Masyarakat Desa Tallu Banua Utara (TBU), yang wilayahnya menjadi lokasi awal pengerjaan, bahkan menyampaikan penolakan keras. Mereka beranggapan bahwa pengerjaan yang tidak dimulai dari titik nol akan menghambat percepatan pembangunan, berdampak negatif pada sektor ekonomi, pertanian, dan pendidikan.

“Kenapa tidak dimulai dari titik nol? Ini sangat membingungkan. Jika dikerjakan seperti ini, bagaimana pembangunan bisa maksimal?” ujar Gilang warga TBU

Warga juga menyoroti proyek serupa yang dilaksanakan pada September 2023 dengan anggaran sekitar Rp 1,35 miliar. Proyek tersebut mangkrak hingga 40% akibat keterbatasan kontraktor dan dugaan kelalaian dari Dinas PUPR. Muncul kecurigaan bahwa anggaran yang dialokasikan pada tahun 2025, yang diperkirakan sekitar Rp 1 miliar, digunakan untuk menutupi kegagalan proyek sebelumnya dengan berlindung di balik “instruksi gubernur.” Padahal, menurut warga, gubernur sendiri belum pernah meninjau langsung kondisi jalan yang rusak parah dari titik nol hingga ujung ruas Pallang-Pallang Tibung.

Gilang, Ketua Lingkar Study Untuk Perubahan (LSUP) Majene, menyampaikan tudingan serius terkait proyek ini. “Saya menduga adanya indikasi pihak PUPR mendapat gratifikasi dari oknum-oknum yang ingin memanfaatkan proyek ini,” tegasnya.

LSUP Majene mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk bertindak objektif dan membuat kebijakan berdasarkan kajian lapangan yang cermat, sesuai dengan amanat UU No. 2 Tahun 2022. Masyarakat berharap pemerintah segera merespons keluhan dan kekhawatiran mereka demi terwujudnya pembangunan yang adil dan merata di Sulawesi Barat.

Penulis : Mawan

Artikel Warga Pertanyakan Proyek Jalan Pallang-Pallang Tibung: Titik Awal Pengerjaan Dinilai Janggal pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Kegiatan gotong royong ini di laksanakan pada hari Jumat tanggal 11Juli 2025.
Kegiatan perbaikan jalan ini dipimpin langsung oleh Kades Tandeallo Budiamin,S.Pd,

Menurutnya bahwa akses jalan ini sangat dibutuhkan sehingga warga masyarakat hadir bergotong royong memperbaiki jalan dan menekankan bahwa bukan berarti tidak ada perhatian pemerintah tetapi Kades berharap kedepannya bisa jadi prioritas pemerintah.

Laporan : Serman

Artikel Masyarakat Tandallo Bergotong royong Perbaiki Jalan penghubung Desa pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Sementara itu, di sepanjang jalan Moloku-Mangge Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sejumlah warga juga mengeluhkan dengan masih maraknya pengguna knalpot Bogar yang melintas hingga menghasilkan kebisingan yang cukup mengusik warga setempat, baik itu di waktu istirahat siang maupun di waktu istirahat malam.

Saat dikordinasikan ke pihak Polres Majene, pihak Satlantas Majene mengarahkan utk kordinasi ke Dishub setempat utk perbaikan Lampu merah. Sedangkan utk kebisingan akibat sejumlah pengguna knalpot Bogar, pihak Satlantas Polres Majene menindak lanjuti dengan melakukan patroli di sekitar jalan tersebut. (ID)

Artikel WARGA CAMBA DAN SEKITARNYA KELUHKAN LAMPU MERAH DAN PENGGUNA KNALPOT BOGAR pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Adapun, Pjs Bupati Mamuju Abdul Wahab Hasan Sulur, Pjs Bupati Pasangkayu Maddereski Salatin, dan Pjs Bupati Majene Habibi Azis.

Hadir, juga perwakilan Pemkab masing-masing, Ketua KPU Kabupaten, Ketua Bawaslu Kabupaten dan para tamu undangan lainnya.

“Hari ini saya ditugaskan Menteri Dalam Negeri dimana sudah menugaskan tiga pejabat Pemprov menjadi penjabat sementara Bupati Mamuju, Pasangkayu dan Majene. Makanya kita melantik tiga pejabat Pemprov,” kata Bahtiar.

Ia menambahkan , semua Pjs Bupati yang sudah dilantik untuk segera bekerja sesuai amanah yang diembangnya.

“Kalau bisa langsung bekerja besok mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Dimana masa kampanye saat ini bisa berjalan aman dan damai,” tambahnya.

Termasuk, memastikan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berjalan jujur dan adil. Begitupun menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Supaya semua orang berlaku adil dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Tidak boleh ada pelanggaran bagi ASN karena sanksi menanti,” tandasnya.(rls)

Artikel Pj Gubernur Resmi Lantik Pjs Bupati di Tiga Kabupaten pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Kegiatan itu dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dengan UT Majene.

Pada kesempatan itu, Muhammad Idris memberikan dukungan beasiswa terhadap dua orang wisudawan yang bakal melanjutkan pendidikan S2.

Muhammad Idris mengungkapkan, pihaknya memberikan beasiswa S2 terhadap dua wisudawan. Keduanya merupakan wisudawan terbaik dan wisudawan kurang mampu.

“Wisudawan terbaik, yakni Heriyanti dengan IPK 3,95 dari Program Studi (Prodi) Manajemen. Sedangkan wisudawan yang kurang mampu, yakin Muhammad Izhak dari Prodi Akuntansi,” kata Muhammad Idris.

Ia juga mengungkapkan, kedua wisudawan yang mendapat bantuan beasiswa S2 dibebaskan memilih kampus untuk melanjutkan pendidikannya.

“Keduanya dibebaskan memilih kampus untuk melanjutkan pendidikan di mana pun mereka inginkan. Terserah dia, terserah pilihannya,” ungkapnya.

Muhammad Idris pun optimis, wisuda yang dilakukan UT Majene bakal meningkatkan level Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulbar yang saat ini masih berada di angka 68,92 persen.

“Dengan wisuda ini, insyaallah akan menaikkan level dari IPM kita paling tidak. Indeks pembangunan manusia Sulbar itu masih di angka 68,92 persen,” pungkas Muhammad Idris.

Lanjut Ia menjelaskan, pihaknya ingin memastikan alumni UT Majene menjadi tenaga kerja yang profesional. Dibuktikan dengan perilaku dan etos kerja yang baik.

“Tidak mungkin profesional kalau hanya ijazah. Harus bisa memberikan kapasitas dari aspek-aspek yang lain, perilaku dan segala macam, itu yang dibutuhkan. Harapan kita, mudah-mudahan menambah kualitas SDM kita di Sulbar,” tuturnya. (Rls)

Artikel Hadiri Wisuda UT Majene, Sekprov Sulbar Beri Beasiswa S2 Bagi Wisudawan Berprestasi dan Kurang Mampu pertama kali tampil pada Fakta Delik.