Tagline tersebut menegaskan semangat bahwa Polri hadir bersama masyarakat, berada di tengah masyarakat, serta menjadikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, tagline “Polisi Bersama Masyarakat” merupakan penegasan arah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

“Polisi bersama masyarakat bukan sekadar tagline, tetapi semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban,” ujar Isir dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Menurut Isir, semangat tersebut sejalan dengan arah transformasi Polri yang disampaikan Kapolri saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Suyudi menegaskan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, serta kedekatan Polri dengan masyarakat.

“Karena itu, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Kritik dan masukan dari masyarakat juga harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas,” katanya.

Isir menambahkan, implementasi tagline tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat, baik melalui pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan maupun respons cepat terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban.

“Harapannya, semangat ini dipahami dan diwujudkan oleh seluruh anggota Polri. Polisi bersama masyarakat berarti Polri tidak berjarak dengan masyarakat, tetapi hadir, mendengar, bekerja bersama, dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Untuk memperkuat sosialisasi semangat tersebut, Polri menggunakan tagline “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai identitas komunikasi yang akan disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh jajaran Polri.

Artikel Polri Luncurkan Tagline Baru “Polisi Bersama Masyarakat”, Ini Arah Baru Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

Dari 88 personel yang dimutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru. Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri turut mengalami pergantian.

Pada jajaran PJU Mabes Polri, terdapat 14 personel yang mendapat penugasan baru. Di antaranya Komjen Pol. Asep Edi Suheri sebagai Irwasum Polri; Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam Polri; Irjen Pol. Asep Safrudin sebagai Kabareskrim Polri; dan Irjen Pol. Hery Herjawan sebagai Kabaharkam Polri.

Kemudian Irjen Pol. Rudi Darmoko sebagai Kalemdiklat Polri; Irjen Pol. Andik Setiyono sebagai Astamarena Kapolri; Brigjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai Aslog Kapolri; serta Brigjen Pol. Deni Dharmapala sebagai As SDM Kapolri.

Selanjutnya, Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap sebagai Kadivpropam Polri; Irjen Pol. Roberto G. M. Pasaribu sebagai Kadiv TIK Polri; Brigjen Pol. Tubagus Ami Prindani sebagai Kadensus 88 AT Polri; Irjen Pol. Ahrie Sonta N. sebagai Kadivkum Polri; Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi sebagai Kakortastipidkor Polri; serta Kombes Pol. Didik Hariyanto sebagai Koorspripim Polri.

Selain jajaran PJU Mabes Polri, mutasi juga mencakup 19 jabatan Kapolda. Di antaranya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Prof. Dadang Hartanto; Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggoan; Kapolda Kepri Irjen Pol. Suhendri; Kapolda Riau Irjen Pol. Arman Achdiat; Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto; dan Kapolda Jabar Irjen Pol. Hengki.

Kemudian Kapolda Banten Brigjen Pol. Hendra Kurniawan; Kapolda Jateng Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan; Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono; Kapolda Bali Brigjen Pol. Pasma Royce; Kapolda Sumbar Irjen Pol. Jawari; Kapolda Sulsel Irjen Pol. M. Awal Chairuddin; Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo; dan Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang.

Mutasi jabatan Kapolda juga mencakup Kapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan; Kapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana; Kapolda Sulteng Irjen Pol. Rizal Irawan; Kapolda Sulbar Irjen Pol. Totok Suharyanto; serta Kapolda DIY Irjen Pol. Langgeng Purnomo.

Mutasi tersebut juga mencakup kenaikan tingkat kepangkatan bagi 21 personel, serta penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah Pati dan Pamen lainnya.

Johnny mengatakan para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program serta pelaksanaan tugas di satuan masing-masing.

“Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Artikel Inilah Daftar Lengkap 88 Pati-Pamen Polri yang Dimutasi, PJU Mabes dan Kapolda Berganti pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Dari keseluruhan personel yang dimutasi, sebanyak 344 personel mendapatkan promosi atau penempatan jabatan baru. Selain itu, terdapat personel yang menyelesaikan pendidikan, berangkat pendidikan, hingga memasuki masa pensiun.

Rotasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan. Perubahan jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, penyegaran, serta kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan tugas yang terus berkembang.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari proses pembinaan organisasi dan karier personel Polri. Penempatan personel pada jabatan baru dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

“Mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Penempatan pada jabatan baru tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta tantangan tugas yang dihadapi,” kata Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Salah satu perubahan jabatan strategis terjadi pada posisi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops). Irjen Pol. Roycke Harry Langie, yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Utara, dipercaya mengemban jabatan sebagai Astamaops Kapolri. Ia menggantikan Komjen Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran yang dimutasikan sebagai Pati Stamaops Polri dalam rangka pensiun.

Posisi Kapolda Sulawesi Utara selanjutnya diisi Brigjen Pol. Yudo Hermanto yang sebelumnya menjabat Karopaminal Divpropam Polri.

Pergantian juga terjadi pada kepemimpinan Polda Papua Barat Daya. Brigjen Pol. Hengki Haryadi yang sebelumnya menjabat Wakapolda Riau diangkat sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Sementara Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat Daya mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Jabatan Wakapolda Riau selanjutnya diemban Brigjen Pol. Simson Zet Ringu yang sebelumnya menjabat Wakapolda Gorontalo. Sementara posisi Wakapolda Gorontalo dipercayakan kepada Kombes Pol. Dedy Suhartono yang sebelumnya bertugas di Korlantas Polri. Lalu, Brigjen Pol. D.I. Susetio Cahyadi dipercaya sebagai Wakapolda Maluku Utara Menggantikan Brigjen Pol. Stephen Maleachi Napiun yang kini dipercaya sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri

Di tingkat Mabes Polri, Irjen Pol. Jawari mendapat amanah sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) menggantikan Irjen Pol. Anwar yang dimutasikan sebagai Pati SSDM Polri dalam rangka pensiun.

Perubahan juga terjadi pada posisi Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri. Irjen Pol. Ruslan Ependi dipercaya mengemban jabatan tersebut menggantikan Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak yang dimutasikan sebagai Pati Sahli Kapolri dalam rangka pensiun.

Sementara itu, Kombes Pol. Ian Rizkian Milyardin mendapat penugasan sebagai Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri menggantikan Kombes Pol. Yudi Arkara Oktobera yang diangkat sebagai Karobinopsnal Baharkam Polri.

Rotasi juga mencakup penugasan di bidang pendidikan dan pengembangan kompetensi personel. Sejumlah Pati dan Pamen mendapatkan penugasan untuk mengikuti maupun menyelesaikan pendidikan serta mengemban tugas sebagai Widyaiswara dan dosen di lingkungan Lemdiklat Polri.

Irjen Pol. Johnny menegaskan, seluruh pejabat yang mendapatkan amanah baru diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan menjalankan tugas secara optimal.

“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat segera beradaptasi, melanjutkan program yang sudah berjalan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyegaran organisasi tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat organisasi Polri dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

“Pada prinsipnya, seluruh proses mutasi ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat kepemimpinan, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” tutupnya.

Artikel Penyegaran Kepemimpinan, Polri Lakukan Mutasi Pati dan Pamen di Berbagai Posisi Strategis pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Pemerintah bersama TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara (BIN) memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan serta mengajak masyarakat tidak mudah mempercayai informasi palsu yang beredar di media sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kepala BIN Muhammad Herindra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Menko Polkam mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi global yang berpotensi memengaruhi kondisi dalam negeri. Berbagai langkah antisipatif dilakukan agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.  “Situasi di dalam negeri sangat mantap dan seluruh perkembangan masih berada dalam kendali kita bersama. Pemerintah terus memperhitungkan perkembangan global dan berupaya agar dampaknya tidak terlalu mengganggu program kerja pemerintah maupun kehidupan masyarakat,” ujar Djamari.

Ia menegaskan, kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia tetap kondusif. Aktivitas masyarakat di berbagai daerah berlangsung normal tanpa adanya gangguan yang dapat menghambat kehidupan sosial maupun perekonomian.

Menurutnya, berbagai narasi yang berkembang di media sosial kerap tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Informasi yang berisi hoaks, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian dinilai justru memicu keresahan yang tidak perlu di tengah masyarakat.  “Kondisi masyarakat kita tidak seperti yang digambarkan di media sosial. Aktivitas masyarakat di Jakarta maupun daerah berjalan seperti biasa, aman dan kondusif. Jangan sampai masyarakat dibuat khawatir oleh informasi yang tidak benar,” katanya.

Menko Polkam menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan karena merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional. Stabilitas tersebut menjadi fondasi agar berbagai program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.  “Pemerintah tetap berkomitmen memastikan seluruh program yang diharapkan masyarakat berjalan dengan baik. Semua itu sangat bergantung pada kondisi keamanan dan stabilitas nasional yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, penyebaran konten yang menyesatkan hanya akan memecah persatuan serta memengaruhi optimisme masyarakat terhadap kondisi bangsa.  “Mari kita jaga ruang digital kita. Jangan menyebarkan konten yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Berita bohong, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian hanya akan mempolusi pikiran masyarakat dan merugikan kehidupan berbangsa,” ujar Djamari Chaniago.

Lebih lanjut, Djamari menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap penyebaran informasi yang mengandung unsur pidana. Aparat penegak hukum akan mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran hukum.  “Kalau sudah masuk kategori pelanggaran pidana, tentu tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Kami akan melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Menko Polkam berharap media massa dapat terus berperan menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia menilai peran pers sangat penting dalam menjaga optimisme publik sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan global.

Artikel Menko Polkam: Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional Terkendali, Masyarakat Diminta Tak Terpengaruh Hoaks pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Pernyataan itu disampaikan Djamari Chaniago dalam konferensi pers bersama Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Menko Polkam menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan penyebaran informasi yang berpotensi memecah belah masyarakat terus berlangsung. Menurutnya, aparat keamanan akan bertindak sesuai ketentuan hukum apabila konten yang disebarkan terbukti mengganggu kepentingan publik. “Begitu dia mengganggu kepentingan masyarakat luas, kita lakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat terukur. Tidak bisa berlanjut begitu terus,” tegas Djamari.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar menghentikan penyebaran informasi yang menimbulkan keresahan. Bangsa Indonesia, kata dia, membutuhkan suasana yang tenang agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan nasional. “Bangsa ini membutuhkan ketenangan. Negeri ini membutuhkan ketenangan agar masyarakat dapat menjalani kehidupan mereka masing-masing dan bersama-sama membangun bangsa,” ujarnya.

Menurut Djamari, stabilitas politik dan keamanan merupakan modal utama bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai program pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh elemen bangsa diharapkan ikut menjaga ruang publik, termasuk ruang digital, agar tidak dipenuhi informasi yang menyesatkan.

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Menko Polkam mengajak masyarakat menjaga suasana yang damai sehingga perayaan kemerdekaan dapat berlangsung dengan penuh kegembiraan dan persatuan. “Mari kita hentikan hal-hal yang menimbulkan keresahan. Kita rayakan Hari Kemerdekaan dengan tenang, berbahagia, dan bergembira tanpa dibebani informasi yang menyesatkan,” katanya.

Djamari Chaniago juga mengajak insan pers dan media massa untuk terus menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menjaga optimisme masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah berbagai tantangan global.  “Saya berharap rekan-rekan pers dan media dapat menyampaikan informasi ini secara tepat kepada masyarakat. Menjaga stabilitas dan ketenangan bangsa merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Ia berharap seluruh komponen bangsa terus bersinergi menjaga persatuan dan keamanan nasional agar Indonesia mampu mewujudkan cita-cita menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera.

Artikel Pemerintah Tegaskan Penyebar Hoaks yang Ganggu Ketertiban Akan Ditindak Secara Terukur pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang dilakukan untuk penyegaran organisasi, pembinaan karier, serta optimalisasi pelaksanaan tugas.

“Mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi Polri. Ini merupakan bagian dari pembinaan karier personel sekaligus upaya penyegaran dan penguatan organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan semakin optimal,” ujar Irjen Pol Johnny Edison Isir, Jum’at (31/7).

Dari 146 personel yang dimutasi, sebanyak 105 personel mendapatkan promosi atau flat. Rinciannya, satu personel menduduki jabatan PJU Mabes Polri, yakni Brigjen Pol Dr. Untung Widyatmoko, S.I.K., M.H., yang diangkat sebagai Kadivhubinter Polri.

Selanjutnya, terdapat 4 personel yang mendapatkan promosi jabatan IB/Irjen Pol, 24 personel promosi jabatan IIA/Brigjen Pol, 48 personel promosi jabatan IIB/Kombes Pol, 1 personel promosi jabatan IIB/Kapolrestabes/Tro/Ta, 12 personel promosi jabatan IIIA1/AKBP, serta 11 personel promosi jabatan IIIA2/Kapolres.

Dalam mutasi kali ini, terdapat pula 4 personel Polisi Wanita (Polwan) yang mendapatkan promosi, yakni Brigjen Pol Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F. sebagai Karodokpol Pusdokkes Polri, AKBP Bestiana, S.I.K., M.M. sebagai Wadirbinmas Polda Sumsel, AKBP Riyana Purwasari, S.H., S.I.K., M.I.K. sebagai Kapolres Padang Pariyaman Polda Sumbar, serta AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum, S.H., S.I.K., M.A. sebagai Kapolres Purworejo Polda Jateng.

Selain promosi dan flat, mutasi juga mencakup 6 personel selesai pendidikan, 1 personel berangkat pendidikan, 7 personel kukuh, serta 23 personel yang memasuki masa pensiun.

Kadivhumas menegaskan, setiap personel yang mendapat amanah dalam jabatan baru diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

“Kami berharap seluruh personel yang mendapatkan amanah dalam jabatan baru dapat segera beradaptasi dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Setiap jabatan adalah amanah yang harus dijalankan secara profesional, berintegritas, dan penuh tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya. (*)

Artikel Polri Lakukan Mutasi 146 Pati dan Pamen, Untung Widyatmoko Ditunjuk Jadi Kadivhubinter pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Presiden menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan yang terus berkembang, termasuk judi online.  “Membongkar dan mengungkap bersama Komdigi memberantas judi online,” kata Presiden.

Untuk itu, Prabowo Subianto mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan semakin kompleks. Selain konflik global yang berdampak pada berbagai negara, perkembangan teknologi juga memunculkan pola kejahatan baru yang harus diantisipasi. “Tantangan kita tidak semakin ringan. Dunia penuh konflik dan ketegangan. Perang di suatu belahan bumi berpengaruh kepada kita. Kejahatan pun semakin canggih dan terus berubah. Teknologi dapat juga dipakai dengan maksud-maksud yang jahat. Dengan demikian, cara kerja kita juga harus menyesuaikan,” ujarnya.

Presiden menegaskan bahwa judi online merupakan salah satu ancaman yang sangat merugikan bangsa. Selain itu, pemerintah juga terus menghadapi berbagai tindak kejahatan lain, seperti perdagangan orang, kejahatan siber, terorisme, korupsi, penyelundupan, pertambangan ilegal, perkebunan ilegal, serta kejahatan kerah putih (white collar crime). “Judi online merupakan ancaman yang sangat merugikan bangsa kita. Perdagangan orang, kejahatan siber, terorisme, korupsi, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal, dan praktik white collar crime sangat merugikan bangsa kita,” tegasnya.

Presiden mengapresiasi keberhasilan Polri bersama kementerian dan lembaga terkait dalam meningkatkan pelayanan publik serta menjaga keamanan masyarakat. “Pelayanan publik semakin baik. Keberhasilan seperti ini menunjukkan bahwa negara hadir setiap saat rakyat memerlukan,” katanya.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan seluruh aparat agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, terutama persoalan kemiskinan yang dipicu oleh korupsi, penyelundupan, dan berbagai aktivitas ekonomi ilegal. “Rakyat kita masih menghadapi kemiskinan, dan kemiskinan merupakan akibat langsung dari korupsi, penyelundupan, serta kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal,” ujarnya.

Presiden menegaskan bahwa pemberantasan judi online dan berbagai bentuk kejahatan lainnya harus terus diperkuat melalui sinergi antarinstansi guna menjaga stabilitas nasional sekaligus mendukung pembangunan Indonesia.

Artikel Sinergi Polri-Kemkomdigi Berantas Judol Tuai Apresiasi Presiden pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, upacara berlangsung khidmat dan dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, serta tamu undangan dari dalam dan luar negeri.

Upacara Hari Bhayangkara ke-80 diikuti ribuan peserta yang terdiri atas personel Polri, TNI, Taruna Akpol, Aparatur Sipil Negara Polri, serta berbagai komponen masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan juga ditampilkan defile pasukan, atraksi kemampuan personel, parade kendaraan operasional, fly pass, hingga keterlibatan elemen masyarakat sebagai wujud sinergi Polri bersama seluruh komponen bangsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Selain upacara, rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 juga diisi dengan penganugerahan tanda kehormatan dan penghargaan kepada tokoh bangsa, personel, serta satuan kerja berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat integritas, dan menghadirkan pelayanan yang semakin Presisi. Melalui tema ‘Polri untuk Masyarakat’, kami ingin menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan tugas Polri harus selalu berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Ia menambahkan, keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam upacara tahun ini menunjukkan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang dibangun melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa.

“Kehadiran berbagai komponen masyarakat dalam Upacara Hari Bhayangkara ke-80 mencerminkan kuatnya sinergi antara Polri dan masyarakat. Ini menjadi semangat bersama untuk terus menjaga persatuan, memperkuat keamanan, serta mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih maju,” katanya.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 juga menjadi ajang untuk menampilkan hasil transformasi Polri yang semakin modern dan adaptif, baik melalui penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh rangkaian kegiatan mencerminkan komitmen Polri untuk terus bertransformasi sebagai institusi yang profesional, humanis, dan dipercaya masyarakat.

Melalui semangat “Polri untuk Masyarakat”, Hari Bhayangkara ke-80 diharapkan menjadi penguat tekad seluruh insan Bhayangkara untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya Indonesia yang aman, tertib, dan sejahtera.

Artikel Polri Gelar Upacara Hari Bhayangkara Ke-80 di Satlat Korbrimob Cikeas pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai bahwa meningkatnya nilai profesionalitas Polri di mata masyarakat menunjukkan bahwa Korps Bhayangkara tidak hanya melakukan penindakan. Namun, berbagai upaya merangkul masyarakat semakin dirasakan.

“Polri tidak lagi sekadar mengedepankan tindakan represif atau penegakan hukum yang kaku, melainkan pendekatan yang persuasif, solutif, dan mengayomi,” ungkapnya, Jumat (26/6/26)

Tak dipungkiri, ia memandang bahwa masyarakat menilai bahwa Polri semakin dirasa dekat dengan masyarakat. Hal ini semakin menunjukkan adanya perubahan kultur yang sangat besar di Korps Bhayangkara.

“Polisi kini lebih dekat, lebih ramah, dan lebih cepat merespons aduan warga. Perubahan kultur ini yang membuat masyarakat merasa aman dan nyaman,” jelasnya.

Habiburokhman kemudian menyinggung kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Pravowo yang disebutnya luar biasa. Ia menyebut jargon Presisi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata.

“Kita harus objektif dan jujur mengakui bahwa Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memang luar biasa kinerjanya. Visi Presisi yang beliau usung bukan sekadar jargon, tapi benar-benar diwujudkan lewat reformasi internal dan peningkatan pelayanan publik yang nyata. Kepemimpinan beliau yang tenang, tegas, dan responsif menjadi kunci utama di balik melesatnya kepercayaan publik ini,” ungkapnya.

Diketahui, Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan kepercayaan publik ke Polri naik menjadi 82,4 persen. Survei Litbang Kompas menyatakan publik yakin lembaga Polri bisa semakin baik ke depan.

Survei Litbang Kompas digelar 9 hingga 18 April 2026. Metode yang dilakukan wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden.

Pengambilan sampel dilakukan acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Margin of error 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen

(***)

Artikel Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Naik Jadi 82%, Ketua Komisi III Berikan Apresiasi pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran SDM dan Humas Polri secara daring terkait pelaksanaan seleksi penerimaan terpadu calon Taruna/Taruni Akpol Tahun Anggaran 2026, Minggu (7/6), dari Jakarta.

Dalam arahannya, Irjen Pol. Anwar menjelaskan bahwa saat ini tahapan seleksi Akpol telah memasuki pemeriksaan kesehatan tahap II (Rikkes II) yang dilaksanakan pada 5–6 Juni 2026. Dari hasil sidang kelulusan menuju Rikkes II, sebanyak 513 peserta dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan seleksi, terdiri dari 468 peserta pria dan 45 peserta wanita atau setara dengan 1,3 kali kuota seleksi tingkat pusat.

“Yang selalu saya sampaikan, dan saya ulangi kembali, bahwa rekrutmen ini menggunakan prinsip BETAH, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Semua peserta memiliki kesempatan yang sama,” tegas Irjen Pol. Anwar.

As SDM Kapolri menekankan bahwa penerimaan Akpol Tahun Anggaran 2026 hanya dilakukan melalui satu jalur, yakni jalur reguler nasional dengan sistem seleksi terbuka dan menggunakan mekanisme gugur pada setiap tahapan.

“Tidak ada yang namanya kuota khusus, jalur prestasi, jalur titipan, perlakuan istimewa ataupun kuota tambahan. Kelima hal tersebut saya sampaikan tidak ada,” ujar Irjen Pol. Anwar.

Menurutnya, seluruh proses seleksi harus dilaksanakan secara objektif, jujur, dan adil serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal terus dilakukan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas setiap tahapan seleksi.

As SDM Kapolri juga meminta seluruh Karo SDM Polda jajaran dan jajaran Humas Polri untuk menggaungkan serta mempublikasikan secara masif kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip rekrutmen Akpol 2026 agar tidak muncul informasi yang menyesatkan terkait adanya jalur khusus atau kuota tertentu.

“Akpol Tahun Anggaran 2026 hanya melalui satu jalur yaitu jalur reguler nasional. Tidak ada jalur lain atau kuota lainnya seperti kuota khusus, kuota Mabes, maupun kuota tambahan lainnya,” kata Irjen Pol. Anwar.

Lebih lanjut, As SDM Kapolri menilai pola rekrutmen yang diterapkan Polri saat ini telah sesuai dengan harapan masyarakat dan berbagai lembaga pengawas, seperti Kompolnas, Ombudsman, kelompok LSM, serta Tim KPRB yang selama ini turut melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekrutmen anggota Polri.

Menutup arahannya, Irjen Pol. Anwar meminta seluruh jajaran untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pimpinan dan masyarakat, baik internal maupun eksternal Polri, sehingga pelaksanaan seleksi Akpol Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan sesuai prinsip BETAH dan semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen Polri.

Artikel Polri Tegaskan Rekrutmen Akpol 2026 Tanpa Kuota Khusus atau Titipan pertama kali tampil pada Fakta Delik.