Melalui penyusunan dan penerapan Monitoring Capacity Program (MCP) 2025, KPK bersama Kemendagri dan BPKP berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi di seluruh Indonesia.

MCP 2025 menjadi instrumen penting dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah. Indikator-indikator yang disusun untuk MCP 2025 merupakan hasil evaluasi mendalam yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kemendagri dan BPKP. Setiap indikator disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan bebas dari korupsi.

Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, salah satu pejabat KPK, MCP dirancang untuk membantu daerah dalam melakukan pemantauan, pengendalian, serta pencegahan terhadap potensi kerawanan korupsi.

“Daerah harus mampu melakukan monitoring langsung terhadap kondisi wilayahnya, mengontrol potensi kerawanan, serta mengamati (surveillance) dengan pendekatan kearifan lokal, sehingga tujuan pencegahan korupsi dapat tercapai,” jelas Setyo, dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dengan meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 di Gedung ACLC C1 KPK, Jakarta, pada Rabu (5/3/2025).

Sang Made Mahendra Jaya, Inspektur Jenderal Kemendagri, menekankan bahwa kerjasama antara KPK, Kemendagri, dan BPKP dalam penyusunan MCP merupakan langkah strategis untuk mendorong terciptanya integritas di level pemerintahan daerah. Dengan penerapan MCP yang efektif, daerah akan mendapatkan manfaat signifikan berupa peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta penguatan sistem pengawasan internal.

“MCP adalah instrumen utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi tata kelola dan sistem pengawasan. Penerapan yang optimal akan membawa dampak positif dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah,” ujar Sang Made.

Selain memperkuat integritas, MCP juga memiliki peran vital dalam pengawasan keuangan daerah. Raden Suhartono, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa MCP berfungsi untuk mengawasi aspek perencanaan dan penganggaran APBD. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya inefektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang sering kali menjadi celah bagi praktik korupsi.

“Dalam evaluasi BPKP, kami menemukan potensi inefektivitas anggaran daerah mencapai Rp37,97 triliun. Oleh karena itu, kami mendorong agar perangkat daerah segera melakukan perbaikan pada periode awal pemerintahan yang baru, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran,” ungkap Raden.

Penerapan MCP 2025 diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam upaya pemberantasan korupsi, penguatan transparansi, dan peningkatan akuntabilitas pemerintahan daerah. Dengan sinergi antara KPK, Kemendagri, dan BPKP, serta partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bebas dari korupsi, dan lebih efisien dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan pemantauan yang ketat dan perbaikan yang terus menerus, MCP 2025 menjadi harapan baru dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. (*)

Artikel Sinergi Lintas Lembaga Optimalisasi MCP 2025 Pencegahan Korupsi di Pemda pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Dalam acara Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itwasum Polri Tahun 2024, Iwan Taufiq juga menyampaikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Itwasum Polri dalam penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Polri.

“Strategi peningkatan Level 4 Maturitas SPIP dilakukan pada lima area, yaitu perencanaan strategis dan kinerja, struktur dan proses, pencapaian tujuan, MRI (Manajemen Risiko Indeks) dan IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi),” ujar Iwan Taufiq.

Lebih lanjut, Iwan menyampaikan lesson learned dari BPKP dalam mencapai Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Terintegrasi level 4 agar dapat menjadi contoh gambaran nyata tindakan perubahan dalam menuju perbaikan.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2023 dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2023 kepada Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri Irjen. Pol. Yan Sultra.

Rapat kerja yang mengusung tema “Penguatan Fungsi Pengawasan Polri yang Berbasis Digital dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” ini berlangsung pada tanggal 1–3 Mei 2024 bertempat di Hotel Pullman, Bandung. Rapat ini terselenggara sebagai bentuk kolaborasi dan pembinaan BPKP terhadap peningkatan Kapabilitas APIP Polri.

Hadir pada rapat tersebut para pejabat di lingkungan Itwasum Polri, Auditor Utama Itwasum Polri, Analis Kebijakan (Anjak) Utama Itwasum Polri, dan para Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Kepolisian Daerah seluruh Indonesia. (Red)

Artikel Kolaborasi BPKP dan Itwasum Polri: Upaya Peningkatan Pengawasan Polri pertama kali tampil pada Fakta Delik.