Search
Close this search box.
iklan ART MEDIA DISKOMINFO 2024

Korlantas Polri Sebut Mengurus SIM Bisa Pakai BPJS yang Masih Menunggak, Asalkan…

Facebook
Twitter
WhatsApp

Faktadelik.com, Jakarta – Mulai 1 Juli 2024, mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia akan mewajibkan peserta untuk memiliki BPJS Kesehatan yang aktif. Kebijakan ini akan diuji coba hingga 30 September 2024. Namun, bagaimana jika peserta BPJS menunggak pembayaran?

Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol. Heru Sutopo, menyatakan bahwa pemohon SIM yang memiliki tunggakan BPJS tetap bisa melanjutkan proses pengurusan SIM dengan beberapa syarat. Jika ingin melunasi tunggakan, terdapat berbagai kanal pembayaran yang dapat diakses.

Bagi yang belum mampu melunasi secara penuh, tersedia opsi cicilan iuran melalui pendaftaran daring. Bukti pendaftaran dalam program cicilan sudah cukup untuk memenuhi persyaratan.

“Kemudian bagi yang belum mampu melunasi, kami juga menyediakan fasilitas kemudahan melalui program cicilan iuran (pendaftaran melalui daring) dan bukti pendaftaran program cicilan iuran sudah cukup menjadi bukti,” ujar Heru Jumat (7/7/2024).

Status kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dapat dicek melalui layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165 atau melalui Aplikasi Mobile JKN. Pemohon yang menunggak bisa melampirkan bukti pelunasan tunggakan atau mengikuti Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

Kewajiban memiliki BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan SIM diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023, yang merupakan perubahan atas peraturan tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Berikut bunyi aturan tersebut:

“Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM meliputi:
1. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau elektronik.
2. Melampirkan fotokopi dan memperlihatkan KTP atau dokumen keimigrasian untuk WNA.
3. Melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi.
4. Melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi bagi yang tidak mengikuti pendidikan resmi.
5. Melampirkan fotokopi surat izin kerja dari kementerian terkait untuk WNA.
6. Melakukan perekaman biometri (sidik jari, pengenalan wajah, retina mata).
7. Melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
8. Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.” (*)

Berita Terkait

FAKTA DELIK TERKINI
str
Pengurusan STR Named dan Nakes tidak Dipungut Biaya
IMG-20240615-WA0069
Eks Pemain PSM Makassar, Syamsuddin Batola dan Ardan Aras Menikmati Waktu Santai di Sandeq Rock Polewali
IMG-20240615-WA0067
Penanaman Pohon Serentak Jajaran Polda Sulbar Polres Polman Dalam Rangka Menyambut Hari Bhayangkara Ke-78
IMG-20240615-WA0066
Kapolres Mamuju Tengah Memimpin Penanaman 100 Bibit Pohon Sukun di Wilayah Rawan Tanah Longsor untuk Peringati HUT Bhayangkara ke-78
IMG-20240615-WA0065
Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Kapolresta Mamuju Hadiri Gerakan Penanaman Pohon Secara Serentak Jajaran Polda Sulbar
IMG-20240615-WA0064
Satuan Lalu Lintas Polres Mamasa Laksanakan Patroli Jalan Kaki
IMG-20240615-WA0062
Personel Polsek Sumarorong Cepat Tanggap Monitoring Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor di Messawa
IMG-20240615-WA0061
Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke-78 Polres Mamasa Laksanakan Penanaman Pohon Bersama
IMG-20240615-WA0038
DR. H Ferryandi : Sempena Milad Inhil ke 59,Membawa Warna Baru Bagi Masyarakat Inhil,"KEDEPAN PERLU STABILITAS HARGA KELAPA
Ukuran Binder B5: Panduan Lengkap Memilih Binder yang Tepat