Faktadelik. Com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menetapkan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan darurat pascagempa bumi Magnitudo 7,7 yang melanda kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026). Enam kabupaten menjadi perhatian utama karena terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka.
Langkah pertama, Suharyanto meminta pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak dan Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status keadaan darurat.
Status tersebut diperlukan agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kementerian/lembaga terkait dapat memberikan dukungan anggaran, teknis, dan sumber daya secara maksimal. “Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto.
Kedua, BNPB meminta percepatan pembentukan pos satuan tugas (satgas) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi dengan mengoptimalkan peran unsur TNI dan Polri. Posko tersebut akan menjadi pusat kendali pergerakan personel, penataan pengungsi, serta distribusi logistik. “Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” kata dia.
Ketiga, BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Dua titik tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan wilayah Flores bagian barat dan timur. “Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana,” ujar dia.
Keempat, BNPB mengoperasikan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk mengonsolidasikan bantuan dari kementerian/lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat. Bantuan tersebut selanjutnya disalurkan melalui jalur udara menuju Labuan Bajo dan Maumere. “Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” jelas Kepala BNPB.
Kelima, Suharyanto menginstruksikan percepatan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) di seluruh wilayah terdampak. Operasi tersebut dipimpin Basarnas dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan relawan untuk memastikan tidak ada warga yang masih terjebak atau hilang. “Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” kata dia.
Keenam, pemerintah mempercepat pemulihan layanan dasar, seperti listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi, yang ditargetkan dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Pendataan Kerusakan Rumah Warga
Pada saat yang sama, pendataan kerusakan rumah warga diminta dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat berakhir. Langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat penetapan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) maupun perbaikan rumah. “Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” ujar dia.
Ketujuh, BNPB mengoordinasikan pengerahan alat utama sistem senjata (alutsista) lintas lembaga untuk mendukung distribusi logistik ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. “Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” ungkap dia.
Armada udara dan laut tersebut difokuskan untuk mengangkut berbagai kebutuhan warga, antara lain bahan pangan, selimut, dan tenda pengungsian.
Kedelapan, BNPB mengoperasikan Media Center resmi yang menggelar press briefing setiap sore pukul 17.00 WITA.
Media Center menjadi pusat penyampaian informasi terkini mengenai perkembangan penanganan bencana sekaligus untuk meminimalkan simpang siur informasi dan disinformasi. “Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” tutup Suharyanto.
Delapan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi penanganan darurat, mempercepat evakuasi dan distribusi bantuan, memulihkan layanan dasar, serta memastikan kebutuhan warga terdampak gempa Flores segera terpenuhi.
