Faktadelik.com, Makassar – Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK), menilai, Proyek Pembangunan Jalan Kota dan Saluran Darainase oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Tahun anggaran 2024 diduga kemahalan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga tidak tepat dalam menetapkan harga satuan bangunan konstruksi per meter yang terdiri atas pekerjaan Paving Blok dan Pekerjaan Saluran Darainase.
Ketidakcermatan PPK dalam menentukan harga satuan bangunan, menurut Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring dan Evaluasi L-KONTAK, berdasarkan hasil evaluasi dan perhitungan lembaganya dengan nilai ketidakwajaran harga (Mark-Up) mencapai 40% dari nilai Pagu.
Pada kegiatan Pembangunan Jalan Kota yang total nilai pagunya Rp. 9.881.080.445,- dan Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya senilai pagu Rp. 1.369.080.720,- diduga dalam menentukan penyedia jasa melalui sistem E-katalog, PPK tidak menggunakan pembanding lainnya yang tertera pada etalase E-katalog lainnya yang terbilang lebih murah dari harga yang ditentukan oleh penyedia jasa yang ditetapkan.
“Harga pembanding pada etalase banyak. Harganya pun sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi ini merupakan arahan dari pihak tertentu, sehingga PPK mengklik perusahaan yang dimaksud, walaupun harganya terbilang cukup mahal,” kata Dian Resky, Senin, 21/10/2024.
Menurut Dian Resky, mestinya Pejabat Pengadaan, dan PPK terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan sebelum dinyatakan layak sebagai penyedia jasa.
Dian Resky meminta agar APH segera membuka penyelidikan terhadap dugaan Penggelembungan (Mark-Up) harga satuan, dan penggunaan material ilegal. Apalagi menurutnya, proyek itu sementara dalam tahap pelaksanaan, yang nantinya mempermudah dilakukan pembuktian apakah material tersebut layak atau tidak layak untuk digunakan. (*)
