Faktadelik.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala badan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026, untuk membahas perkembangan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dalam keterangannya seusai rapat menyampaikan bahwa stabilitas rupiah, baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar, tetap menjadi fokus utama kebijakan Bank Indonesia.

“Untuk inflasi kami juga laporkan, untuk inflasi inti yang menjadi, menggambarkan pergerakan dari perekonomian masih cukup terkendali di bulan September masih 2,8 persen. Memang kami juga laporkan yang memang perlu menjadi perhatian adalah inflasi di pangan, volatile food inflation yang memang mencapai 5 persen,” ujar Destry.

“Ini tadi kami laporkan dan juga koordinasi nanti dengan Kementerian Pertanian bagaimana kita bisa menjaga untuk volatile food inflation agar masuk di dalam koridor Bank Indonesia 2,5 plus minus 1 persen,” imbuh Destry.

Selain inflasi, Destry menyebut rapat juga membahas perkembangan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi suku bunga global yang bertahan tinggi lebih lama (higher for longer), serta inflasi di sejumlah negara maju yang masih berada di atas target, menjadi tantangan bagi stabilitas mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

“Tapi so far, 2 hari ini rupiah bisa kami jaga stabilitasnya sehingga terjadi memang pelambatan, sedikit pelambatan dan itu juga sesuai dengan beberapa negara di emerging market. Intinya Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar,” ucap Destry.

Dalam kesempatan tersebut, Destry menegaskan bahwa pihaknya akan terus berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah. Bank Indonesia akan terus mengevaluasi dan mengoptimalkan berbagai instrumen yang tersedia. Langkah tersebut mencakup intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF), serta pemberian insentif biaya lindung nilai atau hedging.

“Kami diminta juga oleh Bapak Presiden untuk terus melihat, upayakan kebijakan-kebijakan yang kami miliki apakah itu bentuknya intervensi di spot DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) dan NDF (Non-Deliverable Forward) ataupun juga dalam bentuk insentif biaya hedging yang juga sudah kami berikan sejak akhir bulan Juni yang lalu dan hingga saat ini sudah bisa mendatangkan inflow baik dalam bentuk efek swap ataupun dalam bentuk DNDF senilai sekitar 8 miliar sampai 9 miliar USD,” pungkas Destry.

Artikel Presiden Prabowo Koordinasikan Penguatan Stabilitas Rupiah, Nilai Tukar, dan Pengendalian Inflasi Pangan pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Ketua Bidang Ekonomi dan UMKM PW SEMMI Sulsel, Idul Agustin, menilai pelemahan rupiah yang semakin mendekati level Rp18 ribu menjadi sinyal bahaya bagi stabilitas ekonomi nasional dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

Menurutnya, kondisi ini akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari kenaikan harga barang impor, meningkatnya biaya produksi industri, tekanan terhadap pelaku UMKM, hingga ancaman menurunnya daya beli rakyat.

“Ketika rupiah hampir menyentuh Rp18 ribu per dolar AS, maka pemerintah dan Bank Indonesia harus benar-benar serius membaca situasi. Ini bukan sekadar fluktuasi biasa, tetapi alarm bagi stabilitas ekonomi nasional,” tegas Idul Agustin.

Ia mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara di tengah kondisi ekonomi yang sedang tertekan. Menurutnya, belanja negara harus difokuskan pada program yang benar-benar produktif dan berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

“Jangan sampai di tengah tekanan rupiah, pemerintah justru menghamburkan anggaran untuk program-program yang tidak prioritas. Hari ini rakyat membutuhkan stabilitas harga, perlindungan ekonomi, dan kepastian daya beli,” lanjutnya.

SEMMI Sulsel juga menyoroti peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang dinilai harus lebih agresif dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta membangun kembali kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi nasional.

Idul Agustin menilai koordinasi antara pemerintah dan BI harus diperkuat, terutama dalam menjaga stabilitas moneter, mengendalikan inflasi, serta memperkuat sektor produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada kondisi global. Pemerintah harus memperkuat ketahanan ekonomi nasional, memperkuat industri dalam negeri, menjaga stabilitas pangan dan energi, serta memberikan perlindungan serius kepada UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat,” ujarnya.

SEMMI Sulsel menilai pelemahan rupiah hingga menyentuh kisaran Rp17.899 per dolar AS harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional agar lebih efisien, realistis, dan berpihak kepada kepentingan rakyat luas.

Artikel Rupiah nyaris sentuh Rp.18.000, SEMMI SULSEL Desak Pemerintah dan BI perkuat langkah penyelamatan Ekonomi pertama kali tampil pada Fakta Delik.