BANNER-MEDIA-KOMINFO-2026
News  

Puan Maharani: Pengesahan UU Perampasan Aset hasil proses legislasi, bukan karena desakan pihak mana pun

Faktadelik.com, Jakarta – DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah selama 18 tahun berada di DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pengesahan tersebut merupakan hasil proses legislasi, bukan karena desakan atau paksaan pihak mana pun.

Pernyataan itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Ia menyebut rancangan undang-undang tersebut telah lama menjadi bagian dari pembahasan di parlemen.

“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR. Dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” kata Puan.

Puan menjelaskan, DPR mengambil keputusan setelah menjalankan proses pembahasan sesuai tahapan legislasi. Ia kembali menegaskan tidak ada tekanan dari pihak mana pun dalam pengesahan aturan tersebut.

“Tadi sudah disampaikan juga bahwa hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa. Namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap Puan.

Puan mengungkapkan, DPR telah melibatkan masyarakat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset melalui 80 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Proses tersebut menjadi bagian dari penerapan prinsip meaningful participation dalam penyusunan undang-undang.

Penyerapan aspirasi juga dilakukan melalui kunjungan kerja ke 18 provinsi untuk memperoleh masukan dari berbagai elemen masyarakat. Selain itu, DPR mendatangi 46 daerah pemilihan (dapil) guna menghimpun aspirasi masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Tidak hanya menyerap masukan publik, DPR juga melakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi terhadap rancangan undang-undang tersebut. Puan menyebut langkah itu diperlukan untuk memastikan pengaturannya tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain, termasuk KUHP dan KUHAP.

Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Puan memimpin rapat tersebut bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. (**)

Ucapan Hut Tni Pt Masmindo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *