Faktadelik.com, Makassar – Insiden pemukulan terhadap peserta aksi yang terjadi di lingkungan Kantor BBWS Pompengan Jeneberang, diduga dilakukan oleh seorang oknum pegawai, menjadi perhatian serius Lembaga Swadaya Masyarakat Sulawesi Monitoring Transparansi (LSM SUMMIT).
Sekretaris Jenderal DPP SUMMIT, Anto Parera, menegaskan peristiwa tersebut sangat mencederai kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta upaya memperoleh kejelasan penggunaan anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat.
“Anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur adalah uang rakyat. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan atas pengelolaannya, bukan dijawab dengan kekerasan maupun pemukulan,” ujar Anto Parera, Rabu (30/9/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pejabat publik wajib bersikap terbuka dan mampu menerima saran, kritik, serta pertanyaan yang disampaikan masyarakat selaku pembayar pajak.
“Sebagai pejabat publik, setiap individu harus mau dan mampu mendengarkan aspirasi. Menjawab pertanyaan warga dengan pemukulan justru menunjukkan ketidakprofesionalan dan penutupan akses pengawasan publik,” tegasnya.
SUMMIT mendesak pihak berwenang menindaklanjuti insiden ini secara transparan, memproses pelaku sesuai hukum, serta memastikan hak masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran negara tetap terjamin
