Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Bapemperda, Amran, S.Sos., M.Si, didampingi Wakil Ketua Bapemperda Asri Jaya A. Latif, serta dihadiri anggota Bapemperda, antara lain Andi Sumange Alam, Ir. Junaidi Muhammad, Drs. Andi Rustan P, dan Andi Mulyadi.

Dalam rapat tersebut, Bapemperda memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Tim Ahli penyusun kajian agar dokumen kajian perubahan badan hukum BUMD, khususnya Wajo Energi Jaya, disusun secara lebih komprehensif, objektif, dan berbasis data.

Ketua Bapemperda, Amran, S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan BUMD ke depan.

“Rekomendasi ini kami berikan untuk melengkapi data dan informasi kajian, sehingga Bapemperda dapat memastikan keberlanjutan BUMD di Kabupaten Wajo. Jangan sampai perubahan badan hukum justru menimbulkan persoalan baru yang menyebabkan BUMD tidak optimal dan kembali dianggap ‘sakit’,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap tahapan perencanaan.
“DPRD mengharapkan agar proses perencanaan dilakukan secara matang sebelum mengambil langkah perubahan badan hukum, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi daerah,” tambahnya.

Anggota Bapemperda, Ir. Junaidi Muhammad, dalam kesempatan tersebut turut memberikan pandangan senada terkait pentingnya ketelitian dalam penyusunan kajian.

“Kami melihat bahwa kajian ini tidak boleh disusun secara normatif saja, tetapi harus benar-benar menggambarkan kondisi riil perusahaan, termasuk potensi risiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda, Asri Jaya A. Latif, menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMD ke depan.

“Perubahan badan hukum harus diikuti dengan perbaikan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan profesional. Ini penting agar BUMD tidak hanya berubah secara administratif, tetapi juga mengalami peningkatan kinerja secara nyata,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa aspek manajemen dan sistem pengawasan harus menjadi perhatian utama dalam kajian.

Adapun rekomendasi Bapemperda menekankan perlunya penyempurnaan kajian yang mencakup: Kajian yuridis (hukum), Kajian keuangan, Kajian bisnis dan kelayakan usaha, Kajian manajemen dan tata kelola (GCG), Kajian risiko, Kajian dampak fiskal daerah, Kajian aset dan liabilitas, Kajian kelembagaan, dan Roadmap transisi

Keseluruhan aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa perubahan badan hukum tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga menjamin keberlanjutan usaha dan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).(Humas DPRD Wajo)

HARDIWAN

Artikel Bapemperda DPRD Wajo Rekomendasikan Penyempurnaan Kajian Perubahan BUMD Wajo Energi Jaya pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Wajo, Amran, S.Sos., M.Si, didampingi Wakil Ketua Asri Jaya A. Latief, dan dihadiri anggota Bapemperda Ir. Junaidi Muhammad, H. Risman Lukman, Drs. Andi Rustam P., Andi Sumange Alam, serta Andi Mulyadi. Turut hadir Kepala Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Wajo H. Ahmad Jahran, AP., M.Si, Kepala Bagian Hukum Setda Wajo, serta Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Bappelitbanda Wajo Andi Adityawarman Mandafi, S.H., M.I.Kom.

Dalam pengantarnya, Amran menegaskan bahwa perubahan Perda KLA memiliki urgensi tinggi mengingat pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dievaluasi setiap tahun dan membutuhkan regulasi yang adaptif serta selaras dengan kebijakan nasional. Ia menyebut salah satu substansi penting dalam perubahan perda ini adalah kewajiban penetapan RAD-KLA melalui peraturan daerah sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2022.

“Regulasi ini harus mampu memperkuat kelembagaan, memastikan perencanaan yang terarah, serta menjamin keberlanjutan kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Wajo,” tegas Amran.

Menanggapi hal tersebut, Andi Adityawarman Mandafi menjelaskan bahwa secara substansi dokumen RAD-KLA telah tersedia, namun masih memerlukan penyesuaian format sesuai ketentuan terbaru Permendagri 12 Tahun 2022. Saat ini, pihaknya mendorong percepatan pengumpulan matriks rencana aksi dari seluruh perangkat daerah melalui koordinasi intensif dengan Gugus Tugas KLA.

“Dokumen RAD-KLA membutuhkan kelengkapan matriks rencana aksi dari masing-masing SKPD. Kami berharap dukungan DPRD agar seluruh perangkat daerah lebih proaktif sehingga dokumen ini dapat diselesaikan tepat waktu,” jelasnya.

Rapat kemudian menyepakati target penyelesaian dokumen RAD-KLA pada minggu ketiga Februari 2026. Target ini dinilai krusial mengingat Kabupaten Wajo akan menghadapi evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2026.

Wakil Ketua Bapemperda Asri Jaya A. Latief menegaskan bahwa perubahan perda harus dilaksanakan secara konsisten dan taat asas, tidak sekadar untuk memenuhi aspek administratif penilaian, tetapi benar-benar mendorong komitmen nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Sementara itu, Ir. Junaidi Muhammad menekankan pentingnya pembahasan seluruh klausul dalam Perda Nomor 13 Tahun 2020 secara komprehensif. Ia menilai fokus perubahan tidak menutup kemungkinan diperluas ke pasal-pasal lain yang perlu dipertajam demi memperkuat implementasi KLA di Kabupaten Wajo.

Senada, H. Risman Lukman menambahkan bahwa Perda Kabupaten Layak Anak harus disusun lebih mendalam dan implementatif serta terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025–2030, agar kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak berjalan selaras dan berkelanjutan.

Melalui pembahasan ini, Bapemperda DPRD Wajo menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi KLA yang kuat, adaptif, dan berdampak nyata bagi perlindungan serta pemenuhan hak anak di Kabupaten Wajo.(Humas DPRD Wajo)

Artikel Bapemperda DPRD Wajo Perkuat Regulasi Kabupaten Layak Anak, Targetkan RAD-KLA Rampung Februari 2026 pertama kali tampil pada Fakta Delik.