Faktadelik.Com, Makassar – Bantuan Gerobak Jualan yang diperuntukan untuk Usaha Kecil melalui dana CSR (Corporate Social Responsbility) oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Kopindag Dan UMKM) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo telah dilaksanakan.
Gerobak Jualan yang disiapkan sejumlah 20 unit yang masing-masing gerobak telah di desain menggunakan tenda parasut, mendapatkan kritikan tajam dari Dewan Pengurus Pusat Lembaga Komunitas Anti Korupsi (DPP L-KONTAK).
Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring Dan Evaluasi (Monev) DPP L-KONTAK, menduga Dinas Kopindag Dan UMKM Pemkab Wajo telah mengubah jenis bantuan yang berdasarkan data yang dimilki lembaganya, bantuan tersebut semestinya berupa Kontainer jualan bukan gerobak jualan.
“Kami menduga oknum pejabat telah mengubah jenis bantuan dari Kontainer Jualan menjadi Gerobak,” kata Dian Resky.
Bukan hanya itu, berdasarkan monitoring timnya, Dian Resky menduga pencairan dana bantuan itu langsung ke rekening oknum pejabat.
“Kami telah berusaha menemui Kepala Dinas guna klarifikasi hal tersebut, tetapi hingga kami kembali ke Makassar, belum juga ada respon. Jika hal ini benar, kami mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas,” tegasnya.
Dugaan adanya permainan oknum pejabat dalam memanfaatkan kesempatan dan kewenangannya untuk memanfaatkan dana itu, Dian Resky meminta agar APH mengusutnya, sebab hal tersebut menurutnya dapat menimbulkan Mark-Up anggaran yang mengakibatkan kerugian negara.
“Kami menduga terjadi Mark-Up anggaran. Indikatornya perubahan jenis bantuan, ditambah lagi adanya dugaan Dana bantuan mampir di rekening pejabat,” ungkapnya.
