Faktadelik.Com-Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPW PKS Sulsel rabu,(13/9/2023).
Aksi tersebut merupakan aksi jilid III yang dilakukan oleh KP-GRD, terkait kasus korupsi Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2022 di kabupaten Bulukumba Sulawesi selatan.
Jendral lapangan Jimi Saputra, dalam orasinya menyampaikan kekecewaannya. Lantaran pengurus DPW PKS Sulsel sampai saat ini belum mengklarifikasi terkait dugaan keterlibatan salah satu kadernya yaitu, Andi Akmal Pasluddin pada kasus UPPO
” Pengurus DPW PKS Sulsel seharusnya mengklarifikasi persoalan ini,karena ini menyangkut kadernya yang kami duga terlibat dalam kasus korupsi UPPO, namun realitanya tidak seperti yang kami harapkan, sampai sekarang para pengurus DPW PKS Sulsel belum memberikan klarifikasi,” Ujarnya Jimi saat berorasi
” Sudah tiga kali kami menggelar aksi depan kantor DPW PKS Sulsel, namun pengurus maupun anggota PKS Sulsel tidak menemui kami untuk membicarakan terkait apa yang kami tuntut. Ini sangat disayangkan apalagi melihat Partai PKS selama ini menjadi oposisi pemerintah, namun giliran di kritik malah lari dari kenyataan,” Terangnya Lagi
Lebih lanjut Jimi membeberkan bahwa pada kasus tersebut, ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 698.853.200. berdasarkan perhitungan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kabupaten Bulukumba.
” Ini sungguh miris,yang dimana anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rakyat, malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi,”Tandas Jimi
Pada kasus tersebut, Jimi meminta Pengurus Pusat Partai PKS untuk evaluasi kinerja jajaran pengurus DPW PKS Sulsel karena tak kunjung menemui masyarakat yang membawa aspirasi, serta meminta Pengurus Pusat Partai PKS untuk sama-sama kawal kasus UPPO yang di duga melibatkan salah satu kadernya.
Adapun tuntutan KP- GRD:
1. Mendesak Pengurus DPW Partai PKS memberikan klarifikasi terkait kasus program Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) yang berasal dari dana aspiras saudara Andi Akmal anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS yang di duga bermasalah.
2. Mendesak DPW partai PKS untuk sama-sama kawal kasus unit Pengelolaan pupuk organi (UPPO) di Kabupaten Bulukumba
(Azis)
