FAKTADELIK.COM, MAKASSAR – Proyek Rehabilitasi UPT SPF SD Negeri Labuang Baji II Kota Makassar menuai sorotan tajam dari Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L‑KONTAK). Kegiatan yang sumber anggarannya berasal dari Bantuan Pemerintah melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026, dinilai tidak menempuh tahapan yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
L‑KONTAK menilai potensi penyimpangan pada program revitalisasi ini sangat besar. Sejumlah temuan hasil pemantauan meliputi indikasi ketidakwajaran harga, absennya tenaga pengelola teknis yang berwenang, hingga penunjukan langsung Konsultan Perencana oleh pihak sekolah.
Kegiatan yang dilaksanakan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan skema swakelola dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini memiliki nilai anggaran yang cukup besar, yaitu Rp1.964.006.000.
“Apakah kegiatan tersebut memakai tenaga pengelola teknis yang berwenang? Apakah nilai anggarannya dan gambar kerjanya sudah diverifikasi dan disahkan oleh pengelola teknis dari OPD pemilik kewenangan? Bila pengesahan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, itu sudah merupakan pelanggaran. Hal ini pun akan berdampak pada penetapan harga satuan bangunan per meter persegi, sehingga sangat terbuka peluang terjadinya kemahalan,” ujar Dian Resky Sevianti, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan gambar kerja yang ditunjukkan pihak sekolah, Dian menilai tim perencana beserta kepala sekolah menjadi pihak yang menanggung beban verifikasi dan pengesahan dokumen tersebut. Padahal menurut regulasi, yang berwenang melakukannya adalah Pengelola Teknis yang ditunjuk oleh Organisasi Perangkat Daerah pemilik kewenangan.
“Jangan sampai tim perencana yang melakukan verifikasi, lalu dokumennya disahkan oleh Kepala Sekolah. Ini sudah jelas pelanggaran, dan produk yang dihasilkan berpotensi menjadi produk yang ilegal,” tegasnya.
L‑KONTAK menegaskan, pelanggaran prosedur teknis sejak tahap perencanaan dan pengesahan dokumen kerja dapat membuka ruang bagi kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, lembaga ini meminta instansi pengawas untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh agar setiap tahapan proyek benar‑benar berjalan sesuai aturan yang berlaku. (*)
