Makassar, Faktadelik.com – Dugaan Penggelembungan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) pada Proyek Pembangunan Gedung BPD Tahun 2020, Rehabilitasi Gedung Kantor Desa Tahun 2022-2023, dan Pembangunan Gedung Perpustakaan Tahun 2023 Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, resmi dilaporkan Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK).
Penetapan HSBGN diduga menjadi alasan L-KONTAK menilai terjadi Penggelembungan harga. Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring Dan Evaluasi L-KONTAK menjelaskan, penetapan harga pada masing-masing bangunan gedung diduga tidak tetap bahkan selisihnya sangat tinggi.
“Ada selisih hingga Rp. 2 juta/meter persegi pada bangunan satu dan lainnya. Bahkan harga satuan bangunan untuk jenis Rehabilitasi, analisa kami sangat tinggi dari harga bangun baru, dan ini sangat tidak wajar,” ujar Eky, sapaan akrab Dian Resky, Kamis, 6/07/2023.
Eky menjelaskan, perhitungan tingkat kerusakan harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Pasal 68 ayat (1), (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Eky menduga, Kepala Desa Wewangrewu dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) telah melakukan penetapan harga pada pelaksanaan kegiatan yang tidak memenuhi standar harga yang telah ditetapkan Bupati Wajo setiap tahunnya melalui Peraturan Bupati (Perbup).
“Siapa yang melakuka Taksasi Pembongkaran pada bangunan gedung Kantor Desa sehingga didapatkan nilai komposisi rehabnya seperti itu? 2 tahun direhab, dengan nilai jauh lebih tinggi dari bangunan baru pada Kantor BPD. Kami mohon APH nantinya segera memanggil Kepala Desa, TPK, dan Oknum yang Design bangunan tersebut. Siapapun yang terlibat harus diperiksa,” tegas Eky. (*)
