FAKTADELIK.COM, MAKASSAR – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang penentuannya seharusnya berbasis Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan diverifikasi secara berjenjang, kembali menimbulkan tanda tanya besar. Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L‑KONTAK) menyoroti UPT SPF SD Negeri Labuang Baji II Kota Makassar, yang diduga menerima alokasi dana bantuan padahal namanya tidak tercantum dalam daftar usulan resmi dan dinilai belum memenuhi kriteria kelayakan.
Sebelumnya, L‑KONTAK juga telah menyoroti proyek revitalisasi di sekolah ini karena diduga tidak memenuhi syarat bukti kepemilikan tanah, bahkan lahannya diduga sedang dalam sengketa. Status kepemilikan lahan atau izin pemanfaatan yang sah merupakan syarat mutlak, agar aset negara tidak dibangun di atas tanah yang bermasalah.
Dasar utama yang dirujuk L‑KONTAK adalah Surat Pemberitahuan Penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 beserta permintaan kelengkapan dokumen pernyataan, bernomor 400.3.5/114/Disdik/XI/2025 tertanggal 25 November 2025 dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dari dokumen tersebut, nama UPT SPF SD Negeri Labuang Baji II tidak masuk dalam daftar usulan calon penerima, sehingga proses verifikasi faktual seharusnya tidak dapat dilanjutkan.
“Penyaluran bantuan harus mengikuti Petunjuk Teknis yang mewajibkan calon penerima terdaftar dalam usulan resmi dan menjalani verifikasi faktual. Kalau tidak ada dalam daftar usulan, lalu tiba‑tiba mendapatkan undangan sosialisasi dari Kementerian, itu bagaimana?” ujar Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring dan Evaluasi L‑KONTAK, Jumat (13/11/2026).
Sesuai ketentuan dalam Juknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan, menurut Dian Resky, pelanggaran terhadap kriteria persyaratan dapat memicu tindakan pembatalan, penghentian penyaluran dana, kewajiban pengembalian dana ke kas negara, hingga diskualifikasi dari bantuan‑bantuan berikutnya.
Berdasarkan konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Kepala UPT SPF SD Negeri Labuang Baji II menyampaikan dugaan adanya kekeliruan dokumen, sembari melampirkan bukti undangan Sosialisasi Calon Penerima Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun 2026 dari Kemendikdasmen tertanggal 24 Agustus 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, ketika dimintai tanggapan terkait kejanggalan ini, hanya memberikan jawaban singkat, “Kami cek dulu, pak.”
L‑KONTAK menegaskan, penerimaan bantuan tanpa memenuhi persyaratan dan mengabaikan kewajiban verifikasi merupakan bentuk kelalaian berat. Selain sanksi kepada sekolah penerima, kelalaian maupun kesengajaan meloloskan dokumen yang tidak memenuhi syarat juga menimbulkan konsekuensi bagi pihak yang memprosesnya.
“Jika terbukti memalsukan dokumen atau memberikan keterangan tidak benar, penanda tangan dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pemalsuan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) serta surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa,” katanya.
“Verifikasi data adalah instrumen pengendalian internal. Mengabaikan verifikasi tetapi tetap mengambil manfaat dana bantuan mengarah pada dugaan adanya niat jahat atau kesengajaan untuk memanfaatkan kelemahan prosedur. Apalagi jika nama sekolah bisa lolos pencairan tanpa masuk daftar usulan awal, patut diduga terjadi pemalsuan dokumen usulan, manipulasi data Dapodik, atau kolusi dengan pihak tertentu, dan hal ini wajib dibuktikan oleh Aparat Penegak Hukum,” tegas Dian. (*)
