FAKTADELIK.COM, MAKASSAR – Kejanggalan dalam penyaluran Bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan kembali mencuat di Kota Makassar. Dinas Pendidikan Kota Makassar secara terbuka mengakui, UPT SPF SD Negeri Labuang Baji II tidak tercantum di dalam daftar usulan calon penerima bantuan, sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Pendidikan Kota Makassar nomor 400.3.5/114/Disdik/XI/2025 bertanggal 25 November 2025, perihal Pemberitahuan Penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 dan Permintaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan.
Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati, S.STP.,M.M., menyampaikan keterangan tersebut saat ditemui di kantornya, Selasa (17/11/2026). Didampingi Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang SD, Paisal, S.Kom, beserta sejumlah staf, Kurniati mengungkapkan keheranannya, karena penentuan penerima bantuan ternyata tidak sepenuhnya mengikuti data yang telah dikirimkan pihaknya.
“Saya tanyakan ke kementerian, menurut kementerian iya bu Kabid, soalnya dari kementerian sendiri yang mencaplok mau‑maunya ambil, yang seratus persen, tujuh puluh lima persen. Jadi ceritanya tidak sesuai dengan data yang kami sampaikan,” ujar Kurniati.
“Terkait Labuang Baji II, seperti yang dipertanyakan kenapa tidak masuk dalam daftar tapi menerima bantuan, ini juga kami pertanyakan, kenapa bisa menerima bantuan,” lanjutnya.
Pernyataan ini semakin memperkuat sorotan yang dilontarkan Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L‑KONTAK). Jamal, Staf Bidang SD Disdik Kota Makassar, sempat menjelaskan bahwa satuan pendidikan negeri dapat menggunakan Kartu Inventaris Barang C (KIB C) untuk mencatat aset tetap berupa bangunan gedung dan isinya. Namun, Ketua Divisi Monitoring dan Evaluasi L‑KONTAK, Dian Resky Sevianti, menegaskan bahwa KIB C tidak dapat disamakan dengan bukti kepemilikan lahan sebagaimana dipersyaratkan dalam Petunjuk Teknis Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.
“KIB C itu adalah dokumen inventaris bangunan, bukan bukti pengakuan hukum atas kepemilikan lahannya. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan menjadikan KIB C sebagai bukti kepemilikan lahan tanpa didukung dokumen hukum lainnya, sementara kepala sekolah sebelumnya juga mengakui sertifikat kepemilikan masih dalam pengurusan?” tegas Dian.
Dian Resky menduga telah terjadi upaya perbuatan melawan hukum, berupa pelolosan satuan pendidikan yang dinilai belum memenuhi kelayakan penerima bantuan melalui praktik manipulasi dokumen. Menurutnya, masih banyak sekolah yang telah didaftarkan Disdik Kota Makassar, telah memenuhi persyaratan, dan masuk dalam daftar usulan resmi, namun hingga saat ini belum menerima alokasi bantuan tersebut.
Berdasarkan serangkaian temuan dan kejanggalan yang teridentifikasi, L‑KONTAK menyatakan akan segera meneruskan perkara ini kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Aparat Penegak Hukum, guna memanggil pihak‑pihak yang diduga bertanggung jawab dan melaksanakan pemeriksaan mendalam, demi tegaknya supremasi hukum dalam pengelolaan dana negara. (*)