FAKTADELIK.COM, MAMUJU — Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Pergerakan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Mamasa (FPPM) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat. Aksi damai ini bertujuan untuk mendesak Kejati agar segera mengusut secara tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan 63 paket pekerjaan di Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, khususnya pada bidang penyuluhan. Senin (26/05/2025)
Massa aksi tiba sekitar pukul 15.00 WITA dengan membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. Mereka menyuarakan seruan anti-korupsi serta menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan langsung kepada Kepala Kejati Sulbar.
“Ada kejanggalan dalam pelaksanaan puluhan paket proyek di Dinas Pertanian Mamasa. Kami mencium adanya indikasi kuat praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, kami meminta Kejati untuk segera turun tangan,” tegas Koordinator Aksi, Ahyar, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum FPPM, dalam orasinya.
Menurut Ahyar, dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk peningkatan penyuluhan pertanian, namun diduga telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah proyek tersebut terindikasi tidak transparan, bahkan beberapa di antaranya diduga fiktif atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
“Jangan sampai Kejati hanya diam melihat kerusakan yang terjadi di Kabupaten Mamasa. Kami akan terus mengawal kasus ini dan, bila perlu, akan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” lanjutnya.
Selain menyampaikan tuntutan secara terbuka, peserta aksi juga menyerahkan laporan resmi kepada pihak Kejati Sulbar. Mereka berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Ahyar menambahkan, apabila dalam waktu dekat Kejati Sulbar tidak memberikan kejelasan atau tindak lanjut konkret terhadap laporan mereka, FPPM siap menggelar aksi lanjutan atau aksi jilid II sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal proses penegakan hukum dan transparansi penggunaan anggaran daerah.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Kejati Sulbar belum memberikan tanggapan resmi atas aksi maupun laporan yang disampaikan.
Aksi ini menjadi cerminan kepedulian generasi muda terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi dalam pengelolaan anggaran publik di daerah.**
