Berita  

Konferensi Kerja PWI Wujud Kerjasama Untuk Membangun Perkuatan Informasi Publik di Masyarakat

Faktadelik.com, POLRES MAMASA – setidaknya terdapat empat hal tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mendukung kualitas tata kelola keamanan dalam suatu daerah, yakni pertama, memberikan akses yang adil bagi masyarakat tentang informasi program pembangunan dan pelayanan publik, khususnya yang menjadi prioritas.Kedua, memberikan ruang partisipasi masyarakat secara luas dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Lebih lanjut tepat di hari ini Sabtu 12 Agustus 2023 demi memperkuat informasi publik di kabupaten Mamasa kasih Humas polres Mamasa Iptu Muhapris menghadiri undangan konferensi kerja PWI SE Sulawesi Barat yang bertempat di desa pariwisata tondok Bakaru kabupaten Mamasa provinsi Sulbar

Dalam kegiatan ini Turut hadir wakil bupati Mamasa Kejari Mamasa Dandim ,kadis kominfo Sulawesi Barat,dan persatuan wartawan Indonesia Sulawesi Barat , dengan awal menyanyikan lagu Indonesia Raya kegiatan ini pun di buka

Kasih humas polres mamasa iptu Muhapris saat di konfirmasi mengatakan” dengan mengatakan mohon maaf Kapolres Mamasa tidak dapat menghadiri acara ini di karenakan ada sesuatu kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Kapolres Mamasa , ucap nya

Kegiatan ini adalah suatu kegiatan dimana demi terciptanya informasi publik yang kuat di kabupaten ini kami dari humas polres Mamasa menghadiri kegiatan tersebut,

Hal ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap keamanan di kabupaten Mamasa Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan penguatan informasi publik di kabupaten Mamasa.tutup kasih humas polres Mamasa

melalui berbagai upaya pembenahan birokrasi, setidaknya terdapat empat hal tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mendukung kualitas tata kelola pemerintahan, yakni pertama, memberikan akses yang adil bagi masyarakat tentang informasi program pembangunan dan pelayanan publik, khususnya yang menjadi prioritas pemerintah. Kedua, memberikan ruang partisipasi masyarakat secara luas dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.( RDF )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *