BANNER-MEDIA-KOMINFO-2026
Berita  

Baintelkam Polri Dukung RUU Penyadapan untuk Memperkuat Kepastian Hukum dan Lindungi Masyarakat

Faktadelik.com, Jakarta – Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Irjen Pol Dedy Kusuma Bakti menyatakan dukungan terhadap pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan yang tengah dibahas Komisi III DPR RI. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat sekaligus menjamin perlindungan masyarakat.

Dukungan itu disampaikan Dedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Senin (16/11/2026).

“Sejak awal sikap dari Baintelkam Polri mendukung pembentukan Undang-Undang tentang Penyadapan,” kata Dedy.

Menurutnya, kehadiran regulasi khusus mengenai penyadapan diperlukan agar pelaksanaan kewenangan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas. Dengan demikian, aparat dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan, sementara hak masyarakat tetap terlindungi.

Dalam paparannya, Dedy menjelaskan terdapat dua kepentingan penyadapan di lingkungan Polri. Pertama, untuk kepentingan penegakan hukum yang dilakukan penyidik berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang.

Kedua, penyadapan untuk kepentingan intelijen keamanan. Kegiatan tersebut berkaitan dengan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini.

“Yaitu terkait dengan tugas-tugas pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, melalui kegiatan yang sifatnya deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini,” ujar Dedy.

RDP tersebut digelar Komisi III DPR RI untuk mendengarkan masukan Baintelkam Polri terkait penyusunan RUU Penyadapan. Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Saat membuka rapat, Habiburokhman menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI kembali melanjutkan pembahasan pembentukan RUU Penyadapan. Ia menyebut pengaturan mengenai penyadapan menjadi perhatian khusus, terutama setelah muncul peristiwa dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Menurut Habiburokhman, penyadapan seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan dengan kewenangan yang diatur secara terbatas.

“Oleh sebab itu Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan,” ujar Habiburokhman.

Ucapan Hut Tni Pt Masmindo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *