FAKTADELIK.COM, WAJO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo mendengarkan aspirasi Solidaritas Pemuda Wajo mengenai sejumlah isu kritis, termasuk penundaan relokasi RSUD Siwa dan dugaan pengelolaan bantuan APBN dan BNPB oleh pihak luar. Pertemuan digelar di Ruang Komisi I DPRD Wajo, Senin (5/5), dihadiri oleh anggota dewan H Mustafa, Fery Surachmat, dan Ambo Dalle.
Ketua Solidaritas Pemuda Wajo, Arianto Ardi, menegaskan pentingnya percepatan relokasi RSUD Siwa yang sejak lama terbengkalai. Padahal, BMKG telah memperingatkan kerentanan lokasi saat ini terhadap banjir.
“Relokasi harus segera dilakukan karena RSUD Siwa akan mendapat bantuan alat kesehatan (Alkes). Bantuan ini bisa sia-sia jika rumah sakit tetap di lokasi rawan banjir,” tegas Ardi.
Menanggapi hal itu, Bendahara Komisi IV DPRD Wajo, Fery Surachmat, mengungkapkan bahwa studi kelayakan relokasi sudah selesai. “Nanti akan kami kirimkan hasil studinya,” janjinya.
Selain isu relokasi, pemuda Wajo juga menyoroti dugaan penyerahan pengelolaan bantuan Alkes senilai Rp45 miliar (APBN) dan Rp13 miliar dari BNPB kepada pihak di luar kabupaten.
“Bantuan Alkes ini hasil perjuangan Komisi 9 DPR RI, tapi kami khawatir dikelola oleh pihak luar Wajo. Begitu juga dengan dana BNPB untuk pemulihan pascabanjir di Pitumpanua dan Belawa,” tambah Ardi.
H Mustafa, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, menegaskan komitmen dewan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.
“Kami akan berkoordinasi dengan eksekutif dan mengawasi agar bantuan tepat sasaran, demi kesejahteraan masyarakat Wajo,” tegasnya.“Kami akan berkoordinasi dengan eksekutif dan mengawasi agar bantuan tepat sasaran, demi kesejahteraan masyarakat Wajo,” tegasnya.“Kami akan berkoordinasi dengan eksekutif dan mengawasi agar bantuan tepat sasaran, demi kesejahteraan masyarakat Wajo,” tegasnya.
(HARDIWAN)
