“Alhamdulillah selama kunjungan Presiden sebagai tamu VVIP situasi aman dan terkendali,” tutur Kapolda.

Dikesempatan yang sama PJ. Gubernur juga mengapresiasi seluruh tokoh masyarakat yang tumpah ruah, para ASN, Mahasiswa, Rektor, Kepala Sekolah yang telah mendukung penuh bagaimana kita mempersiapkan dan menjaga kunjungan Presiden sehingga dapat diterima semua pihak dengan penuh suka cita.

“Terimakasih atas komitmen semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban tetap kondusif,” tutur PJ. Gubernur.

Lebih lanjut, kata Kapolda Presiden RI juga menitipkan salamnya kepada seluruh masyarakat Sulbar yang sudah memberikan sambutan hangat dan antusias selama Presiden di Sulbar.

“Masyarakat di Sulbar ramah-ramah, suasana di Sulbar juga sangat nyaman dengan udara yang sehat, ini kedua kalinya kami ke Sulbar dan kami senang datang ke Sulbar,” tutur Presiden lewat Kapolda.

Atas apresiasi itu, sekali lagi Kapolda mengungkapkan terimakasih yang setinggi-tingginya atas kesan positif yang diberikan seluruh elemen masyarakat selama Presiden ada di Sulbar.

Humas Polda Sulbar

Artikel Kapolda Sulbar dan PJ. Gubernur Apresiasi Kolaborasi Seluruh Stake Holder Amankan Kunjungan RI pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Hadir secara daring Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Haryomo Dwi Putranto, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota Se – Indonesia serta para tamu undangan. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 800 peserta dari semua Provinsi di Indonesia.

Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan mengatakan, rapat koordinasi yang dilaksanakan BKN banyak hal positif bisa menjadi rujukan ke daerah.

“Mulai merancang karir bagi ASN, penyelesaian pegawai honorer, pengisian formasi jabatan dan membangun sistem merit,” kata Prof Zudan.

Ia menambahkan ini juga membangun upaya-upaya netralitas ASN dalam Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024.

“Jadi kita akan tindaklanjuti ditingkat provinsi, kita akan merancang sistem merit. Kemudian memperkuat SDM memalui peningkatan pelatihan,” tambahnya.

Sestama BNPP ini juga mengungkapkan,untuk penerimaan CPNS, sedang menunggu formasi yang akan diterima dalam penerimaan ASN tahun 2024.

“Termasuk non ASN nanti yang akan diterima PPPK. Jadi aturan lebih lanjut sedang dimatangkan,” paparnya.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, kegiatan ini fokusnya, ASN diawasi agar betul-betul netral. Kolaborasi BKN, KSAN, hingga Bawaslu.

“Saat ini masih tinggi kenetralan ASN. Ini akan kita cari tahu informasi kenetralan ASN. Tadi dibahas juga informasi penerimaan CPNS,” ucapnya.

Sementara, non ASN tidak ada lagi kedepan diterima di Pemprov, dimana akan diangkat menjadi PPPK. Namun persoalan ketersediaan anggaran yang saat ini perlu menjadi perhatian.

“Kita akan memperhatikan kesediaan anggaran daerah. Jadi akan dilihat nanti,” imbuhnya.

Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menuturkan z rakor ini untuk pengawasan pengendalian agar ASN netral pada Pemilu 2024.

“Kita terus berupaya agar seluruh ASN kita netral pada Pemilu 2024. Ini sangat penting sesuai arahan pimpinan pusat, tidak boleh memihak dan tidak terlibat politik praktis,” tandasnya.(rls/Rdf)

Artikel Hadiri Rakor BKN, Pj Gubernur Sulbar,Prof Zudan: ASN Harus Netral di Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024 pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Apel akbar ini dihadiri langsung Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Muhammad Idris, dan jajaran pejabat Pemprov Sulbar.

“Kita menyiapkan Satpol-PP untuk kesiapan Kamtibmas kedepan, karena berkat masukan-masukan dari masyarakat,” kata Prof Zudan.

Sehingga, peran Satpol-PP kedepan harus ditingkatkan untuk membantu masyarakat Sulbar.

“Misalnya masyarakat dikawasannya ada ular atau lebah untuk menjaga agar tidak membahayakan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari membantu penyelenggara menyukseskan pesta demokrasi.

“Termasuk menjaga unit-unit layanan di Pemprov. Jadi betul-betul berfungsi sebagai satuan polisi pamong praja wilayah Sulbar,” ujarnya.

Ia berharap pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar, aman dan damai sesuai harapan bersama.

“Untuk persiapan Pilpres dan Pileg 2024, tadi sudah saya tugaskan semua Satpol-PP turun ke kabupaten untuk monitor sekaligus melaporkan progres pelaksanaan Pemilu,” tandasnya.(rls/Rdf)

Artikel Apel Akbar Satpol-PP Sulbar, Pj Gubernur Sulbar : Prof Zudan : Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Kunjungan tersebut didampingi juga Kabinda Sulbar, Komisioner KPU Sulbar Asriani dan jajaran Pemprov Sulbar.

“Hari ini saya berkordinasi dengan KPU Provinsi dan Kabupaten untuk melihat progres pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Prof Zudan.

Apalagi, pelaksanaan pesta demokrasi atau Pemilu 2024 tinggal menghitung hari menuju pencoblosan.

“Progresnya bagus sekali semuanya on progres on the track. Mulai kotak suara, surat suara, hingga tinta sudah dipacking semua untuk didistribusikan ke TPS,” ungkapnya.

Termasuk, lanjut Sestama BNPP ini, sumber daya manusia KPU seperti PPK, PPS dan KPPS sudah terpenuhi semua.

“Tinggal pendistribusian logistik ke TPS sementara dipersiapkan. Jadi mohon doanya semua masyarakat Sulbar, termasuk penyelenggara 14 hari kedepan ini dipersiapkan betul-betul dan dibantu pengamanan inshaAllah berjalan dengan baik,” harapnya.

Sementara, Ketua KPU Mamuju ,Indo Upe mengungkapkan penyelenggara sedang mempersiapkan pendistribusian logistik ke TPS.

“Sekarang ini dalam proses pengesekan dan pengepakan. Jadi mudahan-mudah Pemilu 2024 ini berjalan lancar, aman dan damai,” ucapnya.

Selain itu, penyelenggara sudah siap menjalankan tugas masing-masing diberbagai tingkatan.

“Pendistribusian dimulai tanggal 9 Februari 2024 di daerah Bala-balakang. Kemudian dilanjutkan ke Kalumpang dan Bonehau, seterusnya ke Kecamatan lainnya,” tandasnya.(rls)

Artikel Kunjungi Kantor KPU Mamuju Jelang Pemilu 2024, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan : Semuanya Sudah On The Track pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Artikel Pj Gubernur Minta Layanan Rumah sakit Dimaksimalkan RSUD Pastikan Peserta BPJS Terlayani Sesuai Kelas pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh usai mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.

Ia mengatakan, meski secara umum pasokan pangan di Sulbar terbilang stabil namun sesuai arahan Mendagri, Pemerintah Provinsi akan terus menjaga stok agar terkendali.

“Terkait inflasi, kita diminta oleh bapak Mendagri untuk terus menjaga stok barang dan menjaga stabilitas harga,” kata Prof Zudan.

Zudan, menjelaskan kondisi inflasi di Sulbar sangat baik saat ini Sulbar berada di posisi tiga besar pengendalian inflasi.

“Alhamdulillah Sulbar masih tiga besar terbaik dalam pengendalian inflasi, kita berusaha

agar pasokan beras, ikan, cabai, telur daging tetap stabil dan harga bisa kita jaga,” tutup Zudan. (rls/Rdf)

Artikel Jaga Trend Inflasi Terendah , Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Komitmen Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Artikel Tanggapi Penolakan DPRD Sulbar, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh: Kita Ikuti yang Disetujui oleh Pemerintah Pusat pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Hal tersebut, disampaikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar Hery Ridwan saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemda di kantornya, Kamis 18 Januari 2024.

“Ini juga menjadi atensi kita monitoring program nasional khususnya penanganan stunting di daerah. Kita apresiasi atas penanganan yang dilakukan Pemprov dan Pemkab,” kata Hery.

Sementara itu, ada beberapa permasalahan menjadi temuan BPK diantaranya belum mengintegrasikan target penurunan prevalansi stunting selaras dengan target nasional, belum sepenuhnya mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang sesuai, dan belum optimal dalam menyediakan dan mengupayakan pemenuhan tenaga kesehatan dan alat kesehatan yang memadai.

“Makanya kita rekomendasikan agar memedomani target nasional percepatan penurunan prevalensi stunting, melakukan koordinasi, verifikasi, dan sinkronisasi, dan terakhir mengupayakan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan alat kesehatan yang memadai,” ungkapnya.

Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK dalam penanganan stunting.

“Kita akan dalami temuannya seperti di Polman dan Mamasa, setiap minggu kita akan rapat semua Kepala Dinas, kepala Puskesmas dan kader posyandu. Sehingga temuan BPK ini menjadi salah satu perhatian,” tambahnya.

Sestama BNPP ini juga berharap dengan temuan BPK dalam penanganan stunting di Sulbar semakin lebih baik lagi dan bisa mencapai target nasional.

“Jadi kita tambah gas lagi untuk memperbaiki kekurangan dalam penanganannya. Kita juga akan bantu setiap posyandu ada alat penanganannya, paling penting perubahan prilaku ibu-ibu,” tandasnya.(rls/Rdf)

Artikel BPK Apresiasi Penanganan Stunting di Sulbar, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh: Kita Tambah Gas pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Turut, hadir Sekprov Muhammad Idris, mantan Bupati dan Wakil Bupati Polman , Andi Ibrahim Masdar serta Muhammad Natsir, unsur Forkopimda provinsi dan kabupaten.

Pejabat yang dilantik Muhammad Ilham Borahima sebagai PJ. Bupati Polewali Mandar menggantikan Andi Ibrahim Masdar yang berakhir masa jabatannya mulai pada tanggal 8 Januari 2024.

Dilansir dari Laman Berita.sulbarprov.go.id Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kinerja Andi Ibrahim Masdar dan Muhammad Natsir selama menjabat Bupati dan Wakil Bupati Polman.

Kepada PJ Bupati Polman yang baru, Prof. Zudan mengucapkan selamat kepada Muhammad Ilham Borahima atas amanah yang diberikan melalui pemerintah pusat dan berharap amanah tersebut dijaga dengan baik

“Selamat bertugas jadi Pj Polman, saya banyak komunikasi sejak di Capil, ada hal-hal yang harus dikerjakan.

Ada tiga tugas besar yanga harus dikerjakan yaitu melanjutkan tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas kemasyarakatan. Ini yang harus dilakukan,” ucap Prof. Zudan.

Apapun yang terjadi adalah ketetapan Allah SWT, inilah takdir yang harus dijalani.

“AIM-Natsir selama 10 tahun tetap rukun dalam pemerintah. Ini bisa jadi teladani kepada masyarakat dan pemuda. Mereka tetap harmoni, saling menyayangi dan menghormati,” tambahnya.

Sementara itu, AIM-Nastir sudah berhasil memimpin Polman selama 10 tahun lamanya yang mana saling support dan saling menghormati.

“Untuk Pj Bupati Polman jalankan amanah yang diberikan pemerintah pusat. Termasuk menjalankan delapan arahan Presiden mulai kendalikan Inflasi, Kemiskinan Ekstrim, Investasi, Belanja APBD, Potensi Daerah, jaga stabilitas politik Pemilu 2024, dan menjaga kebebasan beragama,” tuturnya.

Selain itu, ada tujuh arahan Presiden RI Jokowi mulai Inflasi, alokasi anggaran untuk stimulasi ekonomi, waspada El Nino, investasi, dukungan ke KPUD, jaga stabilitas politik, dan menjaga kerukunan beragama.

“Saya harap ini dijalankan dengan baik. Minta semua pendukungnya agar mensupport ini semua, segera lakukan konsolidasi dilingkup Pemkab Polman dan membangun frekuensi yang sama,” sambungnya.

Prof Zudan juga menyampaikan, masa jabatan PJ Bupati sebagaimana keputusan Mendagri hanya satu tahun. Masa jabatan tersebut dapat diperpanjang dan juga dapat berkurang dari masa jabatan yang ditentukan di dalam SK, sesuai dengan keputusan pemerintah pusat.

Beberapa poin lain yang juga disaampaikan mantan Dirjen Dukcapil itu antara lain, dalam SK PJ Bupati, diantaranya dilarang melakukan mutasi pegawai, mengeluarkan perizinan yang berbeda dari pemerintah sebelumnya, kecuali ada izin Kemendagri. Selain itu mengawal Pilkada dan menjaga netralitas ASN. Serta 3 bulan sekali memberikan laporan pertanggungjawaban. Adapun Masa jabatan paling lama satu terhitung sejak tanggal pelantikan.

“Jadi masyarakat tidak boleh kaget jika pejabatnya diganti. Oleh karena itu ketika kita duduk dalam jabatan yang dipersiapkan adalah berhenti. Itu kita serahkan kepada pemerintah pusat,” tutup Sestama BNPP itu. (Rls/Bas)

Artikel Lantik Ilham Borahima Sebagai Pj Bupati Polman, Ini Harapan PJ Gubernur pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Pejabat yang dilantik Dr. Muhammad Zain sebagai PJ. Bupati Mamasa menggantikan Yakub F Solon, diikuti dengan pelantikan PJ Ketua TP PKK Sulbar, Asriati M Zain.

PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh berterima kasih dan mengapresiasi kinerja Yakob F Solon dalam menjabat sebagai PJ Bupati Mamasa selama tiga bulan. Dia pun meminta Yakob F Solon kembali melaksanakan tugas di unit sebelumnya, Asisten II bidang Ekbang Sekretariat Daerah Sulbar.

Kepada PJ Bupati Mamasa yang baru, Prof. Zudan mengucapkan selamat kepada Dr. Muhammad Zain atas amanah yang diberikan melalui pemerintah pusat dan berharap amanah tersebut dijaga dengan baik

“Sebagai sebuah amanah, ada hal-hal yang harus dikerjakan.

Ada tiga tugas besar, yaitu melanjutkan tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas kemasyarakatan. Ini yang harus dilakukan,” ucap Prof. Zudan.

Dijelaskan, sebagai penjabat, Dr. Muhammad Zain mendapat tugas baru atau tugas tambahan diluar tugas pokok sebagai direktur Kemenag RI. Tugas tambahan lainnya menindaklanjuti program-program nasional yang ada di Mamasa, seperti infrastruktur jalan.

“Tugas ini paling lama 1 tahun, artinya bisa satu bulan, 2 bulan 3 bulan, bisa satu tahun ini tergantung kehendak tuhan. Tentu didalamnya ada ikhtiar mencapai target-target yang ditetapkan pemerintah,” ungkapnya. (Rls/Rdf)

Artikel PJ Gubernur Sulbar Zudan Lantik Pj Bupati Mamasa Muhammad Zain pertama kali tampil pada Fakta Delik.