Faktadelik.Com-Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPW PKS Sulawesi Selatan Jumat,(1/9/2023) siang.
Aksi tersebut diketahui membuntut terkait polemik kasus korupsi penyalahgunaan bantuan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) tahun anggaran 2022 di Kabupaten Bulukumba. Yang berdasarkan perhitungan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kabupaten Bulukumba telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 698.853.200.
Jendral lapangan aksi Jimi Saputra yang juga Ketua Umum KP-GRD, menyampaikan bahwa kasus yang terjadi di Kabupaten Bulukumba tersebut sudah lama bergulir, namun sampai hari ini belum ada pemeriksaan terhadap salah satu anggota DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin yang diduga ada keterlibatannya pada kasus tersebut.
“Kami menduga bahwa ada salah satu oknum anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, yaitu saudara Akmal terlibat pada kasus tersebut. Karena hingga saat ini Akmal Pasluddin belum memberikan keterangan terkait dengan dana aspirasinya yang telah dikorupsi oleh beberapa tersangka lainnya di kabupaten Bulukumba,” ujarnya
Lanjutnya ” Kehadiran kami di depan kantor DPW PKS Sulsel hari ini adalah mendesak Pengurus DPW PKS untuk memberikan klarifikasi terkait polemik kasus korupsi penyalahgunaan bantuan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) tahun anggaran 2022 di Kabupaten Bulukumba yang telah menyeret nama salah satu kadernya ini ,” terang jimi
” Karena Dana Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di kabupaten Bulukumba Tahun 2022 tersebut adalah Anggaran Aspirasi saudara Andi Akmal Pasluddin, maka sangat penting pengurus DPW PKS Sulsel memberikan klarifikasi,” Tutupnya
Terakhir, Jimi dan kawan-kawanya Menegaskan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa pada hari Rabu di depan kantor DPW PKS Sulsel dan Kejati Sulsel,sampai kasus ini selesai.
Adapun tuntuan Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik adalah sebagai berikut:
1. Mendesak Pengurus DPW Partai PKS memberikan klarifikasi terkait kasus program Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) yang berasal dari dana aspiras saudara Andi Akmal anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS yang di duga bermasalah.
2. Mendesak DPW partai PKS untuk sama-sama kawal kasus unit Pengelolaan pupuk organi (UPPO) di Kabupaten Bulukumba.
(Zys)
