Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dan koordinasi antara BPKP dan Pemerintah Kabupaten Luwu, khususnya dalam pengawasan dan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah.

Turut mendampingi Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP Sulsel, Harri Mustari, Direktur PDAM Tirta Latimojong Kabupaten Luwu, Mardi Saleh, serta Inspektur Pembantu Wilayah III, Irwan.

Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Rasono, menyampaikan bahwa silaturahmi tersebut merupakan bagian dari agenda BPKP untuk memperkuat hubungan dengan kepala daerah, kali ini di wilayah Luwu Raya. Ia mengapresiasi kerja sama dan sinergi yang telah terbangun dengan Pemerintah Kabupaten Luwu.

“Kami mengapresiasi sinergi yang selama ini telah berjalan dengan baik dan ke depan akan terus kami perkuat melalui komunikasi intens dengan Inspektorat,” ujar Rasono.

Sementara itu, Bupati Luwu, Patahudding, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta kerja sama BPKP Sulsel. Ia menegaskan bahwa sebagai pimpinan daerah yang baru, Pemerintah Kabupaten Luwu sangat membutuhkan masukan dan arahan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.

“Kami membutuhkan masukan dan petunjuk agar amanah ini dapat dilaksanakan sesuai koridor, termasuk dalam pembinaan birokrasi,” kata Patahudding.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu berharap sinergi dengan BPKP Sulsel semakin kuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Artikel Bupati Luwu Terima Silaturahmi Kepala Perwakilan BPKP Sulsel pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Direktur PDAM Tirta Latimojong, Mardi Saleh mengatakan, evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulsel ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tuga PE.09.02/S-0585/PW21/4/2025.

“Serta berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Inten Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawanan Keuangan dan Pembangunan dan Surat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Tirta Latimojong,” katanya, Jumat (13/06/2025).

“Evaluasi ini dilaksanakan sejak 7 Mei hingga 30 Juni 2025 mendatang,” tambah Dirut PDAM Tirta Latimojong.

Dalam rangka melaksanakan inspeksi atau audit kinerja Tahun 2024 kata Mardi Saleh, Tim Audit BPKP Provinsi Sulsel juga melakukan kunjungan kerja di lokasi Intake Bajo Barat.

“Kunjungan kerja ini dilakukan pada 16 Mei 2025 lalu. Dimana menurut Tim BPKP Sulsel, PDAM belum mampu secara mandiri dan masih membutuhkan intervensi dari pemerintah daerah,” ucapnya.

Menurut Direktur PDAM Tirta Latijomong, ketidak mampuan PDAM untuk mandiri dalam pengelolaan disebabkan beberapa faktor khususnya pendapatan yang belum cukup memadai untuk membiayai kebutuhan PDAM sendiri.

“Ini menjadi atensi kami di PDAM dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan. Kami berharap ada kemauan disegala aspek pengelolaan Perumda Air Minum baik yang berstatus maupun sistem operasional mampu meningkatkan sistem jaringan ke rumah-rumah warga,” tutup Mardi Saleh. (*)

Artikel BPKP Sulsel Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Latimojong: Siap Tingkatkan Sistem Operasional pertama kali tampil pada Fakta Delik.