Search
Close this search box.
iklan ART MEDIA DISKOMINFO 2024

L-KONTAK Laporkan Sembilan Kasus Korupsi Di Kejati Sulsel

Facebook
Twitter
WhatsApp

Faktadelik.Com, Makassar – Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) resmi melaporkan sembilan kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kesembilan laporan itu yakni, Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 dan 2022, Pembangunan Taman Manasik Haji Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, Pembangunan Terminal Songka Kota Palopo Tahun anggaran 2020, Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021, Pembangunan Proyek Jalan Beton di Desa Tampina, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Tahun anggaran 2021, Pembangunan Jaringan Irigasi Di Padang Tujuh Tahap III (DAK-P) Kabupaten Luwu Tahun anggaran 2021, Pembangunan Puskesmas Kamanre Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021, Detail Engineering Desain (DED) Pembangunan Gedung Layanan Fasilitas Perpustakaan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022, dan Proyek Pengadaan Langsung (PL) Dinas PU Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 tersebut diperkirakan Maladministrasi dan Mark-Up anggaran yang dapat merugikan negara.

”Modusnya mulai dari Maladministrasi, hingga Mark-Up anggaran,” kata Ketua Divisi Monitoring Dan Evaluasi L-KONTAK, Dian Resky Sevianti, (29/08/2022).

Dian Resky menjelaskan, berdasarkan temuan L-KONTAK, dalam kasus di daerah, L-KONTAK menyoroti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas, serta rekanan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menurut L-KONTAK, adalah faktor terjadinya Maladministrasi yang diduga mengakibatkan terjadinya kemahalan harga.

Dian Resky menuturkan, kesembilan kasus tersebut hanyalah contoh dari kasus dugaan korupsi dari sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum yang telah terendus selama 2020 hingga 2022, L-KONTAK menemukan sedikitnya ada 30 kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tersebar di Sulawesi Selatan.

Karena itu, L-KONTAK mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar dapat membongkar korupsi di sektor tersebut, utamanya sektor Pendidikan, Pekerjaan Umum, dan Kesehatan.

”Dampaknya merugikan keuangan negara. Sektor Pendidikan, PU, dan Kesehatan merupakan sektor yang paling rawan dikorupsi, Kejati Sulsel diharapkan membongkarnya,” kata Dian Resky. (**)

Berita Terkait

FAKTA DELIK TERKINI
str
Pengurusan STR Named dan Nakes tidak Dipungut Biaya
IMG-20240615-WA0069
Eks Pemain PSM Makassar, Syamsuddin Batola dan Ardan Aras Menikmati Waktu Santai di Sandeq Rock Polewali
IMG-20240615-WA0067
Penanaman Pohon Serentak Jajaran Polda Sulbar Polres Polman Dalam Rangka Menyambut Hari Bhayangkara Ke-78
IMG-20240615-WA0066
Kapolres Mamuju Tengah Memimpin Penanaman 100 Bibit Pohon Sukun di Wilayah Rawan Tanah Longsor untuk Peringati HUT Bhayangkara ke-78
IMG-20240615-WA0065
Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Kapolresta Mamuju Hadiri Gerakan Penanaman Pohon Secara Serentak Jajaran Polda Sulbar
IMG-20240615-WA0064
Satuan Lalu Lintas Polres Mamasa Laksanakan Patroli Jalan Kaki
IMG-20240615-WA0062
Personel Polsek Sumarorong Cepat Tanggap Monitoring Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor di Messawa
IMG-20240615-WA0061
Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke-78 Polres Mamasa Laksanakan Penanaman Pohon Bersama
IMG-20240615-WA0038
DR. H Ferryandi : Sempena Milad Inhil ke 59,Membawa Warna Baru Bagi Masyarakat Inhil,"KEDEPAN PERLU STABILITAS HARGA KELAPA
Ukuran Binder B5: Panduan Lengkap Memilih Binder yang Tepat