Faktadelik.com, Jakarta – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong, mengatakan Mahkamah Agung (MA) sebagai epicentrum of justice, patut menjadi contoh karena senantiasa telah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Hal itu disampaikan Dirjen IKP yang juga Ketua Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) saat membuka Forum Tematik Bakohumas dengan tema “Transformasi Digital Penanganan Perkara di Mahkamah Agung”, yang digelar MA bersama Bakohumas pada Rabu (12/6/2024) di Hotel Santika, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur (Jatim).
Menurut Usman Kansong, forum itu penting guna menyosialisasikan transformasi digital layanan penanganan perkara di MA.
“MA telah melakukan transformasi digital dalam semua aspek yang berkaitan dengan administrasi dan teknis peradilan agar semakin memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam mengakses pengadilan, diantaranya peradilan elektronik (e-court) dan e-Berpadu. Melalui dua aplikasi ini masyarakat semakin dimudahkan mengakses keadilan kapan saja, di mana saja, dan berbiaya terjangkau,” ujar Usman, dalam keterangan tertulis yang Dilansir dari InfoPublik, Rabu (12/6/2024).
Ia juga menambahkan, sebagai wujud nyata anggota Bakohumas, setelah mengikuti forum ini, pihaknya mengimbau kepada peserta sekalian untuk menyebarkan secara luas dan masif informasi yang dipaparkan oleh para narasumber dan konten yang disediakan oleh MA kepada pemangku kepentingan, melalui berbagai kanal yang dimiliki masing-masing kementerian/Lembaga.
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, mengatakan kegiatan itu bertujuan memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia dengan berbagai informasi terkait kebijakan MA khususnya mengenai Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.
Kegiatan itu dikuti oleh 70 peserta, yang berasal dari humas berbagai kementrian/lembaga (KL) seluruh Indonesia, di antaranya yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kepolisian RI, Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenko PMK, Kemenko Marves, Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Kementerain Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan.
Kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika, TVRI, BP Batam, BNPT, BPKP, PT. Sucofindo, BKKBN, Setjen DPN Korpri, Dinas Kominfo Jawa Tengah, Dinas Kominfo Surabaya, BNPP, Bapennas, dan lain-lain. (Red)
