Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan di Jakarta, Senin (13/4/2026), disaksikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan.

Lollan menjelaskan, aset yang dihibahkan berupa tanah seluas 330 meter persegi dan pagar permanen seluas 48 meter persegi yang sebelumnya dikelola oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Mamuju. Aset tersebut terdampak proyek pelebaran Jalan Ring Road Arteri Mamuju.

“Aset ini merupakan bagian dari penataan BMN yang bertujuan memberikan manfaat optimal bagi daerah,” ujarnya.

Sebagai bagian dari skema timbal balik, Pemerintah Kabupaten Mamuju juga menghibahkan lahan seluas 2.400 meter persegi kepada pemerintah pusat yang akan digunakan untuk pembangunan kantor baru UPP Kelas III Mamuju.

Proses hibah ini telah melalui mekanisme sesuai ketentuan, termasuk persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju pada 2025 serta penetapan melalui keputusan Menteri Perhubungan.

“Ini menunjukkan pengelolaan BMN dilakukan secara profesional, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik,” tegas Lollan.

Ia menambahkan, hibah ini tidak sekadar pemindahtanganan aset, melainkan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur transportasi laut.

Dengan adanya lahan baru, operasional UPP Kelas III Mamuju diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan bagi pengguna jasa pelabuhan.

Sementara itu, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi menyambut positif hibah tersebut. Ia menilai pengembangan pelabuhan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui distribusi hasil pertanian dan peningkatan arus penumpang.

“Kami melihat potensi pelabuhan akan berkembang jika didukung ketersediaan lahan. Ini penting agar kapal penumpang dapat kembali beroperasi dan berdampak pada ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa aktivitas pelabuhan sempat menurun pascagempa yang merusak infrastruktur dermaga, sehingga diperlukan percepatan pembangunan untuk mengembalikan fungsi layanan secara optimal.

Pemerintah daerah, lanjutnya, siap mendukung pengembangan pelabuhan melalui penyediaan sumber daya dan kolaborasi lintas sektor.

Dengan optimalisasi aset dan penguatan infrastruktur pelabuhan, pemerintah menargetkan peningkatan mobilitas barang dan penumpang di wilayah Sulawesi Barat dapat berjalan lebih efektif dan berdaya saing.

Pewarta : Rusdi Rdf

Artikel Kemenhub Hibahkan Aset ke Pemkab Mamuju, Perkuat Layanan Pelabuhan dan Konektivitas Daerah pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Dalam surat keputusan bupati mamuju nomor 120 tahun 2026 di jelaskan, Penetapan Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud meliputi Kewajiban Zakat Fitrah ditunaikan sesuai dengan makanan pokok yang dikonsumsi selama minimal 1 (satu) bulan terakhir dengan besaran 3,5 Liter beras per jiwa ataupun 2,5 Kg Beras perjiwa.

Diterangkan pula pada SK yang ditandatangani Bupati Mamuju Dr.Hj.Sitti Sutimah Suhardi pertanggal 26 februari 2026 tersebut, Apabila zakat dinilai dengan uang maka Beras Merah/ Khusus seharga Rp. 20.000,- x 3,5 liter

Sama dengan Rp. 70.000,- / jiwa.

Bagi yang mengkonsumsi Beras Premium meliputi (Beras. Nurmadinan, Beras

NM, beras Putri Duyung, beras Putri Bugis, beras

Mantap, beras Royal, Beras Mawar Sehati, Beras mangga dan sejenisnya seharga Rp. 12.000,- x 3,5 liter sama dengan nilai Rp.42.000,- / jiwa.

Adapun yang mengkonsumsi Beras Medium meliputi Beras Bambu/Malolo, beras

Sinar Madinah, beras Mawar Melatih, beras Nenas,Spesial, beras Bang Jarwo, beras Ketupat, dan sejenisnya seharga Rp. 11.000,- x 3,5 liter sama dengan Rp.38.500,- / jiwa.

Sedangkan Beras SPHP/Bulog seharga : Rp. 10.000,- x 3,5 liter dinilai sama dengan

Rp. 35.000,- / jiwa.

Sedangkan bagi yang mengkonsumsi Makanan Pokok Non Beras sama dengan 3,5 Liter/Jiwa

(Menyesuaikan dengan harga lokal yang berlaku).

Untuk Fidya nilainya sama dengan 1,5 Kg/hari.

Artikel Pemkab Mamuju Umumkan Besaran Zakat Fitrah 1447 H/2026 pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Meskipun secara umum laju pertumbuhan ekonomi kabupaten mamuju diakui mengalami pelambatan, sebab tahun 2024 mencapai angka 6,47 persen dan di tahun 2024 hanya mencapai 4,07 persen.

Namun disisi lain pemerintah daerah yang masih mengusung visi Mamuju Keren telah mampu mendorong kemajuan pembangunan pada statistik pembangunan lainnya seperti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tahun 2024 telah mencapai 71,86 berhasil ditingkatkan lagi di tahun 2025 menjadi 72,77.

Demikian halnya tingkat kemiskinan yang tahun sebelumnya mencapai 7,15 berhasil diturunkan ditahun 2025 menjadi 6,99.

serupa pula pada Indeks reformasi birokrasi yang telah mampu di dorong menjadi 70,28 dengan nilai BB. Adapun capaian lain meliputi Ketimpangan pendapatan yang tahun sebelumnya sebanyak 0,425, berhasil diturunkan menjadi hanya 0,401.

Hal positif yang sama juga terjadi pada data Gini ratio ( ketimpangan pendapatan ) yang mana berdasarkam data yang telah direlease BPS, telah terjadi penurunan ketimpangan dari 0,425 pada tahun 2024 menurun menjadi 0,401 pada tahun 2025.

Bahkan Indeks daya saing daerah menjadi pencapaian tertinggi semua kabupaten di Sulawesi barat yang sebelumnya hanya 3,60 telah meningkat menjadi 3,75.

Kepala Bapperida kabupaten mamuju, Budianto Muin, menggambarkan,Pertumbuhan ekonomi Mamuju tahun 2025 sebesar 4,07 persen menunjukkan ekonomi tetap ekspansif, namun mengalami normalisasi setelah pertumbuhan tinggi 6,47 persen pada 2024. Perlambatan ini diduga dipengaruhi oleh moderasi pertumbuhan sektor pertanian dan industri pengolahan berbasis CPO, serta berkurangnya dorongan fiskal dan proyek-proyek tertentu yang pada tahun sebelumnya mendorong pertumbuhan lebih tinggi,

Pertumbuhan dibandingkan dengan ketimpangan (gini ratio), gini ratio menurun dari 0,425 ke 0,401. Maknanya distribusi pendapatan membaik. Dan manfaat ekonomi lebih merata, jadi meskipun Pertumbuhan ekonomi melambat namun kualitas distribusi justru membaik.

Kesimpulannya,tambah Budi, Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju tahun 2025 melambat menjadi 4,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya, indikator sosial menunjukkan perbaikan kualitas pembangunan. Penurunan kemiskinan, membaiknya distribusi pendapatan (Gini Ratio), serta peningkatan IPM dan daya saing daerah menunjukkan bahwa pertumbuhan tahun 2025 relatif lebih inklusif dan berorientasi pada pemerataan.

Peserta : Rusdi RDf

Artikel Satu Tahun Tina-Yuki: Inilah Capaian Signifikan untuk Kemajuan Mamuju pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Kegiatan ini juga menjadi atensi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dengan kerjasama Badan Pangan Nasional

Hadir pula Kepala Bulog Mamuju, Kepala Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan Bidasari S.P, perwakilan Dinas Pangan Mamuju, Kapolsek Kalukku hingga camat maupun Kepala Desa se-Kecamatan Kalukku.

Anggota DPR RI Komisi IV Zulfikar Suhardi mengatakan selama berada di komisi IV DPR RI dirinya akan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat Sulbar.

“Kehadiran saya disini karena kegiatannya Bappenas yang merupakan kemitraan maka saya hadir. Ini dalam rangka mengawasi bantuan pangan yang diadakan Bappenas,” kata Zulfikar.

Ia berharap penyaluran bantuan pangan ini berjalan lancar tanpa ada keluhan dari masyarakat Mamuju dan Sulbar pada umumnya.

“Saya harap penerimanya setiap tahun semakin menurun, karena tandanya penduduk miskin ekstrem dan penduduk miskin berkurang,” ungkapnya.

Namun, dibalik itu semua dirinya akan terus perjuangkan agar bantuan pangan akan terus ada di Mamuju dan Sulbar pada umumnya.

Sedangkan, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menyampaikan ini kesekian kalinya hadir di Kalukku untuk menyerahkan bantuan beras.

“Alhamdulillah ada tambahan minya dua liter per bulan, sedangkan penyalurannya untuk dua bulan maka diterima 20 kilo beras dan 4 liter minyak. Ini semua berkat kolaborasi Pemkab Mamuju, Pemprov dan anggota DPR RI,” ucap Sutinah.

Ia berpesan kepada seluruh masyarakat penerima jika menemukan ada tidak sesuai maka segera malporkan.

“Kita berharap akan ada penurun penerima bantuan, artinya sudah menurun angka kemiskinan di Mamuju khususnya di Kalukku,” ujarnya.

Kadis Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari menuturkan bahwa ada 7.500 Kepala Keluarga akan menerima bantuan pangan untuk periode Oktober dan November 2025.

“Bantuan pangan ini berdasarkan data miskin ekstrem dan ini sudah tiga kalinya di Kalukku. Semoga bantuan ini dimanfaatkan dengan baik,” tuturnya.

Selain itu, ada perubahan bantuan pangan di mana ada penyaluran minyak goreng di mana merupakan hasil aspirasi yang diperjuangkan Gubernur saat masih di DPR RI.

“Jadi semoga bantuan pangan ke depan akan semakin banyak lagi dengan kehadiran Anggota DPR RI Zulfikar Suhardi di Komisi IV. Mudah-mudahan kami akan selalu mendoakan agar bantuan pangan ke Sulbar terus dilaksanakan,” tandasnya.(rls)

Artikel Pemprov, Pemkab Mamuju dan Anggota DPR RI Kolaborasi, Salurkan Bantuan Pangan di Kecamatan Kalukku pertama kali tampil pada Fakta Delik.

pemerintah daerah melalui leading sektor terkait akan terus melakukan koordinasi bersama pihak terkait ataupun distributor barang, sehingga kenaikan harga dapat lebih terkontrol dan diketahui penyebab pasti serta langkah-langkah yang akan dilakukan menghadapi kenaikan tersebut.

Selain itu, untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau serta mengimbangi dampak atas kenaikan harga di pasar tradisional, Pemkab Mamuju juga terus mengintensifkan gelaran Pasar Murah.

Kali ini penjualan pangan yang dilakukan melalui Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Perdagangan dengan menggandeng sejumlah distributor maupun pihak lainnya, dipusatkan di area Lapangan Ahmad Kirang Mamuju. Sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng dan gas LPG bahkan mendapat bantuan langsung dari Bupati Mamuju, sehingga harga penjualan barang kebutuhan harian tersebut semakin terjangkau.

Tercatat minyak goreng premium yang sebelumnya dijual dengan harga Rp.17.000 per liter menjadi Rp.15.000 per liternya. Sedangkan beras Malolo yang telah dijual dengan harga Rp.67.000 diturunkan menjadi Rp.65.000 per lima kg, demikian halnya gas LPG dari penjualan Rp.18.000 dibantu menjadi 14.000. Namun demikian, untuk menghindari monopoli, pembelian untuk tiap orang tetap dibatasi jumlahnya.

Adanya bantuan dari Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, langsung disambut baik oleh sejumlah warga yang memadati areal Pasar Murah.

Nadir yang telah mengantri pembelian sembako dan menyaksikan langsung kebijakan Bupati sontak menyampaikan ucapan terima kasih. Ia menilai bantuan tersebut telah sangat membantu warga, terlebih menjelang Hari Raya Idul Adha.

“Terima kasih untuk Ibu Bupati, ini akan sangat membantu. Biarpun selisih sedikit tapi ini akan sangat berarti, apa lagi ini mau masuk lebaran.” kata pria paruh baya tersebut.**

Artikel Bupati Mamuju Melakukan Pemantauan Langsung Harga Pangan Di Pasar Tradisional Jelang Hari Raya Idul Adha pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Dimana akan mendapat dukungan sarana penunjang pembelajaran digital ini, dan satu di antaranya adalah Kabupaten Mamuju. Lebih istimewanya lagi, tidak hanya satu sekolah yang menjadi percontohan, melainkan ada tiga sekolah di daerah ini yang mulai menerapkan sistem terbarukan tersebut, yakni SD Inpres Karema, SD inpres Puncak, dan SD Negeri 1 Mamuju.
Mamuju, (02/05/2025)

Perwakilan Direktorat Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Dr. H. Abdul Halim Muharram, memberikan apresiasi atas terpilihnya Mamuju untuk menjadi percontohan. Ia menilai hal tersebut tidak terlepas dari penilaian atas sinkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang digawangi Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi. Ditambahkan, teknologi digital saat ini bukan hanya menjadi hal yang penting, melainkan telah bermutasi menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, karenanya ia meminta agar semua sumber daya pendidikan bisa dipersiapkan dengan baik.

Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, menyampaikan rasa bangga dan ucapan terima kasih atas terpilihnya Mamuju sebagai salah satu lokus penerapan sekolah digital. Ia mengharapkan kepercayaan yang telah diberikan dapat dijawab oleh segenap instrumen pendidikan di Mamuju, terutama para guru, melalui peningkatan kapasitas dan penguasaan teknologi informasi.

“Jangan sampai murid kita lebih pintar dari pada gurunya, ini harus kita perhatikan, jadi semua harus terus meng-up grade diri sehingga kita tidak tertinggal.” Pungkas Sutinah Suhardi.

Usai seremoni kegiatan, terlihat sejumlah guru mulai memeragakan metode pembelajaran micro learning lewat aplikasi Ruang Murid. Dalam praktiknya, seorang guru diarahkan untuk dapat menjelaskan penggunaan smart board yang menampilkan berbagai games pembelajaran, sehingga terlihat segenap siswa semakin senang dan nyaman untuk menerima ilmu yang diberikan.**

Artikel Hanya 9 Kabupaten Se-Indonesia, Mamuju Terpilih Program Sekolah Digital “Ruang Murid” pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Bupati Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas tenaga pengajar dalam mengimbangi transformasi kemajuan pendidikan yang semakin pesat. Ia juga menggarisbawahi upaya pemerintah dalam mendorong sektor pendidikan yang dinilai telah sangat maksimal, bahkan telah menjadi salah satu tujuan dalam Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

Lebih spesifik lagi untuk tingkat Kabupaten Mamuju, pemerintah yang mengusung Visi Mamuju Keren ini, bahkan berani menggelontorkan 20 persen dari total APBD untuk meningkatkan sektor dasar ini, meski diketahui kebijakan tersebut adalah sebuah mandatory (wajib) namun diakui belum semua daerah berani mengalokasikan anggaran sebesar itu untuk mendukung satu sektor di tengah keterbatasan daerah.

Dukungan besar ini hendaknya menjadi atensi para tenaga pengajar, terlebih para guru untuk terus bekerja dan memberikan pengabdian terbaik demi kemajuan pendidikan. Menutup arahannya, Sutinah menyampaikan harapan agar semua instrumen pendidikan bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, sebab di tangan merekalah masa depan daerah, bangsa, dan negara yang didorong semakin Maju akan dipertaruhkan.

“Selamat Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025! Tetaplah berpikir kreatif, edukatif, ramah, energik dan nyaman, karena pendidikan harus lebih Keren!” pungkas Bupati Mamuju memberikan motivasi.**

Artikel Sutinah Sebut Pendidikan Harus Lebih Keren pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Dalam rangka Hari Kartini bersama Ibu Ketua Bhayangkari Polda Sulbar, Miranti Serad Ginanjar. Sutinah menggambarkan, kesempatan perempuan untuk lebih maju telah semakin terbuka, dikarenakan pola pikir masyarakat juga telah semakin berkembang terhadap posisi strategis perempuan yang tidak lagi dipandang hanya sebagai objek pembangunan melainkan subjek yang akan banyak mempengaruhi kemajuan.

Ia mencontohkan, keberadaan dirinya pada titik seperti sekarang ini adalah bukti nyata bahwa perempuan juga mampu untuk bersaing dalam berbagai dimensi kehidupan, tidak terkecuali pada dunia politik yang dulu masih terbilang tabu diisi oleh insan-insan perempuan. Karenanya, ia sangat bersemangat untuk memberikan motivasi bahwa jiwa dan semangat Kartini tidak lagi hanya berbincang tentang emansipasi, melainkan tentang pengembangan diri kaum perempuan untuk dapat berkompetisi.

Ketua Bhayangkari Polda Sulbar, Miranti Serad Ginanjar, juga memberikan motivasi serupa. Bahkan istri Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Drs. Adang Ginanjar ini mengharapkan semua perempuan harus selalu terdepan, sebab ia meyakini majunya generasi akan sangat bergantung peran perempuan.

“Sumber dari SDGs, perempuan bukan lagi hanya sebagai agen budaya tetapi menjadi agen perubahan, sebab itu perempuan harus mampu mendobrak paradigma lama untuk menghadirkan kemajuan dan menginspirasi semua orang untuk bergerak maju.” kata Ibu Bhayangkari penggiat kain Tenun tradisional ini.( Hms/ Rdf )

Artikel Hari Kartini, Sutinah Sebut Perempuan Itu Keren pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Di kesempatan itu,Bupati Dr.Hj.Sitti Sutinah Suhardi, menyampaikan harapan kepada Gubernur agar pemerintah provinsi bisa memperhatikan dan membantu pembangunan daerah yang pernah di pimpin SDK selama dua periode.

Infrastruktur dan ketahanan pangan adalah sektor yang sangat diharapkan mendapat support dari pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Sebab kata bupati yang juga telah memimpin mamuju untuk periode kedua ini,keterbatasan anggaran daerah dikarenakan adanya efisiensi membuat sejumlah program prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat harus diadaptasikan kembali.

Olehnya dukungan pemerintah provinsi diharapkan menjadi angin segar untuk tetap bisa melaksanakan sejumlah agenda yang dimungkinkan untuk di integrasikan.

Gubernur Sulbar,H.Suhardi Duka, merespon harapan tersebut, meski mengakui APBD Sulbar telah di sahkan sebelum ia resmi menjabat,namun ia memastikan pemerintah provinsi telah mengalokasi sejumlah anggaran untuk membantu pembangunan di kabupaten mamuju.

SDK menyebut,untuk tahun ini Pemprov Sulbar akan mengalokasi anggaran setidaknya 23 Milyar rupiah untuk membantu pembangunan di mamuju.

Selain itu untuk perencanaan tahun 2026 kembali akan dialokasi anggaran setidaknya 50 Milyar untuk mendukung program pemerintah yang mengusung visi Mamuju Keren.

Prinsipnya kami di provinsi tidak punya wilayah,maka kami bantu semua bupati,jika semua bupati sudah bagus wilayahnya maka pasti akan baik juga provinsi,ungkap Suhardi Duka.

Selanjutnya dokumen perencanaan yang dihasilkan dalam Musrenbang kabupaten akan disinkronkan kembali dalam Musrenbang Provinsi yang akan digelar tanggal 24 April mendatang.
(Ancha)

Artikel Hadiri Forum Musrenbang, Sutinah Titip Harapan Ke Gubernur SDK pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, menyampaikan harapan kepada gubernur agar pemerintah provinsi bisa memperhatikan dan membantu pembangunan daerah yang pernah dipimpin SDK selama dua periode ini.

Infrastruktur dan ketahanan pangan adalah sektor yang sangat diharapkan mendapat support dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sebab, kata bupati yang juga memimpin Mamuju untuk periode keduanya ini, keterbatasan anggaran daerah dikarenakan adanya efisiensi membuat sejumlah program prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat harus diadaptasikan kembali. Olehnya, dukungan pemerintah provinsi diharapkan menjadi angin segar untuk tetap bisa melaksanakan sejumlah agenda yang dimungkinkan untuk diintegrasikan.

Gubernur Sulbar, H. Suhardi Duka, merespon harapan tersebut, meski mengakui APBD Sulbar telah disahkan sebelum ia resmi menjabat, namun ia memastikan pemerintah provinsi telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk membantu pembangunan di Kabupaten Mamuju. SDK menyebut, untuk tahun ini Pemprov Sulbar akan mengalokasi anggaran setidaknya 23 Milyar Rupiah untuk membantu pembangunan di Mamuju. Selain itu, untuk perencanaan tahun 2026 kembali akan dialokasikan anggaran setidaknya 50 Milyar untuk mendukung program pemerintah yang mengusung visi Mamuju Keren.

“Prinsipnya kami di provinsi tidak punya wilayah, maka kami bantu semua bupati, jika semua bupati sudah bagus wilayahnya maka pasti akan baik juga provinsi.” ungkap Suhardi Duka.

Selanjutnya dokumen perencanaan yang dihasilkan dalam Musrenbang Kabupaten akan disinkronkan kembali dalam Musrenbang Provinsi yang akan digelar tanggal 24 April mendatang.
(Rdf)

Artikel Hadiri Bersama Forum Musrenbang, Sutinah Titip Harapan Ke Gubernur SDK pertama kali tampil pada Fakta Delik.