FAKTADELIK.COM, JAKARTA – Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS. Keputusan pemecatan tersebut diambil setelah EHS terbukti terlibat dalam skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden hingga kalangan pengusaha.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi langsung vonis berat yang dijatuhkan majelis etik di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026).
“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” tegas Trunoyudo dalam keterangannya kepada awak media.
Selain dipecat dari dinas kepolisian, majelis etik juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa tindakan EHS merupakan perbuatan tercela. Ia terbukti melakukan pemufakatan akses ilegal dengan menyalahgunakan perangkat teknologi milik institusi Polri secara tidak profesional dan melanggar prosedur.
Atas perbuatannya, EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP. Merespons putusan pemecatan tersebut, pihak EHS langsung menyatakan mengajukan upaya banding.
Kasus penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal ini sebelumnya telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka di Bareskrim Polri, yakni masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Sebelum EHS, Divisi Propam Polri telah lebih dulu menggelar sidang kode etik terhadap tersangka berinisial AS pada Selasa (10/11/2026) lalu. Dalam sidang tersebut, AS juga dijatuhi hukuman pemecatan atau PTDH dan turut menempuh langkah banding atas putusan majelis.
(Redaksi)