FAKTADELIK.COM, LUWU – Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah kembali menjadi sorotan. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dinilai perlu dilihat lebih jauh, karena diduga tidak semata-mata disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Ketua IWO Luwu Raya, Jumardi, menilai perlu dilakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi, khususnya jenis solar subsidi dan Pertalite.
Menurut Jumardi, terdapat dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang dilakukan dengan cara membeli dalam jumlah dan frekuensi tertentu untuk kemudian ditampung dan dijual kembali kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi.
“Kalau kita melihat kondisi di lapangan, sebenarnya persoalannya belum tentu BBM itu langka. Bisa jadi penggunaannya yang meningkat. Dan peningkatan itu bukan hanya karena jumlah kendaraan bertambah, tetapi diduga karena adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Jumardi.
Ia menyoroti dugaan adanya pihak-pihak yang melakukan pengisian BBM secara berulang dengan menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi maupun sarana lainnya. BBM yang diperoleh kemudian diduga ditampung untuk dijual kembali kepada pengusaha atau pemilik alat berat yang membutuhkan BBM dalam jumlah besar.
“Ini yang harus ditelusuri. Kalau BBM subsidi dibeli dengan harga subsidi kemudian ditampung dan dijual kembali kepada pengusaha dengan harga lebih tinggi, maka ada keuntungan yang cukup besar. Jangan sampai kondisi ini justru menjadi peluang bisnis bagi oknum tertentu,” tegasnya.
Jumardi juga mempertanyakan pengawasan terhadap pembelian BBM menggunakan jeriken. Menurutnya, penggunaan barcode seharusnya tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata.
“Jangan hanya karena ada barcode kemudian dianggap semuanya sudah sesuai aturan. Yang perlu diperiksa adalah siapa yang membeli, seberapa sering melakukan pengisian, berapa volumenya, serta untuk kepentingan apa BBM tersebut digunakan,” katanya.
Ia menegaskan, jika BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada pihak yang tidak berhak, maka tujuan pemerintah memberikan subsidi menjadi tidak tercapai.
Minta SPBU dan Distribusi BBM Diawasi
Jumardi meminta Pertamina, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di tingkat SPBU, tetapi juga perlu menelusuri ke mana BBM tersebut dibawa setelah keluar dari SPBU.
“Kalau memang ada dugaan BBM subsidi ditampung dan dijual kembali, jangan hanya berhenti pada orang yang mengambil di SPBU. Harus ditelusuri siapa penampungnya, siapa pembelinya dan bagaimana rantai distribusinya,” jelasnya.
Ia juga meminta agar SPBU yang melayani pengisian berulang menggunakan kendaraan atau jeriken mendapatkan perhatian khusus dari pihak pengawas.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan solar atau Pertalite subsidi justru harus antre berjam-jam, sementara BBM subsidi diduga digunakan untuk kepentingan bisnis pihak tertentu,” tambahnya.
Jumardi berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara serius dan transparan sehingga masyarakat tidak terus-menerus dihadapkan pada antrean panjang dan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
“Kalau memang stoknya cukup tetapi distribusinya tidak tepat sasaran, maka yang harus dibenahi adalah sistem pengawasan dan penyalurannya. BBM subsidi adalah uang negara yang diperuntukkan bagi masyarakat. Jangan sampai subsidi tersebut justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak,” pungkas Jumardi.
