Aksi tersebut merupakan aksi jilid III yang dilakukan oleh KP-GRD, terkait kasus korupsi Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2022 di kabupaten Bulukumba Sulawesi selatan.

Jendral lapangan Jimi Saputra, dalam orasinya menyampaikan kekecewaannya. Lantaran pengurus DPW PKS Sulsel sampai saat ini belum mengklarifikasi terkait dugaan keterlibatan salah satu kadernya yaitu, Andi Akmal Pasluddin pada kasus UPPO

” Pengurus DPW PKS Sulsel seharusnya mengklarifikasi persoalan ini,karena ini menyangkut kadernya yang kami duga terlibat dalam kasus korupsi UPPO, namun realitanya tidak seperti yang kami harapkan, sampai sekarang para pengurus DPW PKS Sulsel belum memberikan klarifikasi,” Ujarnya Jimi saat berorasi

” Sudah tiga kali kami menggelar aksi depan kantor DPW PKS Sulsel, namun pengurus maupun anggota PKS Sulsel tidak menemui kami untuk membicarakan terkait apa yang kami tuntut. Ini sangat disayangkan apalagi melihat Partai PKS selama ini menjadi oposisi pemerintah, namun giliran di kritik malah lari dari kenyataan,” Terangnya Lagi

Lebih lanjut Jimi membeberkan bahwa pada kasus tersebut, ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 698.853.200. berdasarkan perhitungan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kabupaten Bulukumba.

” Ini sungguh miris,yang dimana anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rakyat, malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi,”Tandas Jimi

Pada kasus tersebut, Jimi meminta Pengurus Pusat Partai PKS untuk evaluasi kinerja jajaran pengurus DPW PKS Sulsel karena tak kunjung menemui masyarakat yang membawa aspirasi, serta meminta Pengurus Pusat Partai PKS untuk sama-sama kawal kasus UPPO yang di duga melibatkan salah satu kadernya.

Adapun tuntutan KP- GRD:
1. Mendesak Pengurus DPW Partai PKS memberikan klarifikasi terkait kasus program Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) yang berasal dari dana aspiras saudara Andi Akmal anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS yang di duga bermasalah.

2. Mendesak DPW partai PKS untuk sama-sama kawal kasus unit Pengelolaan pupuk organi (UPPO) di Kabupaten Bulukumba

(Azis)

Artikel GRD Unjuk Rasa Jilid III,Usut Tuntas Anggota DPW PKS Sulsel Yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi UPPO pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Aksi tersebut diketahui merupakan aksi jilid dua yang dilakukan oleh KP-GRD, terkait adanya polemik kasus korupsi Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) Anggaran Tahun 2022 yang terjadi di kabupaten Bulukumba Sulawesi selatan.

Jendral lapangan aksi Jimi Saputra,yang juga Ketua Umum KP-GRD di depan kantor DPW PKS menyampaikan kekecewaannya. Lantaran pengurus DPW PKS Sulsel yang sampai saat ini belum mengklarifikasi terkait tuntutannya.

Menurutnya salah satu kadernya Andi Akmal Pasuludin, yang saat ini adalah anggota DPR RI Komisi IV diduga kuat terlibat pada kasus tersebut. Apalagi dana yang dikorupsi oleh tiga tersangka yang ada di kapaten Bulukumba tersebut merupakan dana aspirasinya.

” Pengurus DPW PKS seharusnya mengklarifikasi persoalan ini,apalagi ini menyangkut kadernya. Namun realitanya tidak seperti yang kami harapkan,untuk mengklarifikasi saja pimpinan DPW PKS Sulsel tidak mau menemui kami,” Ujarnya

” Sudah dua kali kami hadir disini,namun begitulah pengurus maupun anggota PKS Sulsel tidak menemui kami. Ini sangat diyayangkan apalagi melihat PKS yang selama ini selalu menjadi mitra kritik pemerintah,toh nyatanya takut untuk di kritik,” Terang jimi saat beroasi.

Lebih lanjut Jimi membeberkan bahwa pada kasus tersebut, ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 698.853.200. berdasarkan perhitungan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kabupaten Bulukumba.

“Sebelumnya Kejari Bulukumba memang telah menetapkan tiga tersangka pada kasus tersebut, ketiga tersangka yang ditetapkan antara lain ZP yang merupakan pejabat Dinas Pertanian Bulukumba sekaligus ketua tim pengelola UPPO tahun anggaran 2022. Serta, AM dan JN yang merupakan pelaksana kegiatan dalam program UPPO untuk sembilan kelompok tani penerima di Kabupaten Bulukumba.

” Ini sungguh miris,anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rakyat, masih saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab menyelewengkannya.”

“Tentunya ini menjadi ultimatum bagi Aparat Pengegak Hukum untuk menyelidik kasus ini sampai ke akar-akarnya, siapa -siapa yang terlibat harus di proses hukum. Tandas Jimi

Sebelum bubar dari depan kantor PKS dan bergeser ke Kejati Sulsel, Jimi dan kawan-kawanya Menegaskan akan terus melakukan aksi unjuk rasa berjilid-jilid dengan massa yang besar sampai kasus tersebut selesai.

Sekitar pukul 14.30 Wita mereka bergeser ke Kejati Sulsel di Kejati Sulsel mereka mempertanyakan terkait progres Kejati Sulsel dalam berkordinasi dengan kejari Bulukumba, dan mendorong kejati Sulsel untuk mengambil alih kasus tersebut.

(Azis)

Artikel Pengurus DPW PKS Belum klarifikasi Terkait Kadernya Yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi Anggaran UPPO di Kabupaten Bulukumba, KP GRD: Kami akan Lakukan Demonstrasi Berjilid -Jilid Sampai Kasus Tersebut Tuntas pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) rabu siang kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Sulawesi selatan.

Massa aksi menuntut terkait dengan polemik kasus korupsi penyalahgunaan bantuan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) tahun anggaran 2022 di kabupaten Bulukumba, Yang diketahui berdasarkan perhitungan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kabupaten Bulukumba telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 698.853.200.

Jendral lapangan aksi Varin Smaun, di depan kejati Sulsel menyampaikan bahwa kasus yang terjadi di kabupaten Bulukumba tersebut sudah lama bergulir, namun sampai hari ini belum ada titik terang bagaimana proses penyelesaiannya, tutur Varin dalam berorasi rabu, (30/08/2023).

Kejari Bulukumba memang telah mengumumkan tiga tersangka pada kasus tersebut, ketiga tersangka yang ditetapkan antara lain ZP yang merupakan pejabat Dinas Pertanian Bulukumba sekaligus ketua tim pengelola UPPO tahun anggaran 2022. Serta, AM dan JN yang merupakan pelaksana kegiatan dalam program UPPO untuk sembilan kelompok tani penerima di Kabupaten Bulukumba tersebut. Tetapi kami dari Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik menduga bahwa masih ada oknum lain yang juga terlibat pada kasus UPPO tersebut. Ujar Varin

“Kami menduga bahwa ada salah satu oknum anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, yaitu saudara Akmal terlibat pada kasus tersebut. Karena hingga saat ini Akmal Pasluddin belum memberikan keterangan terkait dengan dana aspirasinya yang telah dikorupsi oleh beberapa tersangka lainnya di kabupaten Bulukumba. terangnya

Lanjutnya, kehadiran kami di kejati Sulsel hari ini adalah mendesak pimpinan kejati untuk usut tuntas kasus Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) tahun anggaran 2022 di kabupaten Bulukumba tersebut.

“Kejati Sulsel perlu periksa saudara Andi Akmal atas dugaan keterlibatannya terkait dengan dana aspirasi bermasalah di kabupaten Bulukumba tersebut. Karena Dana Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di kabupaten Bulukumba Tahun 2022 tersebut adalah anggaran aspirasi DPR RI Andi Akmal Pasluddin, maka sangat penting saudara Andi Akmal untuk diperiksa,” tegas varin

“Kasus korupsi yang terjadi hari ini khususnya yang terjadi di kabupaten Bulukumba adalah akibat dari pada lemahnya penegakan supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan lembaga pemerintahan yang tupoksinya mengawasi jalannya pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik KKN, justru ikut terjerumus,”tambahnya.

Pastikan jika kasus ini belum diselesaikan kami dari Gerakan Revolusi Demokratik akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPW PKS SULSEL di hari Jum’at, untuk usut tuntas kasus ini. Tutup varin

Adapun tuntuan Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik adalah sebagai berikut:

1. Mendesak Kejati Sulsel usut tuntas kasus Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) tahun anggaran 2022.
2. Mendesak Kejati Sulsel Untuk segera periksa saudara 3. Andi Akmal anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS.
3. Mendesak DPW PKS untuk segera memberikan klarifikasi terkait dengan penyunatan dana aspirasi yang telah menyeret nama kadernya.
4. Tegakkan Supremasi Hukum

Artikel Kejari Bulukumba Enggan Periksa Anggota DPR RI Andi Akmal Pasluddin,KP-GRD Sambangi Kejati Sulsel Lakukan Unjuk Rasa pertama kali tampil pada Fakta Delik.