Faktadelik.Com – Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran Nomor 56 Tahun 2022 di antaranya berisi ketentuan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan ketiga (booster) tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.
Sementara itu, Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2022 di antaranya menyatakan bahwa penumpang internasional yang datang ke pintu masuk Indonesia dapat menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua seminimal 14 hari sebelum keberangkatan.
Presiden Director AP II Muhammad Awaluddin mengatakan bandara AP II menerapkan SE Kemenhub Nomor 56/2022 dan Nomor 58/2022.
“Penanganan pandemi COVID-19 semakin baik yang didukung program vaksinasi nasional, sehingga masyarakat dapat kembali melakukan berbagai aktivitas termasuk melakukan perjalanan jauh untuk keperluan bisnis atau berlibur,” ujar President Director AP II Muhammad Awaluddin.
Sejalan dengan hal ini, AP II selaku pengelola 20 bandara optimistis lalu lintas penerbangan akan semakin bergairah menuju kondisi sebelum adanya pandemi COVID-19.
Muhammad Awaluddin menuturkan, “AP II menyambut baik relaksasi peraturan perjalanan, dan sejalan dengan hal tersebut kami tetap menerapkan peraturan yang masih diberlakukan seperti ketentuan menjaga jarak, menghindari kerumunan serta melakukan disinfektan di berbagai fasilitas.”
Di dalam terminal penumpang pesawat maupun saat penerbangan, penumpang pesawat juga masih diwajibkan menggunakan masker.
Muhammad Awaluddin mengatakan jumlah pergerakan penumpang di 20 bandara AP II dapat melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun ini seiring dengan relaksasi peraturan perjalanan dengan pesawat.
“Sejalan dengan terbitnya SE Kemenhub Nomor 56 dan 58, kami memproyeksikan lalu lintas penerbangan meningkat hingga akhir tahun dengan jumlah pergerakan penumpang pesawat di seluruh bandara AP II secara kumulatif dapat mencapai 45 juta orang, atau lebih tinggi sekitar 10% dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada awal tahun yakni sekitar 41 juta orang,” jelas Muhammad Awaluddin.
Pergerakan pesawat juga akan meningkat mendekati kondisi normal sebelum pandemi COVID-19.
“Pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara terbesar di Indonesia dapat mencapai 1.000 penerbangan/hari yang merefleksikan tingkat pemulihan (recovery rate) sebesar 86% hingga 91% dari kondisi normal sebelum pandemi. Dengan kata lain, penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta sudah sangat mendekati kondisi normal” ungkap Muhammad Awaluddin.
Di dalam mengantisipasi tingginya lalu lintas penerbangan, AP II berkoordinasi dengan seluruh stakeholder penerbangan sehingga keberangkatan dan kedatangan penumpang pesawat tetap berjalan lancar.
“Seluruh stakeholder di bandara AP II sudah menunjukkan kolaborasi sangat baik pada periode angkutan lebaran 2022 saat lalu lintas penerbangan tinggi. Bahkan, di Bandara Soekarno-Hatta pergerakan penumpang mencapai rata-rata 120.000 – 130.000 per hari atau sama dengan kondisi normal sebelum pandemi. Seluruh stakeholder akan kembali berkoordinasi erat guna mengantisipasi tingginya lalu lintas penerbangan di bulan-bulan mendatang,” ujar Muhammad Awaluddin.
Muhammad Awaluddin mengungkapkan periode peak season berikutnya adalah pada musim liburan sekolah, angkutan penerbangan haji 1443 H/2022 M, serta libur Natal dan Tahun Baru 2022/2023.
“Musim liburan sekolah pada Juni, keberangkatan dan kedatangan penerbangan haji di bandara-bandara AP II pada Juni – Agustus, serta libur Natal dan Tahun Baru pada Desember 2022 – Januari 2023. AP II bersiap dari sekarang menghadapi peak season ini,” ujar Muhamad Awaluddin.
Director of Operation AP II Muhamad Wasid menyampaikan persiapan yang dilakukan antara lain adalah terkait penyesuaian operasional bandara termasuk operating hours, lalu kesiapan personel termasuk kecukupkan dan kecakapan SDM, infrastruktur pelayanan dan operasional, serta koordinasi erat dengan seluruh stakeholder terkait jadwal penerbangan.
“Tren pergerakan lalu lintas penerbangan akan dianalisis setiap hari untuk menentukan kebijakan yang tepat, termasuk terkait optimalisasi infrstruktur pelayanan,” ungkap Muhamad Wasid.
Sumber ( SuaraPemerintah.ID )
