FAKTADELIK.COM, MAKASSAR – Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L‑KONTAK) menilai muncul kejanggalan serius dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Kota Makassar tahun 2026. Pasalnya, UPT SPF SD Negeri Labuang Baji II tidak tercantum dalam daftar calon penerima bantuan pada Surat Dinas Pendidikan Kota Makassar bernomor 400.3.5/114/Disdik/XI/2025 tertanggal 25 November 2025, perihal Pemberitahuan Penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 dan Permintaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan.
Kepala UPT SPF SD Negeri Labuang Baji II Makassar, Hj. Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima bantuan tersebut melalui jalur prosedur yang sah.
“Tidak mungkin kami menerima bantuan kalau ada prosedur yang dilewati,” katanya saat ditemui di lingkungan sekolah, Senin, 16 November 2026.
Terkait sorotan mengenai status lahan yang diduga belum memenuhi syarat bukti kepemilikan tanah, Sri Wahyuni menjelaskan bahwa lahan sekolah sudah memiliki surat pengakuan aset yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Makassar, sementara dokumen bukti kepemilikan masih dalam proses pengurusan.
“Ada bukti pengakuan aset yang dikeluarkan Dinas, dan itu diatur dalam ketentuan. Mengenai status kepemilikan sementara masih dalam pengurusan,” ungkapnya.
Namun, penjelasan yang disampaikan Kepala Sekolah tersebut dinilai kontradiktif oleh Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring dan Evaluasi L‑KONTAK, baik dibandingkan isi surat resmi Dinas Pendidikan Kota Makassar maupun persyaratan utama yang tertuang dalam petunjuk teknis program bantuan revitalisasi satuan pendidikan.
“Kalau dia katakan tidak mungkin menerima bantuan sementara prosedur tidak dilalui, lalu bagaimana dengan surat yang dikeluarkan Kadis Pendidikan Kota Makassar? Begitupun terkait pengakuannya bahwa ada pengakuan aset dikeluarkan Dinas yang dijadikan dasar sebagai opsi lain, pertanyaannya, apakah pengakuan aset itu didukung dengan bukti kepemilikan atau pengelolaan dan hak guna bangunan. Sebab pengakuan aset tidak berdiri sendiri,” tegas Dian Resky.
Dian Resky mengingatkan, sesuai ketentuan dalam Juknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan, pelanggaran terhadap kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dapat memicu sejumlah konsekuensi serius, mulai dari pembatalan status penerima, penghentian penyaluran dana, kewajiban pengembalian dana ke kas negara, hingga diskualifikasi dari pengajuan bantuan‑bantuan berikutnya. (*)