FAKTADELIK.COM, JAKARTA – Aksi unjuk rasa di kantor Gedung komisi pemberantasan korupsi KPK Oleh Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik indonesia (LKPA RI) bersama pemerhati anti korupsi kabupaten polman provinsi sulawesi barat dimana demo.pertama Rabu 29 /11/.2023 dan untuk demo kedua kamis,7/12/2023 hari ini .
Saat media ini Konfirmasi langsung kepada Aktifis Zubair yang merupakan jendral lapangan koordinator demo di depan gedung komisi pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengatakan Tuntutan pendemo penggiat anti korupsi dari kabupaten Polman provinsi Sulbar yang datang langsung ke gedung merah putih KPK antara lain memohon kepada ketua KPK yang baru agar segera menuntaskan kasus suap/gratifikasi pengesahan APBD kabupaten Polman provinsi Sulbar.
Adapun pernyataan sikap dan tuntutan yaitu mengingat PP NO 43 tahun 2018 bahwa hak masyarakat mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
Merujuk pada surat perintah penyelidikan no : Sprin lirik- 43/01/02/2020 tertanggal 14 februari 2020 pimpinan KPK RI melalui penyelidikannya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan serta meminta dokumen kepada pihak yang di duga terlibat kasus korupsi yang sementara di sidik KPK ,Dari hasil pemeriksaan pemeriksaan dan permintaan dokumen di ketahui bahwa penyidik KPK telah memperoleh bahan dan keterangan yang di duga cukup untuk di jadikan dasar hukum untuk menetapkan pelaku/ terlapor sebagai tersangka .
Berdasarkan.hal tersebut di atas,maka kami dari LEMBAGA KAJIAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN RI menyatakan sikap dan menuntut pimpinan KPK untuk segerah melakukan tindakan-;tindakan antara lain :
1. menetapkan Andi Ibrahim masdar bupati polewali mandar dua periode sebagai tersangka kasus suap/ gratifikasi terkait pengesahan APBD kabupaten POLMAN tahun 2016- 2017 yang di duga merugikan keuangan negara milyaran rupiah
2 .mendesak pimpinan KPK untuk segerah melakukan penyelidikan terkait kasus korupsi pengadaan lampu jalan/ pengadaan / rental kendaraan dinas dan kasus korupsi dana hibah ,belanja makan dan minum,belanja jasa tenaga kesehatan,belanja pegawai serta belanja barang dan jasa lainnya yang di duga kuat melibatkan bupati dan para kepala dinas pemda polewali mandar tahun anggaran 2016-2022
3.mendesak pimpinan KPK segera melakukan koordinasi dan supervisi kepada kepolisian dan kejaksaan daerah sulawesi barat khususnya kabupaten polewali mandar guna mempercepat penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sudah lama.mengendap.
Kalau pimpinan KPK tidak menggubris demo kami,kami akan demo lebih besar lagi bersama masyarakat sulbar di jakarta, tutupnya, ( Rdf )
