Faktadelik.com, Jakarta – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat akses layanan kesehatan masyarakat desa melalui kerja sama strategis dengan BPJS Kesehatan dalam rangka optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).
Yandri menegaskan bahwa penguatan literasi kesehatan dan kepesertaan jaminan kesehatan menjadi kunci untuk memastikan masyarakat desa terlindungi dari risiko sosial akibat penyakit.
Menurutnya, kesehatan masyarakat desa memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan nasional, termasuk dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, khususnya pembangunan dari desa dan pengentasan kemiskinan.
“Jangan sampai masyarakat desa jatuh miskin karena sakit. Dengan adanya BPJS, beban masyarakat bisa menjadi lebih ringan,” ujar Mendes PDT.
Ia menambahkan, berbagai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan ekonomi desa membutuhkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.
Karena itu, Kemendes PDT berkomitmen mengawal implementasi kerja sama ini agar program JKN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke desa-desa.
“Jika desa sehat, desa maju dan makmur, maka Indonesia sehat dan maju akan menjadi kenyataan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menekankan bahwa penguatan interoperabilitas data dan peningkatan kepesertaan aktif menjadi strategi utama dalam menjaga keberlanjutan program JKN.
Menurutnya, kerja sama lintas kementerian dan lembaga akan difokuskan pada integrasi data, perluasan cakupan peserta, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program jaminan kesehatan.
“Kerja sama ini menjadi orkestrasi besar penguatan JKN dari hulu ke hilir, mulai dari basis data, cakupan kepesertaan, hingga integrasi program pembangunan kesehatan nasional,” jelasnya.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas perlindungan jaminan kesehatan hingga ke desa dan wilayah afirmasi, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
