FAKTADELIK.COM, MAKASSAR – Dugaan penyimpangan prosedur pada sejumlah proyek di satuan pendidikan tingkat SMP se‑Kota Makassar tahun 2026 mendapat sorotan tajam dari Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L‑KONTAK). Lembaga ini menilai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Makassar diduga tidak memenuhi ketentuan dalam Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018, khususnya Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring dan Evaluasi L‑KONTAK, menyampaikan hal tersebut secara tegas.
“Kami duga Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak melaksanakan petunjuk tersebut. Kalau memang sudah dilaksanakan, silakan dibuktikan kepada publik,” jelas Eky, sapaan akrabnya.
Eky menduga Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak menggunakan Tenaga Pengelola Teknis yang memiliki Sertifikat Pengelola Teknis yang diterbitkan oleh BPSDM Kementerian PUPR. Selain itu, kegiatan tersebut diduga tidak didukung oleh perhitungan biaya secara profesional yang wajib diberikan oleh Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan selaku OPD yang ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019.
Eky menegaskan, ketentuan dalam Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara sudah sangat jelas: pengelola teknis harus merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan disiplin pendidikan bidang teknik dan memegang sertifikat yang dikeluarkan oleh BPSDM Kementerian PUPR.
“Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kemahalan harga atau mark‑up, sekaligus menjaga kesesuaian penetapan biaya terhadap Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN),” ungkapnya.
L‑KONTAK bahkan menduga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak patuh terhadap regulasi yang berlaku. Ketidakpatuhan ini dinilai dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum, termasuk penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
“Jika sudah tidak patuh terhadap regulasi yang ada, bisa jadi produk yang dihasilkan adalah produk yang ilegal,” katanya.
Temuan lain yang disoroti L‑KONTAK adalah dugaan kesenjangan nilai realisasi rehabilitasi. Lembaga ini memperkirakan nilai fisik rehabilitasi yang benar‑benar terealisasi hanya berkisar 35 persen hingga 45 persen, sehingga dinilai tidak seimbang dengan besaran anggaran yang digunakan.
“Kami perkirakan berkisar 35 persen hingga 45 persen nilai rehabnya, tidak seimbang dengan anggaran yang digunakan, dan itu tidak wajar,” ungkapnya.
L‑KONTAK menegaskan bahwa seluruh proyek pembangunan dan rehabilitasi yang menggunakan dana pemerintah wajib berpegang teguh pada aturan teknis yang berlaku, agar tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. (*)
