FAKTADELIK.COM, LUWU – Pemadaman listrik secara bergilir yang dilakukan oleh PLN menuai keluhan dari masyarakat. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak langsung terhadap pelaku usaha, pedagang, UMKM, perkantoran, hingga masyarakat yang menggantungkan aktivitas sehari-harinya pada pasokan listrik.
Menanggapi kondisi tersebut, Jumardi selaku Ketua PD IWO Luwu Raya mempertanyakan tanggung jawab PLN terhadap kerugian yang dialami pelanggan akibat pemadaman listrik yang terjadi secara berulang.
“Pertanyaan saya sederhana, apa bentuk kompensasi yang diberikan PLN kepada pelanggan atas kerugian yang mereka alami akibat pemadaman listrik secara bergilir ini?”
Menurut Jumardi, masyarakat sebagai pelanggan memiliki kewajiban membayar tagihan listrik setiap bulan sesuai dengan pemakaian dan ketentuan yang berlaku. Namun, ketika pelayanan listrik terganggu, bahkan sampai berjam-jam, pelanggan juga harus menanggung berbagai kerugian tanpa kejelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban dari pihak PLN.
Pemadaman listrik dapat menyebabkan kerugian bagi pedagang dan pelaku usaha, terganggunya pekerjaan, rusaknya bahan dagangan yang membutuhkan pendingin, terhambatnya pelayanan, hingga risiko kerusakan peralatan elektronik akibat gangguan kelistrikan.
Jumardi menegaskan bahwa persoalan kompensasi pelanggan bukan sekadar tuntutan masyarakat, melainkan memiliki landasan hukum yang jelas.
Hal tersebut diatur dalam:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
– Pasal 28: Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
– Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b: Konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang baik serta tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.
– Pasal 29 ayat (1) huruf e: Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sesuai syarat dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019 dan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
Peraturan ini mengatur Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) dan kompensasi bagi pelanggan PLN apabila realisasi mutu pelayanan tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
Dalam ketentuan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025, Pasal 6 mengatur indikator lama gangguan. Apabila lama gangguan melampaui standar TMP yang ditetapkan, pelanggan berhak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan.
Besaran kompensasi berdasarkan ketentuan tersebut dapat mencapai:
– 50% dari biaya beban atau rekening minimum untuk kelebihan gangguan sampai dengan 2 jam.
– 75% untuk lebih dari 2 sampai 4 jam.
– 100% untuk lebih dari 4 sampai 8 jam.
– 200% untuk lebih dari 8 sampai 16 jam.
– 300% untuk lebih dari 16 sampai 40 jam.
– 500% untuk lebih dari 40 jam.
Kompensasi diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token berikutnya sesuai ketentuan Pasal 6C. Perhitungan tersebut tetap harus memperhatikan standar TMP dan ketentuan pengecualian yang berlaku.
Dengan adanya aturan tersebut, Jumardi meminta PLN tidak hanya menyampaikan imbauan agar masyarakat bersabar, tetapi juga menjelaskan secara terbuka apakah pemadaman yang terjadi telah melampaui standar mutu pelayanan dan apakah pelanggan berhak mendapatkan kompensasi.
“Jangan setiap kali terjadi pemadaman, masyarakat hanya diminta memahami kondisi dan bersabar. Kami juga ingin tahu, apakah ada kompensasi atau bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pelanggan yang dirugikan?”
Jumardi juga menyampaikan kritik dengan sebuah perumpamaan yang menurutnya patut menjadi bahan renungan bagi pihak PLN.
“Kalau pelanggan terlambat membayar tagihan listrik, apakah kami juga bisa menjawab kepada PLN dengan satu kata: SABAR? Tentu tidak. Pelanggan tetap dikenakan konsekuensi sesuai aturan yang berlaku. Lantas, bagaimana dengan kewajiban PLN terhadap pelanggan ketika pelayanan tidak berjalan sebagaimana mestinya?”
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Pelanggan hanya menginginkan pelayanan yang baik, transparansi informasi mengenai penyebab pemadaman, jadwal yang jelas, serta adanya tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.
Jumardi meminta PLN memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai:
1. Apa penyebab terjadinya pemadaman listrik secara bergilir?
2. Berapa lama estimasi pemadaman dan kapan kondisi kelistrikan kembali normal?
3. Apakah akumulasi pemadaman tersebut telah melampaui standar Tingkat Mutu Pelayanan (TMP)?
4. Apakah pelanggan yang terdampak berhak mendapatkan kompensasi sesuai Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025?
5. Bagaimana mekanisme pengajuan dan realisasi kompensasi bagi pelanggan?
“Jangan hanya menuntut pelanggan untuk disiplin memenuhi kewajibannya. PLN juga harus menunjukkan tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak pelanggan. Sebab, masyarakat bukan sekadar pembayar tagihan, tetapi konsumen yang berhak mendapatkan pelayanan listrik yang layak,” tutup Jumardi.
