Faktadelik. Com –Menko Polhukam Mahfud MD yang mengambil langka tegas MKMK melangar kode etik mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK langkah yang sangat tepat, ketimbang ia dicopot dari hakim konstitusi.
Mahfud MD mengatakan langkah yang sangat tepat itu, misalnya Ketua MK sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, boleh mengusulkan pembentukan MKMK baru untuk dibanding, itu sangat beresiko bisa atau dibatalkanya keputusan MKMK, putusan etik MKMK itu terhadap Anwar Usman telah tepat lantaran tak bisa diganggu gugat dan bersifat final sejak putusan diucapkan.
Disamping Itu Anwar Usman juga dijatuhkan sanksi tidak boleh mengadili perkara sengketa pemilu di MK”, Ungkap Mahfud MD Rabu (8/11/2023).
“Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat, dia enggak bisa minta banding, sudah final mengikat dan berlaku sejak tadi malam,” Jelasnya.
Kendati demikian, Mahfud mengaku setuju secara akademis dengan dissenting opinion yang disampaikan anggota MKMK Bintan Saragih agar Anwar dipecat.
Namun ia merasa khawatir mekanisme banding yang lahir akibat putusan pemecatan tersebut akan melahirkan polemik baru.
“Secara akademis saya setuju dengan Pak Bintan Saragih, seharusnya copot aja wong sudah pelanggaran berat, tapi kalau dicopot benar dia bisa naik banding, bisa minta MKMK lain yg baru untuk menilai kembali,” Tutupnya.
