untuk segera mengalihmediakan sertifikat tanah analog mereka menjadi Sertifikat Elektronik. “Gunakan Sertifikat Tanah Elektronik, terutama bagi yang sudah terdaftar,” tutur Menteri Nusron Wahid.

Kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta 84 awak media nasional. Penggunaan Sertifikat Elektronik merupakan langkah besar dalam transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia, sekaligus menjadi upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan, keamanan, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. (*)

Artikel Masyarakat Antusias, 3,19 Juta Sertifikat Tanah Elektronik Terbit di 2024 pertama kali tampil pada Fakta Delik.

“Dari jumlah tersebut, 95,3 juta bidang tanah telah bersertifikat, sementara sisanya masih dalam tahap penyelesaian. Jadi, untuk level survei, pekerjaan sudah selesai, namun untuk penyelesaian menjadi sertifikat, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam pertemuan dengan media bertemakan Catatan Akhir Tahun, yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Sejak peluncurannya, Program PTSL terbukti efektif dalam mempercepat proses pendaftaran tanah di Indonesia. Sebelum program ini berjalan, jumlah tanah yang terdaftar hanya sekitar 46 juta bidang. Namun, dalam tujuh tahun terakhir, sebanyak 74,9 juta bidang tanah berhasil didaftarkan, dan 49,5 juta di antaranya sudah bersertifikat. Capaian ini melampaui hasil pendaftaran tanah selama 55 tahun sebelumnya, yaitu dari 1961 hingga 2016.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa PTSL merupakan program yang sangat efektif. Oleh karena itu, program ini akan dilanjutkan dengan dukungan anggaran, termasuk melalui pinjaman dari World Bank,” tambah Menteri Nusron.

Tantangan dalam Proses Pendaftaran

Meskipun pencapaian PTSL sangat signifikan, sekitar 3,9 persen dari target pendaftaran tanah masih dalam proses penyelesaian. Menteri Nusron mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hambatan di lapangan, termasuk tingkat kesulitan pendaftaran yang semakin tinggi.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada petugas lapangan atas dedikasi mereka. Tentu tidak mudah untuk mencapai hasil sebesar ini,” ucapnya, mengapresiasi kerja keras para petugas yang telah berusaha menyelesaikan pendaftaran tanah di lapangan.

Dengan keberhasilan program PTSL, Kementerian ATR/BPN optimis bahwa program ini akan terus memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepastian hukum atas tanah dan mendukung pembangunan nasional. Program PTSL juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses sertifikat tanah yang sah dan terdaftar, sehingga mendukung sektor ekonomi dan pembangunan lebih luas.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron Wahid didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Pertemuan dengan media ini juga dihadiri oleh 84 awak media nasional. Usai pemaparan oleh Menteri Nusron, sesi tanya jawab berlangsung dengan moderasi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, yang memberi kesempatan bagi media untuk menggali lebih dalam mengenai perkembangan dan tantangan program PTSL di lapangan. (*)

Artikel Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2024 Lampaui Target, 120,9 Juta Bidang Terdaftar pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menjelaskan dalam siaran resminya, Jumat (27/12/2024), bahwa masyarakat yang kehilangan sertifikat tanah harus segera mengurus penggantiannya dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

“Masyarakat harus menyiapkan surat keterangan hilang dari polisi, lalu mengumumkan kehilangan tersebut selama satu bulan. Setelah tidak ada komplain dari pihak manapun, baru proses pembuatan sertifikat baru dapat dilakukan,” jelas Harison.

Proses pengurusan sertifikat tanah yang hilang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemilik melalui Kantor Pertanahan (Kantah). Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi pemilik sertifikat tanah yang hilang antara lain adalah formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya di atas materai yang cukup, fotokopi identitas pemohon seperti KTP dan KK, serta fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (bagi badan hukum), yang perlu dicocokkan dengan aslinya oleh petugas di Kantah.

Selain itu, dokumen yang diperlukan adalah fotokopi sertifikat tanah yang hilang (jika ada), Surat Pernyataan di bawah sumpah oleh pemegang hak yang kehilangan sertifikat, serta surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat.

Harison menambahkan, proses penerbitan sertifikat pengganti akibat kehilangan ini diperkirakan memakan waktu sekitar 40 hari kerja. “Sertifikat tanah pengganti ini lebih baru, namun dengan data yang sama dengan Buku Tanah,” ujar Harison.

Buku Tanah sendiri adalah salinan yang sama dengan sertifikat tanah yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan. Buku Tanah hanya berbeda sebutan karena disimpan di Kantah, sementara sertifikat adalah dokumen yang dipegang oleh pemilik tanah.

Lebih lanjut, Harison juga mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan transformasi digital terhadap sertifikat tanah. Kini masyarakat bisa mengalihkan media sertifikat dari bentuk buku analog menjadi Sertifikat Elektronik yang tetap dapat dicetak menggunakan secure paper.

“Data sertifikat juga sudah bisa diakses oleh pemilik melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi, tidak perlu khawatir jika terjadi kerusakan atau kehilangan akibat bencana karena semua data sudah tersimpan dalam database kami,” ungkap Harison.

Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi lebih lengkap terkait pengurusan sertifikat tanah yang hilang secara online melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi ini dapat diunduh baik di Playstore maupun Appstore sesuai dengan gadget pemilik tanah. (*)

Artikel Sertifikat Tanah Hilang? Ini Cara Mengurusnya dengan Mudah dan Cepat pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Dalam pernyataannya, Menteri Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki total lahan terindikasi telantar seluas 854.662 hektare yang potensial untuk dimanfaatkan bagi program-program nasional. Setelah dilakukan analisis mendalam, pihaknya memutuskan bahwa sebanyak 79.925 hektare dari total luas tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembangunan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat.

“Pada kuartal pertama tahun depan, kami akan memaparkan lokasi dan peta topografinya untuk mendukung kelancaran program ini,” kata Menteri Nusron dalam siaran pers yang dikutip dari InfoPublik,Selasa (17/12/2024).

Tanah yang dimaksud merupakan Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN), yang berasal dari lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya sudah habis dan tidak diperpanjang. Ini adalah bagian dari implementasi semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan agar bumi, air, dan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat.

“Masyarakat harus diutamakan dalam pemanfaatan tanah-tanah ini. Tanah-tanah telantar tidak boleh dibiarkan menganggur begitu saja,” tegas Menteri Nusron.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR/BPN. Maruarar menilai dukungan tersebut merupakan langkah konkret dalam memastikan tersedianya hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia, sesuai dengan tujuan Program Tiga Juta Rumah.

“Pak Nusron memberikan dukungan luar biasa. Beberapa titik tanah yang tersedia akan sangat potensial untuk program ini. Kerja sama antar kementerian dan lembaga terkait akan mempercepat penyediaan rumah bagi rakyat,” ujarnya.

Program ini semakin mempertegas pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam mengatasi kebutuhan perumahan yang terus meningkat di Indonesia. Beberapa pemangku kepentingan yang turut terlibat dalam dialog ini antara lain Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, Kementerian BUMN, World Bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perwakilan perbankan nasional.

Langkah sinergi antar kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan rumah layak huni, dengan memastikan adanya ketersediaan lahan yang memadai, serta mendukung tercapainya target nasional penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia.

Artikel Menteri ATR/BPN Dukung Program Tiga Juta Rumah, Siapkan 79.925 Hektare Tanah pertama kali tampil pada Fakta Delik.

“Isu pertanahan dan tata ruang adalah isu yang terus relevan dan penting untuk dibahas. Tanah adalah kebutuhan dasar manusia, layaknya air dan udara. Dengan terus meningkatnya kebutuhan tanah seiring dengan pertumbuhan populasi, peran media menjadi semakin krusial,” ungkap Nusron saat bertemu dengan awak media di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Nusron juga mengusulkan agar pertemuan rutin dengan media dilakukan setiap tiga bulan sekali, atau satu kuartal. “Saya berharap pertemuan semacam ini dapat dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali, agar kita dapat mempererat komunikasi dan mempermudah akses bagi rekan-rekan media untuk mendapatkan informasi terkini jika ada isu yang ingin ditanyakan,” jelasnya.

Tak hanya itu, Nusron menekankan pentingnya membangun kedekatan yang lebih erat dengan media. Ia berpendapat bahwa pejabat kementerian seharusnya tidak hanya duduk bersama sesama pejabat, tetapi juga lebih dekat dengan wartawan untuk saling berbagi informasi yang relevan dengan publik.

“Sebagai seorang menteri, seharusnya saya tidak hanya duduk berdampingan dengan pejabat lain. Saya berharap bisa duduk bersama media, karena komunikasi yang terbuka akan mempermudah pertukaran informasi yang lebih transparan dan bermanfaat bagi publik,” tambahnya.

Sebagai penutup, Nusron menyampaikan apresiasi kepada seluruh media yang telah berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi dan mendinamisasi opini publik terkait isu-isu pertanahan. “Terima kasih kepada rekan-rekan media, baik dari media konvensional maupun media sosial, atas kontribusinya dalam menyosialisasikan kebijakan-kebijakan di Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam Kabinet Merah Putih ini,” tutupnya. (*)

Artikel Menteri ATR/BPN: Peran Media Krusial dalam Sosialisasi Program Pertanahan pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) berkomitmen untuk mengembalikan fungsi tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya, melalui upaya pengawasan yang lebih ketat dan teknologi canggih.

Jonahar, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap tanah telantar akan dilakukan dengan metode pengendalian yang lebih holistik, yang mencakup tahap awal, tengah, dan akhir. Salah satu langkah terbaru yang akan diterapkan adalah penggunaan teknologi Geo AI (Artificial Intelligence) untuk memantau penggunaan dan status tanah di seluruh Indonesia.

“Pemantauan ini nantinya akan dilakukan secara menyeluruh, baik di Kantor Pertahanan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil), hingga Kementerian ATR/BPN pusat. Saat ini, kita sedang melakukan uji coba teknologi ini di Sulawesi Selatan,” ungkap Jonahar dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024).

Tanah telantar yang dimaksud oleh Kementerian ATR/BPN sebenarnya memiliki potensi besar, terutama tanah pertanian. Namun, banyak pemilik tanah yang tidak memanfaatkannya sesuai peruntukan. Tanah yang seharusnya digunakan untuk pertanian kadang beralih fungsi menjadi lahan perumahan atau komersial, yang tentunya melanggar aturan tata ruang dan berisiko menimbulkan sengketa.

Jonahar menjelaskan, tanpa pengawasan yang efektif, tanah yang dibiarkan tidak terkelola dengan baik bisa dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak. Hal ini menambah masalah sosial dan ekonomi, seperti terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dan pemilik hak.

“Contoh yang sering terjadi adalah Hak Guna Usaha (HGU) yang luasnya ribuan hektare, tetapi hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan. Sehingga, tanah yang tidak digunakan akan dikuasai oleh masyarakat. Ini yang sering menimbulkan sengketa,” kata Jonahar.

Penertiban tanah telantar sendiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa tidak ada tanah yang dibiarkan terlantar tanpa pemanfaatan yang jelas.

Jonahar menegaskan bahwa tugas utama Kementerian ATR/BPN ke depan adalah memastikan tidak ada tanah yang terus dibiarkan terlantar, terutama di tengah upaya untuk mendukung swasembada pangan. “Tanah telantar harus menjadi perhatian utama kita, dan harus dimanfaatkan dengan bijak sesuai aturan yang ada,” tambahnya.

Di masa depan, teknologi Geo AI diharapkan dapat mempermudah pengawasan tanah di seluruh Indonesia. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui satelit dan teknologi kecerdasan buatan, pengawasan tanah akan lebih cepat dan efisien. Ini memungkinkan Kementerian ATR/BPN untuk mengambil langkah preventif lebih awal jika ada indikasi penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap peruntukan tanah.

Kementerian juga mengimbau kepada seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam menjaga keberlanjutan penggunaan tanah di Indonesia, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan mencegah konflik pertanahan yang dapat merugikan masyarakat. (*)

Artikel Kementerian ATR/BPN Gunakan Geo AI untuk Atasi Tanah Telantar di Indonesia pertama kali tampil pada Fakta Delik.