Faktadelik.com, Makassar – Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) resmi melakukan penahanan terhadap satu orang Tersangka berinisial AH dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada salah satu lembaga jasa keuangan di Kota Makassar. Penahanan ini dilakukan usai penyidik menemukan bukti kuat terkait praktik manipulasi kredit fiktif yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menjelaskan bahwa penetapan Tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik memeriksa tujuh orang saksi dan satu orang ahli, serta mengumpulkan berbagai dokumen terkait. Dari hasil ekspose di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, ditemukan minimal dua alat bukti yang sah untuk menjerat AH. Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 tersebut resmi ditandatangani pada Selasa, 10 November 2026.
“Penyidikan perkara ini sebenarnya telah dimulai sejak 30 September 2026. Tim Penyidik bergerak cepat dan profesional untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab. Sebagai tindak lanjut, setelah dinyatakan sehat oleh tim dokter dari Klinik Adhyaksa, Tersangka AH langsung ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026 selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lapas Kelas 1 Makassar,” ungkap Soetarmi.
Soetarmi kemudian membeberkan modus operandi yang dilakukan oleh Tersangka AH dalam kapasitasnya selaku Kepala Unit di lembaga jasa keuangan tersebut. Sejak bulan Februari hingga Mei 2026, AH diduga mengajukan dan mencairkan kredit pinjaman fiktif dengan cara memanipulasi serta merekayasa data dan syarat-syarat pengajuan pinjaman. Seluruh proses pengajuan hingga pencairan kredit tersebut dilakukan secara sepihak tanpa mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.
“Dari perbuatan culas tersebut, Tersangka berhasil mencairkan enam belas kredit fiktif. Tindakan manipulatif AH ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp2.315.754.000 atau dua miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah,” urai Soetarmi.
Lebih lanjut, Soetarmi menyampaikan pesan tegas dari Kajati Sulsel bahwa Tim Penyidik masih terus mendalami kasus ini guna mengembangkan potensi adanya Tersangka lain.
“Bapak Kajati Sulsel mengimbau secara tegas kepada seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Saksi dilarang keras melakukan upaya merintangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mencoba melakukan lobi-lobi perkara,” tegasnya.
Guna mempercepat pemberkasan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tim Penyidik segera melakukan serangkaian tindakan tegas, meliputi penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana (follow the money) dan aset (follow the asset). Soetarmi juga memastikan bahwa jajaran Tim Penyidik berkomitmen untuk terus bekerja secara profesional dan berintegritas sesuai koridor hukum dengan memegang teguh prinsip Zero KKN.
Atas perbuatannya, Tersangka AH dijerat dengan sangkaan Primer Pasal 603 jo. Pasal 20 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001. Sementara sangkaan Subsider menggunakan Pasal 604 jo. Pasal 20 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001.
SUMBER : (KASI PENKUM KEJATI SULSEL)