Faktadelik.com- Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Komite Kota Makassar sukses menggelar Konferensi Kota II (KONFERKOT II). Rabu, 31/7/2024.
Kegiatan KONFERKOT II ini dihadiri oleh puluhan kader GRD yang berada di kota Makassar, yang dilaksanakan di Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa selama satu hari satu malam.
Kegiatan Dibuka lansung oleh Ketua Komite Pusat GRD, Jimi Saputra. Dalam sambutannya ia menuturkan bahwa kegiatan KONFERKOT II GRD Komite Kota Makassar merupakan ajang rekontruksi kepemimpinan dan mengevaluasi kinerja setiap setiap kader melalui prinsip-prinsip perjuangan GRD.
” Selain memilih dan menetapkan kepengurusan baru, di kegiatan KONFERKOT II ini juga membahas arah juang organisasi serta membahas beberapa isu-isu strategis yang akan di perjuangkan kedepannya,” ujar Jimi Saputra.
” Saya berharap bagi siapapun yang terpilih sebagai pengurus adalah dia yang bisa membangkitkan kembali GRD Komite Kota Makassar dan membawa organisasi ke arah yang lebih baik lagi,” tandas Jimi Saputra.
Diketahui, Dalam kegiatan KONFERKOT II ini peserta merekomendasikan dua orang sebagai calon ketua GRD- KK Makassar, yaitu Azis Rhopet (Calon nomor urut O1) dan Donyson Laumaney (Calon nomor 2).
Pemilihan dilakukan melalui Demokrasi tertutup dengan memenangkan Azis Rhopet sebagai formatur ketua terpilih dengan prolehan suara 14 dan calon nomor urur 2 memproleh 8 suara.
Dalam sambutannya Asis selaku ketua terpilih melalui hasil konferkot II GRD-KK makassar mengatakan bahwa, “Rakyat hari ini sedang dihegemoni secara humanis oleh pemangku kebijakan baik secara ekonomi maupun politik sehingga hal ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat kecil,” ujar Asis.
“Kita melihat situasi negara yang tidak berpihak kepada masyarakat kelas bawah, hanya dengan semangat kolektif kita mampu menumbangkan kekuasaan yang menindas ini,” tegasnya.
KONFERKOT ll GRD KK Makassar yang berlansung melahirkan perdebatan yang panjang di forum KONFERKOT ll Mengenai arah juang organisasi di transisi demokrasi ini, kemudian menghasilkan resolusi yaitu:
1. Wujudkan upah layak bagi buruh/pekerja.
2. Tolak politik upah murah.
3. Berikan upah layak bagi guru honorer.
4. Tolak komersialisasi pendidikan.
5. Stop pembungkaman demokrasi
6. Tolak pendidikan yang mahal.
7. Wujudkan tata ruang wilayah yang berkeadilan.
*(red)
