Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol. Ade Simanjuntak, mengatakan pihaknya akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menelusuri indikasi praktik yang menyebabkan harga TBS di tingkat petani turun di tengah tren positif pasar global.

“Kami menduga adanya indikasi kartel atau persekongkolan yang menyebabkan harga TBS turun di saat harga CPO dunia tidak turun, bahkan cenderung naik. Karena itu, kami akan melakukan penyelidikan bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Ade dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri pelaku usaha, asosiasi petani sawit, Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda dari 25 provinsi di seluruh Indonesia.

Ade menegaskan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan petani maupun penerimaan negara, termasuk dugaan permainan harga TBS di tengah tren kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia.

“Satgas Pangan Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah untuk mencegah segala bentuk praktik yang merugikan masyarakat maupun negara. Kami melihat adanya fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO dunia justru cenderung meningkat,” kata Ade.

Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya praktik yang perlu ditelusuri lebih lanjut karena harga TBS justru mengalami penurunan ketika berbagai indikator pasar menunjukkan tren yang positif.

Ade menegaskan Satgas Pangan Polri tidak akan ragu melakukan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan petani dan mengganggu iklim usaha yang sehat.

“Kami tidak akan segan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai koridor hukum yang berlaku. Kami berharap seluruh pihak mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing komoditas Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Mentan Amran menegaskan pemerintah berkomitmen melindungi sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidupnya pada komoditas tersebut. Menurutnya, penurunan harga TBS yang terjadi beberapa waktu terakhir merupakan anomali karena tidak sejalan dengan perkembangan harga CPO dunia maupun penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

“Perintah Bapak Presiden jelas, bela petani. Harga TBS harus kembali seperti semula. Bahkan seharusnya berpotensi naik karena harga CPO dunia meningkat dan nilai tukar dolar menguat. Tidak ada alasan harga TBS justru turun,” kata Mentan Amran.

Berdasarkan hasil pemantauan Kementan, sekitar 270 hingga 300 perusahaan dari total sekitar 1.900 perusahaan sawit tercatat belum mengembalikan harga TBS sesuai kondisi pasar. Data perusahaan tersebut akan disampaikan kepada jajaran kepolisian untuk ditindaklanjuti.

“Kami akan menyerahkan datanya kepada Kapolda, Dirkrimsus, dan Satgas Pangan untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau masih ada yang menekan harga TBS, tidak ada kompromi. Kita tindak lanjuti sesuai aturan,” tegasnya.

Mentan Amran menambahkan, langkah cepat pemerintah bersama Satgas Pangan Polri mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan laporan yang diterima Kementan, sekitar 70 persen harga TBS yang sebelumnya mengalami penurunan kini telah kembali bergerak normal.

Sinergi Kementan, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, KPPU, serta pelaku usaha diharapkan dapat menciptakan tata niaga sawit yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan sehingga manfaat industri sawit dapat dirasakan secara optimal oleh jutaan petani di seluruh Indonesia.

“Kita ingin ekosistem sawit yang sehat. Pengusaha mendapatkan kepastian berusaha, sementara petani memperoleh harga yang layak sesuai kondisi pasar. Yang terpenting, petani tidak boleh dirugikan,” tutup Mentan Amran.

Artikel Satgas Pangan Polri Selidiki Dugaan Kartel Harga TBS Sawit pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Pertemuan itu berlangsung dalam rangka membahas penguatan sektor pertanian di Kabupaten Wajo, termasuk program swasembada pangan, peningkatan infrastruktur pertanian, serta dukungan alat mesin pertanian (alsintan) bagi petani setempat.

Terlebih dahulu Andi Rosman menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Mentan Andi Amran Sulaiman.

Apalagi terhadap daerah-daerah di Sulawesi Selatan, khususnya Wajo yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi di wilayah tersebut.

“Kami berterima kasih atas arahan dan bantuan yang selama ini diberikan. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani Wajo,” tutur Bupati Andi Rosman usai pertemuan.

Tak hanya itu, Bupati menyampaikan permohonan bantuan pertanian untuk Kabupaten Wajo kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Kebutuhan kami di Wajo seperti alsintan, bantuan irigasi, embung pertanian, jalan usaha tani, kandang ternak, cetak sawah, bibit serta berbagi kebutuhan petanian dan perkebunan di Kabupaten Wajo, semua kami sampaikan hari ini ke Pak Menteri, semoga ada jalan dan solusinya agar masyarakat Wajo bisa memaksimalkan hal itu,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung program-program pertanian di daerah, termasuk optimalisasi lahan, modernisasi pertanian, dan penanganan pasca-panen.

Hasil pertemuan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan program-program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat petani di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Wajo.

Kabupaten Wajo sendiri terus berupaya meningkatkan produksi pertaniannya guna mendukung target swasembada pangan nasional yang digaungkan pemerintah pusat.

HARDIWAN

Artikel Bupati Wajo Andi Rosman Temui Mentan Amran Sulaiman: Perkuat Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung secara daring pada Senin, 13 Januari 2025, Ketua Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan, Komjen Dedi Prasetyo, menyatakan kesiapannya mendukung penuh langkah Kementan dalam menggenjot produksi jagung nasional. Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara virtual.

Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Polri akan berperan aktif sebagai penggerak kelompok tani, menjembatani kebutuhan petani dengan Kementan, serta mengawasi distribusi bantuan hingga ke tingkat petani.

“Tahun 2025 ini, Polri akan membantu Kementan mencapai swasembada jagung demi mewujudkan kemandirian pangan. Kementan tetap menjadi leading sector dalam ketahanan pangan nasional, sementara Polri mendukung dari sisi penggerakan kelompok tani dan pengawasan distribusi,” ujar Dedi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan target tambahan produksi sebesar 4 juta ton jagung diharapkan mampu meningkatkan total produksi nasional hingga 25 persen dibandingkan kondisi saat ini. Program ini akan memanfaatkan lahan kering dan lahan perkebunan di berbagai wilayah Indonesia dengan metode tumpang sari dan monokultur.

“Kami berterima kasih atas kontribusi Polri dalam mendukung ketahanan pangan. Kolaborasi ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat terwujudnya kemandirian pangan nasional,” kata Amran.

Pejabat Kementan yang hadir langsung di Mabes Polri antara lain Ali Jamil selaku Sekjen Kementan, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktur Benih Tanaman Pangan, Direktur Serealia, dan Direktur Alsintan. Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyinergikan langkah-langkah strategis antara Polri dan Kementan.

Sebagai wujud komitmen, Polri juga membangun infrastruktur digital dengan meluncurkan aplikasi Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan. Aplikasi ini dirancang oleh tim internal SDM Polri untuk mempermudah pengawasan dan kendali pelaksanaan program dari tingkat Mabes hingga Polsek di seluruh Indonesia.

“Pengalaman Polri saat menghadapi krisis COVID-19 menunjukkan bahwa Polri mampu bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa untuk melewati masa-masa sulit. Semangat yang sama kini kami bawa dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui infrastruktur digital,” jelas Brigjen Langgeng Purnomo, Wakil Ketua Posko Gugus Tugas Polri.

Dalam upayanya mendukung ketahanan pangan nasional, Polri telah melaksanakan empat program utama, yakni:
1. Program Pekarangan Pangan Bergizi
2. Program Pemanfaatan Lahan Produktif
3. Program Pengawasan Distribusi
4. Program Rekrutmen Personel Polri dengan Kompetensi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Gizi, dan Kesehatan Masyarakat

Artikel Ini 4 Program Utama Polri dalam Ketahanan Pangan, Ada Swasembada Jagung dengan 1,7 Juta Hektare Lahan pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Artikel Kementan dan Kemendes Berkolaborasi untuk Swasembada Pangan pertama kali tampil pada Fakta Delik.