Search
Close this search box.
iklan ART MEDIA DISKOMINFO 2024
Facebook
Twitter
WhatsApp

Faktadelik.Com, JakartaPemerintah secara resmi mengumumkan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (03/09/2022) siang, di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden Jokowi menyatakan, pengalihan subsidi BBM tersebut bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

“Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujar Presiden.

Di tengah lonjakan harga global, pemerintah telah berupaya untuk menekan harga BBM agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 pun telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

“Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” ujarnya.

Dengan pengalihan subsidi BBM ini, pemerintah menambahkan bantalan sosial bagi masyarakat. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dengan total sebesar Rp12,4 triliun.

“Diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp150 ribu per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan,” ujar Presiden.

Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,6 triliun yang diperuntukkan bagi 16 juta pekerja.

“Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu,” ujarnya.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.

“Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” pungkasnya.

Turut mendampingi Presiden saat memberikan pernyataan pers yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (TGH/UN)

Berita Terkait

FAKTA DELIK TERKINI
IMG-20241109-WA0021
Kapolda Sulbar Sampaikan 7 Poin Penting Bahaya Judi Online!
IMG-20241109-WA0016
Beberapa Produk Skincare Bermasalah di Polda Sulsel, Ini Respon GM Ratu Glow
IMG-20241109-WA0015
Kian Memanas Aktifis Desak APH Tindak Tegas PJ Bupati Luwu, Atas Penyalahgunaan Wewenang
Sofitel-Sydney-Wentworth-Grand-Entrance
Wajah Baru Sofitel Sydney Wentworth
IMG-20241108-WA0088
Ribuan Simpatisan Arham-Rahmat Tumpah Ruah di Lapangan Andi Maradang Bua, Dukung Paslon Bupati-Wakil Bupati Luwu Nomor Urut 3
IMG-20241108-WA0072
Kejati Sulsel Diminta Usut Tuntas Dugaan Mark-Up Proyek Rp. 28 Milyar Poltekpar Makassar
Komdigi_26
Kemkomdigi Apresiasi Masyarakat Laporkan Konten Judi Online
387450
Menteri ATR/BPN Temui Kapolri Untuk Kerjasama Berantas Mafia Tanah Tanpa Toleransi
KAPOLRI-2-1024x683
Kapolri: Berita Hoax menjadi Ancaman Tertinggi di Pilkada 2024
UJI-PUBLIK-POLRI-2-1
Polri Siap Uji Publik Keterbukaan Informasi, Tunjukkan Komitmen pada Transparansi