Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi dengan pembahasan penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Ranperda APBD tahun 2025.

“Berbagai capaian pembangunan yang sudah dicapai dan dilaksanakan pada tahun 2025, baik itu program pemerintah pusat maupun Pemprov Sulbar,” kata Junda.

Ia mengatakan pada pelaksanaan program yang tercantum dalam APBD tahun 2025, Pemprov Sulbar kembali meraih Wajar Tampa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.

“Capaian ini hasil keras seluruh jajaran Pemprov Sulbar dan dukungan penuh DPRD Sulbar, termasuk berbagai instansi turut andil dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.

Meskipun, bukan akhir, kata Sekprov seluruh rekomendasi BPK Sulbar akan ditindaklanjuti dengan tepat waktu dan berkelanjutan. Apalagi tahun 2025 merupakan tahun tantangan bagi Pemprov Sulbar.

“Mulai kebijakan efesiensi, dengan kebijakan fiskal ditempuh secara hati-hati, adaftif dan terukur agar keberlangsungan pelayanan publik tetap terjamin,” ujarnya.

Kedepan, Pemprov Sulbar akan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah.

“Kami juga berharap kemitraan yang selama ini terbangun antara Pemprov dan DPRD Sulbar dapat terus diperkuat dalam mengawal setiap tahapan pembangunan daerah. Sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.(rls)

Artikel Mewakili Gubernur, Sekprov Sulbar Serahkan Penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025; Raih WTP ke-12 Kali Berturut-turut pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Ujian Profiling ASN ini adalah proses pemetaan kompetensi ASN untuk mendukung sistem manajemen talenta yang efektif dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

“Kita lihat ini kegiatan profiling untuk ASN lingkup Pemprov Sulbar. Total pesertanya 458 orang,” kata Junda.

Ia mengatakan dalam pelaksanaanya selama empat hari, dimana dibagi peserta perharinya mengikuti profiling ASN.

“Jadi satu sesi jumlahnya 75 orang, sesi pertama sudah berlangsung. Nanti hasilnya kita mengetahui kapasitasnya masing-masing ASN,” ungkapnya.

Hasilnya itu, kata Junda akan dikembangkan dalam merid sistem untuk pengembangan karirnya.

“Mungkin jumlahnya ini belum seluruh ASN kita, tapi kita mendapatkan perhatian dari BKN. Dimana kita dikasih jumlah peserta 485 orang,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa tahun depan akan diberikan lagi untuk melaksanakan profiling ASN di lingkup Pemprov Sulbar.

“Jadi semua ASN ikut semua profiling, sehingga kita bisa memetakan masing-masing ASN,” ujarnya.

Ia berharap pelaksanaan profiling ASN ini berjalan dengan baik, peserta juga mengikuti dengan serius.

“Hasilnya ini menggambarkan tentang kapasitas ASN itu sendiri. Jadi kalau tidak serius takutnya nilainya tidak baik,” harapnya. (Rls)

Pewarta : Rusdi Rdf

Artikel Profiling ASN Digelar, Sekprov Sulbar: Ikuti dengan Serius pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Aksi tersebut berlangsung sejak siang hingga sore hari dengan pengawalan ketat dari aparat gabungan Polri dan Satpol PP Sulbar, khususnya dari jajaran Polresta Mamuju.

Sekprov Sulbar, H. Herdin Ismail menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada peserta aksi dan seluruh petugas pengamanan dari unsur Polri dan Satpol PP atas dedikasi dan kerja keras dalam menjaga keamanan selama aksi berlangsung.

Kami mengapresiasi petugas pengamanan, khususnya dari Polresta Mamuju, yang telah bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur sehingga aksi unjuk rasa berjalan lancar tanpa insiden yang berarti. Meskipun jumlah massa yang hadir cukup besar dan tidak sebanding dengan jumlah personel, para petugas tetap profesional dan sigap,” ujar Sekprov Herdin Ismail.

Beliau juga memberikan penghargaan khusus kepada Kapolresta Mamuju atas kepemimpinannya yang dinilai efektif dalam mengkoordinasikan pengamanan dan negosiasi, sehingga massa aksi dapat membubarkan diri secara tertib dan dengan kesadaran sendiri setelah menyampaikan aspirasinya.

Pemerintah Provinsi Sulbar berharap suasana kondusif ini dapat terus terjaga dan menjadi contoh bagi pelaksanaan kegiatan penyampaian aspirasi lainnya di masa mendatang. Ungkapnya**

Artikel Aksi Lanjutan Tolak Tambang Pasir Berakhir Lancar dan Kondusif, Sekprov Sulbar Apresiasi Peserta Aksi dan Petugas Pengamanan pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Dalam pamitannya bersama sang istri, Prof. Dr. Kartini Hanafi Idris, M.Si, AK., CA., Muhammad Idris menitipkan pesan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar demi kesejahteraan masyarakat kedepannya.

Muhammad Idris mengungkapkan, Provinsi Sulbar tidak bisa dibanding-bandingkan dengan daerah-daerah lain yang lebih duluan menjadi daerah otonomi.

“Kita jangan membandingkan Sulbar dengan provinsi lain yang lebih duluan (bekerja). Dan yang penting dari hal ini adalah bagaimana kita betul-betul memastikan ada usaha yang kita perjuangkan bersama,” kata Muhammad Idris, Sabtu, 30 November 2024 tadi malam.

Ia pun meminta, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar untuk memberikan dukungan penuh kepada gubernur Sulbar yang akan segera dilantik setelah terpilih pada Pilkada serentak 2024.

“Kita perlu dorong bantuan yang kuat terhadap gubernur yang baru. Ini senior saya pak SDK, insyaAllah akan melanjutkan estapet kepemimpinan dan tidak mungkin kita bisa sukses tanpa ada dukungan yang kuat ke arah itu,” ungkapnya.

Muhammad Idris pun mengaku, bersyukur telah mendampingi satu Gubernur dan tiga Pj Gubernur Sulbar yang memiliki karakter yang berbeda-beda dengan satu tujuan untuk kemajuan daerah, selama kurang lebih anam tahun masa jabatannya.

“Jadi, saya bersyukur mendampingi empat gubernur dan sekali lagi, semua gubernur ini bagus dan kita ambil swmua sisi positifnya untuk kita majukan daerah ini,” ujar Muhammad Idris.

Ia pun berharap, seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar memaknai setiap pergantian pemimpin sebagai berkah bagi pembangunan daerah.

“Sekda yang berikutnya harus jauh lebih baik dari saya, terutama mengorkestrasi sejumlah kepentingan yang ada untuk memajukan daerah ini,” tuturnya. (Rls)

Artikel Pamit dari Jabatan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris Titipkan Pesan Penting untuk Pembanguan Daerah pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Satu orang pejabat administrator dilantik berdasarkan SK Gubernur. 800.1.3.3/193/2024 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Administrator lingkup pemerintah provinsi Sulbar, yakni Drs. Aksan sebagai Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Selain itu, Surat Keputusan Gubernur Nomor 800.1.3.3/140/2024 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional, terdapat tujuh orang pejabat fungsional yang dilantik.

Sekda Provinsi Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, pelantikan pejabat fungsional ini adalah pelantikan tertunda hanya karena karena ketidakhadiran sebelumnya. Ditambah satu pejabat administrator yang merupakan pelantikan secara khusus untuk mengisi kekosongan jabatan di Satpol PP dan Damkar.

Idris mengatakan, terkati kekosongan pejabat administrator di sejumlah OPD juga telah disampaikan kepada PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dan semoga dapat segara dilakukan pengisian.

Kepada pejabat yang dilantik Sekprov berharap agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan terpenting mengedepankan etika. Begitupun bagi pejabat fungsional agar senantiasa membantu dalam mengatasi persoalan di OPD.

“Pejabat fungsional untuk mewujudkan tuntutan organisasi, membantu kadis melakukan maping problem, analis, dan memberikan pertimbangan pimpinan yang seharusnya dijalankan dalam organisasi,” ucap Idris.

Sekprov juga menyampaikan, masih banyak hal perlu dibenahi di provinsi yang kini berusia 20 Tahun. “Maka jangan ada ekspektasi berlebihan bahwa Sulbar harus terbaik untuk semua hal, tetapi ke arah komitmen untuk memperbaiki segala hal. Inilah diharapkan kepada kawan kawan semua,” pungkasnya.  (Rls)

Artikel Sekprov Sulbar Lantik Satu Pejabat Administrator dan 7 Pejabat Fungsional pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Turnamen domino yang berlangsung selama dua hari di pelataran gedung merah putih kompleks rumah jabatan Gubernur Sulbar, yakni 21 dan 22 September 2024, diikuti sebanyak 1000 peserta (500 pasangan) dari berbagai daerah, mulai dari Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim), Sulteng, Sulsel, Jawa Timur (Jatim), serta Sulbar sebagai tuan rumah.

Muhammad Idris mengungkapkan, turnamen domino antar Forkopimda Celebes dan Borneo yang diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan peringatan hari jadi Sulbar ke 20 tahun merupakan kali pertama di provinsi ke 33 di Indonesia ini.

“Isinya adalah kita ada olahraga otak (domino), tetapi poinnya yang kita ingin dapatkan adalah kolaborasi antara Sulbar dengan semua provinsi yang ada dan lebih-lebih dengan Kalimantan Timur atau Borneo yang menjadi ibu kota negara baru,” kata Muhammad Idris.

Sehingga, kata dia, latar belakang penyelenggaraan Turnamen Domino Forkopimda Sulbar Cup Celebes-Borneo 2024, yakni memperkuat kerjasama yang strategis untuk memberikan manfaat besar bagi daerah-daerah sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Sekaligus memastikan, Forkopimda menjadi lokomotif baru untuk mengomandoi ini (upaya penguatan kerjasama strategis antara Celebes dan Borneo), serta memimpin kolaborasi strategis antara Borneo dan Celebes,” ungkapnya.

Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, para peserta Turnamen Domino Forkopimda Sulbar Cup Celebes-Borneo 2024 akan memperebutkan total hadiah sebesar Rp100 juta yang bersumber dari partisipasi berbagi kalangan.

“Semoga dengan kegiatan ini, kita terus berlanjut untuk memastikan Borneo dan Celebes menjadi mitra strategis yang baik. Terimakasih kepada semua partisipan yang diikuti oleh kurang lebih 1000 peserta (500 pasang) dan ini juga menjadi olahraga yang alhamdulilah menyiapkan hadiah yang cukup besar tahun ini untuk kegiatan hari ulang tahun provinsi dengan murni partisipasi dari berbagai kalangan. Ini tidak ada APBD nya, apalagi APBN nya,” tutur Muhammad Idris. (Rls)

Artikel Sekprov Sulbar Buka Event Turnamen Domino Forkopimda Sulbar Cup Celebes-Borneo 2024 pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Hadir mendampingi Kadis Kominfo Pers Sulbar Mustari Mula, dan Plt Kepala Biro Ortala Sulbar H Subuki.

Kegiatan ini dihadiri Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.

Kegiatan ini diikuti oleh 17 provinsi lingkup Indonesia Timur, berpusat di Hotel Four Poin by Sheraton Makassar secara luring dan via zoom meeting atau online.

Penggunaan digitalisasi dalam pemerintahan erat kaitannya dengan pencapaian target Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula mengatakan rakor ini penguatan dalam pengelolaan lembaga dilingkup Pemprov Sulbar.

“Rakoord Kelembagaan dan Tatalaksana, yang dilaksanakan Kemenpan RB sangat bagus dan manfaat sekali bagi kami khususnya informasi penataan Kelembagaan, pelaksanaan Sistem kerja dan Proses Bisnis,” kata Mustari.

Sedangkan, Plt Kepala Biro Ortala Sulbar H Subuki mengungkapkan pada acara Rapat Koordinasi Kelembagaan yang agile melalui Digitalisasi Pemerintahan di Fourt Point By Sheraton Makassar.

“Untuk Pemprov Sulbar khususnya kami di Biro Organisasi masih ada beberapa tugas-tugas yang perlu ditingkatkan mulai dari penerapan dan penilaian Reformasi Birokrasi, Sakip, dan penyelesaian peta proses bisnis Pemprov,” ucap Subuki.

Sementara itu, termasuk pembinaan di Kabupaten khususnya beberapa Kabupaten yang masih rendah capaian RB hingga Sakip.

“Kabupaten saat ini sedang proses penataan dan mengevaluasi kelembagaannya,” tandasnya.(rls)

Artikel Sekprov Muhammad Idris Hadiri Rakor Kelembagaan dan Tatalaksana Kemenpan RB pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Hadir, Deputi Direksi Wil. IX Sulselbartramal BPJS Kesehatan, Perwakilan OPD, Kepala BPJS Cab. Mamuju, Cab. Polman.

Hadir langsung juga Deputi BPJS Kesehatan Wilayah IX, dr. Yessy Kumalasari. Sekaligus menyampaikan persiapan Luncuran Program PESIAR dengan singkatan PEtakan, SIsir, Advokasi dan Registrasi.

Tujuannya adalah untuk menyusun masyarakat ditingkat Desa yg tidak terdaftar pada kategori Miskin sehingga bisa mendaftarkan dirinya sebagai peserta Aktif BPJS Kesehatan.

Program ini sebagai alat penunjang untuk mencapai target cakupan peserta JKN sesuai RPJMN 2024, yang berada pada angka 98 persen dengan tingkat keaktifannya 75 persen.

Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Sulbar, alhamdulilla sdh mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, sedangkan keaktifitanya 84 persen, dan sudah melampaui target nasional.

Untuk Program Pesiar yang lokus di Provinsi Sulbar, hanya 28 Desa dulu sebagai pilot projeck.

“BPJS Kesehatan sudah melaporkan bahwa Alhamdulillah kita di Sulbar sudah sampai nilai tertinggi pencapaian UHC 100 persen. Pelayanan kesehatan kita tertinggi,” kata Idris.

Sementara itu, Sulbar masuk 10 besar disemua provinsi di Indonesia untuk pencapaian UHC. Rencananya bulan Agustus 2024 nanti Gubernur akan mendapatkan penghargaan dari Presiden RI.

“Penghargaan ini sebagai bentuk pencapaian tertinggi UHC. Terimakasih semuanya atas dedikasinya ke sektor kesehatan,” ungkapnya

Ini bukan semata kerja Gubernur dan Sekprov saja, namun melainkan kerjasama seluruh elemen masyarakat Sulbar.

“Terlepas dari itu tidak ada kata berhenti sampai di situ, tapi kita harap selalu ditingkatkan pelayanan kesehatannya,” ujarnya.

Terutama, di Rumah Sakit Regional Sulbar harus terus berinovasi, karena saat ini masih banyak kekurangan terlihat dan kekurangannya terus diatasi misalnya aspek layanan dasar, ketersediaan kamar tidur, hingga suplay obat.

“Kalau ada keberhasilannya disampaikan dan kalau ada kekurangannya disampaikan juga. Termasuk belum beroperasi kegiatan yang sudah diilaunching, kemarin kita sudah tanyakan di BPJS dan alhamdulillah rencananya tahun ini diekseskusi pemeriksaan program yang sudah dilaunching,” tandasnya.(rls)

Artikel Rapat Forum Koordinasi Bersama BPJS Kesehatan, Sekprov: Kita Masuk 10 Besar Pencapaian UHC pertama kali tampil pada Fakta Delik.

Artikel Muhammad Idris Dapat Penghargaan Darma Karya Kencana Individu dari BKKBN RI pertama kali tampil pada Fakta Delik.

“Kita sudah ikuti secara seksama Mendagri Tito Karnavian. Intinya memastikan pelaksanaan Pilkada serentak bisa dikelola dan dikendalikan dibawah pimpinan Pj Gubernur dan Pj Bupati maupun definitif,” kata Idris.

Ia menambahkan arahannya mulai dari ketentuan yang ada PP nomor 10 tahun 2016 tentang mendukung penuh pelaksanaan Pilkada serentak.

“Ini harus ada kepahaman yang sama. Termasuk didalamnya ketentuan yang harus diperhatikan oleh para penyelenggara,” tambahnya.

Oleh karena itu, lebih banyak ditekankan kepada tugas Pj Gubernur Sulbar seluruh wilayah maupun Pj Bupati. Karena banyak datang penilaian-penilaian dari luar

“Makanya lebih banyak diharapkan para pj untuk menjadi fasilitator yang kuat agar bisa menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas,” ungkapnya.

Sinkronisasi pemerintah pusat ke daerah sudah mulai tercipta. Sehingga terlaksananya Pilkada dengan baik.

“Visa nasional yang diterjemahkan provinsi dan kabupaten demi kepentingan pilkada serentak. Apalagi jangan sampai Pj tidak bisa mengendalikan Pilkada, makanya jadi penekanan,” ujarnya.

Makanya, besok Jumat 21 Juni 2024 akan dilaksanakan deklarasi serentak terkait netralitas ASN.

“Kita ingin jadi contoh di provinsi agar tidaka ada kasus-kasus ASN terlibat politik atau tidak netral,” tandasnya.(rls)

Artikel Ikuti Arahan Mendagri Tito Karnavian, Sekprov: Memastikan Pilkada Serentak 2024 Bisa Terlaksana dengan Baik pertama kali tampil pada Fakta Delik.