FAKTADELIK.COM, TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3A-PM dan P2KB) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2026, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan berlangsung di Aula Raja Bahagia Resto dan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim. Bimtek ini menjadi upaya nyata mengevaluasi integrasi kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.
Turut hadir Kepala Dinas P3A-PM dan P2KB Kota Tanjungbalai Irma Suryani, Dr. Hairani Siregar selaku Dosen Kesejahteraan Sosial sekaligus Fasilitator PUG dari FISIP Universitas Sumatera Utara, serta para Kasubbag Program Perencanaan se-Kota Tanjungbalai.
Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim menegaskan bahwa mewujudkan kesetaraan gender masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Ia menilai praktik ketidakadilan gender masih terjadi di berbagai aspek pembangunan, khususnya yang dialami perempuan.
“PUG merupakan strategi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang telah diamanatkan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Strategi ini dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan,” ujar Wali Kota.
Mahyaruddin menyoroti kondisi di Kota Tanjungbalai melalui data Indeks Pembangunan Gender (IPG). Berdasarkan data BPS, IPG Kota Tanjungbalai tahun 2025 berada di angka 92,11%.
Angka tersebut masih di bawah Provinsi Sumatera Utara 92,21% dan Nasional 92,69%. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.
Dari sisi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Kota Tanjungbalai berada di angka 72,61%. Angka ini juga masih di bawah Provsu 72,45% dan Nasional 72,62%.
“Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan di Kota Tanjungbalai belum menunjukkan peran yang signifikan,” sebut Mahyaruddin.
Wali Kota menegaskan keberhasilan implementasi PUG tidak hanya diukur dari angka statistik IPG. Diperlukan legitimasi melalui peran bersama sebagai bentuk komitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
“Perlu saya tekankan bahwa pengarusutamaan gender bukan merupakan program kegiatan, melainkan strategi pembangunan. Strategi PUG perlu diintegrasikan dengan program pembangunan agar semua lapisan masyarakat bisa terlibat,” tambahnya.
Kepala Dinas P3A-PM dan P2KB Irma Suryani dalam laporannya menyampaikan tujuan Bimtek PUG Kewenangan Kab/Kota 2026. Salah satunya meningkatkan pengetahuan peserta tentang PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Irma juga berharap setiap Perangkat Daerah membentuk kelembagaan PUG melalui Focal Point. Peserta juga diharapkan mampu mengidentifikasi kendala dan solusi percepatan PUG di masing-masing OPD.
“Melalui Bimtek ini peserta diharapkan mampu menyusun RKA berbasis Anggaran Responsif Gender (ARG) dan menyusun Gender Action Budget (GAB),” jelas Irma.
Wali Kota menutup dengan harapan agar seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintah maupun masyarakat memiliki sensitivitas gender dan tidak bias gender.
Ia meminta setiap OPD menyampaikan data yang lengkap, akurat, dan terukur. “Dengan data yang baik, kita bisa melahirkan kebijakan dan program yang tepat sasaran serta anggaran yang berkeadilan gender,” pungkas Mahyaruddin.
*Pewarta: solihin
