Faktadelik.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menghadirkan lima saksi pada persidangan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK).
Lima saksi yang akan dihadirkan antara lain Samsuddin Abdul Kadir (Sekretaris Daerah Prov Maluku Utara / Pj Gubernur Prov Maluku Utara), Muhammad Miftah Baay (Kepala BKD Prov Maluku Utara), Nirwan M.T Ali (Inspektur Daerah Maluku Utara), Saiful Deni (Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara), dan Idwan Asbur Baha (PNS).
BacaJuga:
“Kelima saksi tersebut untuk membuka peran dan perbuatan aktif Terdakwa AGK dkk dalam penerimaan suap dilingkungan Pemprov Maluku Utara. Sidang akan digelar pada Rabu, 5 Juni 2024. Bertempat di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, dalam keterangannya dilansir dari halaman InfoPublik, Selasa (4/6/2024).
Sebelumnya, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam tangkap tangan itu KPK mengamankan sejumlah 18 orang di wilayah Ternate, Maluku Utara dan Jakarta. KPK juga mengamankan uang tunai sekitar Rp725 juta sebagai bagian dari dugan penerimaan sejumlah Rp2,2 miliar.
KPK kemudian menetapkan tujuh orang sebagai Tersangka, yaitu AGK selaku Gubernur Maluku Utara, AH Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Pemukiman, DI Kadis PUPR, RA Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), RI Ajudan, ST dan KW selaku pihak Swasta.
Dalam konstruksi perkaranya, AGK selaku Gubernur ikut menentukan pihak-pihak yang akan dimenangkan dalam lelang pengadaan dan besaran setorannya. AGK meminta AH, DI, dan RA memanipulasi progress pekerjaan seolah telah selesai di atas 50 persen agar bisa mencairkan anggaran.
Tersangka KW menyatakan kesanggupan memberikan uang dan dimenangkan dalam pengadaan proyek. Selain itu, ST juga telah memberikan sejumlah uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan izin proyek pembangunan jalan. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang masuk ke rekening penampung sekitar Rp2,2 miliar. Selain itu AGK juga diduga menerima uang dari para ASN Pemprov. Maluku Utara untuk mendapat rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. (*)
