Faktadelik.Com-Akademisi Rocky Gerung berkunjung ke kantor PBHI Sulawesi Selatan (Sul-Sel). Kamis, 29/8/2024.

Selain berdialog singkat, akademisi Rocky Gerung bersama pengurus PBHI Sul-Sel juga mendiskusikan soal seputaran isu global dan nasional. Baik isu hukum, sosial dan Hak Asasi Manusia.

” Ini kali pertama bang Rocky Gerung menginjakkan kakinya di kantor PBHI Sulawesi Selatan, walau kita tahu beliau juga bagian dari senior kami, khususnya dalam pemajuan Hak Asasi Manusia,” ujar ketua PBHI Sul-Sel, Dr. Andi Cibu M

Ketua PBHI Sul-Sel mengungkapkan, hal ini menjadi tambahan semangat bagi seluruh kader PBHI Sulawesi Selatan, khusus pengurus dan volunteer agar lebih gigih dan tanggung dalam aktivitasnya memperjuangkan masyarakat miskin. Terlebih kepada korban-korban dari kebijakan permintah maupun swasta di sektor lingkungan, hak sipil, ekonomi dan lain-lain yang tentunya terbingkai dalam Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut, ketua PBHI Sul-Sel ini  mengatakan ” penyampaian bang Rocky Gerung dalam dialog singkat di kantor PBHI Sulawesi Selatan banyak menjadi masukan dan arahan mengenai gerakan PBHI kedepan, dan ini akan menjadi pekerjaan rumah kami yang akan kami evaluasi dan kembangkan kerja-kerja PBHI kedepan,” tutupnya.

*(red)

Artikel Rocky Gerung Berkunjung ke Kantor PBHI Sul-Sel, Ketua PBHI Sul-Sel: Banyak Memberikan Masukan dan Arahan pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Ketua PBHI Sulawesi selatan Dr. Andi Cibu M, S.H.,M.H. memberi tanggapan terkait berjalannya pemilu 2024 dalam diskusi tersebut.

Kata dia, pemilu februari 2024 mendatang diragukan berjalan secara netral, sebab diwarnai berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu, seperti halnya Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Presiden boleh kampanye,pernyataan tersebut menurutnya berindikasi keberpihakan kekuasaan.

Ia juga menyinggung, bahwa pemerintah pun harus secara serius mengambil pelajaran dari Pemilu dan Pilkada yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut untuk menghindari ragam pelanggaran seperti kekerasan berbasis politik, extra-judicial killing karena penggunaan peluru tajam dalam penanganan demonstrasi, hingga tragedi meninggalnya ratusan petugas KPPS di tahun 2019 lalu.

“Pemilu harus mengedepankan HAM untuk mencegah adanya pendekatan keamanan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan. Selain dapat disalahgunakan, aparat pun dapat melakukan penanganan yang keliru dan tidak terukur sehingga berimplikasi pada timbulnya pelanggaran HAM,” ujar ketua PBHI Sulsel itu.

Selain itu, Wahidin Kamase, S.H. selaku Majelis Anggota Wilayah PBHI Sulsel saat memberikan tanggapan pada diskusi tersebut mengatakan bahwa pemilu 2024 harus berjalan dengan memfasilitasi hak atas pasrtisipasi, serta melindungi kebebasan setiao orang untuk berekspresi.

”Pengarusutamakan HAM dalam kontestasi Pemilu 2024 harus betul-betul dilakukan, misalnya melindungi hak kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai serta mendorong kebebasan untuk menentukan tanpa paksaan dan intervensi” ujar Wahidin Kamase, S.H.

Lebih Lanjut, Dr. Andi Cibu M, S.H., M.H. Ketua PBHI Sulawesi Selatan menekankan beberapa Hal pada diskusi tersebut

Pertama, Presiden Republik Indonesia, untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024 mendatang dengan menghentikan segala bentuk indikasi penyalahgunaan kekuasaan termasuk mengelurakan pernyataan yang berindikasi keberpihakan pada calon tertentu.

Kedua, Kepolisian Republik Indonesia untuk secara berhati-hati dalam mengambil tindakan pengamanan di lapangan. Kepolisian harus menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan yang bermuara pada pelanggaran HAM.

Ketiga, Panglima TNI harus menegakkan komitmen untuk menjamin netralitas pada Pemilu 2024. Sanksi yang tegas jika diperlukan pemecatan kepada anggota yang melanggar harus berani diambil oleh Panglima TNI.

Keempat, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu untuk menyusun langkah-langkah strategis guna mencegah tragedi meninggalnya petugas KPPS pada 2019 lalu.

Kelima, Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan monitoring dan supervisi secara ketat terhadap seluruh kontestan, tim sukses hingga ke level yang paling bawah guna menghindari pelanggaran berupa kampanye berbasis SARA yang pada akhirnya bermuara pada tindakan diskriminatif di lapangan.

Keenam, Partai Politik, Kontestan Pemilu 2024, tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat hingga level desa untuk melakukan edukasi politik guna menghindari peristiwa yang memecah belah masyarakat. *(red)

Artikel Gelar Diskusi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis,Ketua PBHI Sulsel Berharap Pemilu 2024 Harus Berjalan Dengan Mengedepankan HAM pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Melalui moment hari HAM ini, ketua PBHI Sulsel Dr. Andi Cibu M, S.H., M.H. Memberikan sedikit catatan singkat mengenai pelanggaran HAM di Indonesia.

Kata Dr. Andi Sapaan akrabnya, mengenai Kasus HAM masa lalu di Indonesia masih mengisahkan cerita dan rasa trauma bagi keluarga korban.

Di sektor UU yang telah di undangkan saja menurutnya masih banyaknya yang tidak berprespektif HAM dan bahkan bertentangan dengan prinsip HAM, semisal UU Omnibus Law dan juga dibeberapa aturan-aturan lain.

Selain itu, di sektor gerakan masyarakat sipil juga misalnya, hari ini cenderung terpenjarakan bahkan ruang-ruang demokrasi menjadi terhempit dan berujung kriminalisasi. Ambil contoh seperti yang terjadi terhadap Haris-Fatia.

Lebih lanjut, Ia menyinggung Juga penggunaan kekuatan TNI-Polri yang masih terbilang tidak berdasar pada pendekatan HAM. Arogansi yang berujung kekerasan sering dipertontonkan, contoh nyatanya kata dia yang baru-baru terjadi pulau Rempang.

” Selain itu juga, khusus di Sulsel saja beberapa kasus yang terjadi misalnya, yang ada di Polda sulsel terkait penganiayaan dosen UMI. Padahal Komnas HAM telah merilis bahwa kejadian tersebut merupakan pelanggaran HAM tapi sampai saat ini belum menemui titik terang,” ucapnya.

“Bagaimana mungkin dimasa mendatang Negara menjamin pemajuan dan tegaknya HAM di Indonesia bila kasus HAM masa lalu dan bahkan masa kini belum juga terselesaikan. Itu artinya negara gagal dalam melakukan penegakan HAM di Indonesia,” tutup ketua PBHI Sulsel itu.

(azis)

Artikel Ketua PBHI Sulawesi Selatan: Negara gagal dalam pemajuan dan penegakan HAM. pertama kali tampil pada Fakta Delik.