Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, bersama Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palopo, Haryanjas Pasang Kamase, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Muh. Rudi serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.

Dalam pemaparannya, Haryanjas menjelaskan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program strategis nasional yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan serta mencegah kemiskinan baru.

Ia menyebutkan, target Universal Coverage Jamsostek sebesar 43,92 persen hingga tahun 2029, mencakup perlindungan pekerja formal dan informal, termasuk kelompok rentan dan miskin ekstrem.

Adapun perlindungan yang diberikan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, hingga jaminan pensiun.

Berdasarkan data, sebanyak 75.665 pekerja atau 43,70 persen telah terlindungi, sementara 97.483 pekerja atau 56,3 persen masih belum mendapatkan perlindungan. Tercatat pula 1.543 badan usaha telah menjadi peserta.

Sementara itu, Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam meningkatkan cakupan kepesertaan.

“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau BPJS, tetapi tanggung jawab bersama agar seluruh masyarakat dapat tercover,” ujarnya.

Penjabat Sekretaris Daerah Luwu, Muhammad Rudi, menegaskan bahwa peningkatan kepesertaan harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.

Ia menyebut optimalisasi APBD, dana desa, serta kontribusi CSR perusahaan menjadi langkah penting, dengan prioritas perlindungan bagi masyarakat desil 1 hingga desil 3.

Artikel Wabup Luwu Tekankan Kolaborasi Capai Universal Coverage Jamsostek pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Yandri menegaskan bahwa penguatan literasi kesehatan dan kepesertaan jaminan kesehatan menjadi kunci untuk memastikan masyarakat desa terlindungi dari risiko sosial akibat penyakit.

Menurutnya, kesehatan masyarakat desa memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan nasional, termasuk dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, khususnya pembangunan dari desa dan pengentasan kemiskinan.

“Jangan sampai masyarakat desa jatuh miskin karena sakit. Dengan adanya BPJS, beban masyarakat bisa menjadi lebih ringan,” ujar Mendes PDT.

Ia menambahkan, berbagai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan ekonomi desa membutuhkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Karena itu, Kemendes PDT berkomitmen mengawal implementasi kerja sama ini agar program JKN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke desa-desa.

“Jika desa sehat, desa maju dan makmur, maka Indonesia sehat dan maju akan menjadi kenyataan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menekankan bahwa penguatan interoperabilitas data dan peningkatan kepesertaan aktif menjadi strategi utama dalam menjaga keberlanjutan program JKN.

Menurutnya, kerja sama lintas kementerian dan lembaga akan difokuskan pada integrasi data, perluasan cakupan peserta, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program jaminan kesehatan.

“Kerja sama ini menjadi orkestrasi besar penguatan JKN dari hulu ke hilir, mulai dari basis data, cakupan kepesertaan, hingga integrasi program pembangunan kesehatan nasional,” jelasnya.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas perlindungan jaminan kesehatan hingga ke desa dan wilayah afirmasi, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Artikel Kolaborasi Kemendes dan BPJS Kesehatan Diperkuat Fokus Jaminan Kesehatan ke Desa dan Daerah Tertinggal pertama kali tampil pada Fakta Delik.